Polemik Kemacatan Saat Mudik

 

Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I.

Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

 

Sudah merupakan tradisi dan cenderung menjadi suatu kewajiban di saat lebaran ada acara pulang kampung halaman atau yang lebih terkenal dengan mudik. Berjumpa dengan sanak keluarga yang sudah lama dinantikan. Namun, silaturahmi dengan orang tua dan sanak famili terasa tidak nyaman dan cenderung menyulitkan rakyat karena harus berhadapan dengan jalanan yang rusak, antrean yang panjang dan lama hingga menyebabkan pemudik pingsan karena kelelahan menunggu antrean. Sungguh meyedihkan.

Mengapa hal ini selalu terjadi dari tahun ke tahun di saat mudik? Rakyat pun dirahkan untuk memaklumi kondisi seperti ini sehingga perjuangan mudik dengan kemacetan dan panjangnya antrean yang luar biasa seakan-akan menjadi hal yang wajar. Dan terkesan tidak ada jalan keluar atau solusi menghadirkan suasana nyaman dan aman saat mudik.

 

Sebenarnya, guna mengantisipasi masalah kemacetan pemerintah sudah mengusahakan membangun jalan di semua wilayah untuk mempermudah mobilisasi masalah kemacetan, sampai-sampai presiden Republik Indonesia mendapatkan julukan bapak infrastruktur, karena kiprahnya membangun jalan di semua wilayah Indonesia. Tapi tetap saja sangat disayangkan perjuangan pembangunan jalan infrastruktur yang digadang-gadang akan mempercepat dan mempermudah perjalanan mudik ternyata bagaikan api jauh dari panggang, karena horor kemacetan mudik dialami masyarakat semakin parah dari tahun sebelumnya. 

 

Seperti yang terjadi di arus mudik 2024 ini, waktu tempuh perjalanan dari Jakarta dan sekitarnya ke Merak naik signifikan, tembus sampai tujuh jam. Sebelum sampai pelabuhan Merak, horor kemacetan parah juga terjadi di Tol Tangerang-Merak KM 95. Dari pantauan CNBC Indonesia, kendaraan yang melintas bahkan sempat terhenti beberapa menit tak bergerak. Merujuk ke tahun-tahun mudik sebelumnya, ini mungkin terjadi karena penumpukan antrean pemudik ke gerbang tol Merak di Km 95 biasanya menjadi titik awal kemacetan. Sementara di lapangan terlihat pula truk masih ikut melintas di jalur tersebut. Hingga terlihat beberapa pengendara pun keluar dari mobil untuk melihat situasi mengapa tidak ada pergerakan laju kendaraan.

 

Seperti yang terjadi sebelumnya kemacetan juga terjadi di KM 68. Polisi melakukan delay sistem, yakni semua kendaraan diarahkan ke rest area terdekat terlebih dahulu agar kondisi kemacetan tidak menjadi semakin parah.

Untuk mengurai kemacetan, dari informasi yang diterima Kementerian PUPR akan ada diskon tarif dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan kisaran maksimal 20 persen di tol Trans Jawa, sudah bisa diumumkan secara resmi, info BPJT dari unsur masyarakat dilansir Antara (28/03). Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menyebut diskon tarif tol akan diberikan di sejumlah ruas termasuk Trans Jaya. Dengan harapan potongan harga tersebut bisa membuat masyarakat merasa lebih ringan saat pulang ke kampung halamannya.

 

Perlu diketahui, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memastikan ada diskon tarif tol selama musim mudik Lebaran 2024. Program tersebut dilakukan untuk membantu kelancaran lalu lintas serta meringankan beban biaya perjalanan. Selain diskon tarif tol, pemerintah akan melakukan beragam skenario guna memastikan kelancaran arus kendaraan. Mulai dari contraflow, one way, ganjil genap hingga pembatasan waktu operasional angkutan barang.

 

Layanan kelancaran transportasi selalu menjadi problem setiap saat-saat Istimewa termasuk lebaran. Walaupun pemerintah sudah berusaha mengurai masalah macet, tapi tetap saja tidak berjalan dengan baik. Hal itu menunjukkan mitigasi tidak berjalan dengan baik sehingga tidak akan bisa menyelesaikan persoalan termasuk membuat langkah antisipasi, seperti perbaikan jalan yang maksimal sehingga memperlancar perjalanan.

 

Di sisi lain, sangat disayangkan masyarakat seolah memaklumi kelalaian negara tersebut, hingga membuat negara berlindung dalam permakluman atas keadaan tersebut, sehingga tidak menyusun langkah yang tepat. Seperti memberikan tarif tol yang terjangkau oleh masyarakat tanpa harus menunggu hari raya baru memberikan diskon. Atau membebaskan rakyat dari jalan yang berlubang hingga mendapatkan jalan mulus agar terbebas dari kemacetan karena harus berjalan perlahan dan berhati-hati khawatir terjadi kecelakaan.

 

Inilah yang terjadi di negara yang menerapkan sistem kapitalis, dalam memberikan layanan kepada masyarakat dihitung hanya untung dan rugi. Seharusnya masyarakat dibuat senyaman mungkin ketika hendak bepergian kapanpun itu tanpa ada beban biaya transportasi yang mahal, seperti biaya tarif tol. Lain halnya di sistem Islam.

 

Dalam Islam ada pembagian kepemilikan dalam pengelolaan harta yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Jalan termasuk kepemilikan umum yang seharusnya rakyat dapat menikmatinya, seperti jalan tol tanpa harus membayar biaya pemakaiannya karena biayanya akan diambil dari baitul mal, yakni pos kepemilikan umum. Pasalnya, di dalam sistem Islam, negara wajib mengurus rakyat sesuai hukum Allah termasuk melakukan mitigasi optimal sebagai bentuk periayahan negara atas rakyat khususnya dalam hal transportasi mudik.[]