Oleh Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim
Bencana banjir menjadi pemandangan yang menghiasi negeri ini kala musim hujan datang. Di Sigi, Sulawesi Tengah, banjir menerjang Desa Balongga dan Sambo yang mengakibatkan 173 rumah terendam air bercampur lumpur. Hampir 487 jiwa dan 419 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak. Banjir juga merusak fasilitas umum seperti sekolah, Puskesdes, rumah adat, dan jembatan yang ada di Balongga. (Tribun News, 19/4/2024)
Selain itu, banjir disertai tanah longsor juga melanda Kabupaten Lebong, Bengkulu sejak Selasa (16-5-2024). Akibat banjir ini, sebanyak 2.712 warga mengungsi. Banjir menerjang enam kecamatan dan merusak fasilitas umum, rumah, dan sektor pertanian. Banjir ini merupakan banjir terburuk yang melanda Lebong dalam 30 tahun terakhir. (Kompas.com, 18/4/2024)
Di berbagai daerah di Tanah Air pun tidak luput dari terjangan banjir. Walaupun banjir di negeri ini salah satunya disebabkan faktor alam, yaitu tingginya curah, tetapi kalau mitigasinya bagus, dampaknya bisa diminimalkan, baik korban jiwa, harta benda, maupun infrastruktur. Apalagi, terjangan banjir ini bukan kali ini saja. Setiap musim hujan kondisi ini kerap terjadi. Pemerintah seharusnya belajar dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemerintah bisa menyiapkan mitigasi yang mumpuni untuk menyelesaikan masalah banjir yang berulang ini.
Apalagi, dengan teknologi yang sudah canggih, bisa memperkirakan waktu terjadinya hujan dengan curah hujan yang tinggi atau rendah.
Mitigasi bencana ini penting karena merupakan upaya untuk mengurangi risiko yang akan timbul akibat bencana banjir. Mitigasi bisa dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana. Sebelum bencana, adalah upaya pembangunan yang bisa mencegah meluasnya bencana banjir. Begitu juga masyarakat harus diedukasi untuk meminimalkan risiko. Misalnya, memperhatikan barang-barang yang terkategori penting, terkait jalur evakuasi terutama bagi mereka yang lemah fisik, seperti balita, orang sakit, dan lansia.
Sedangkan mitigasi saat bencana, pemerintah terkait harus menginformasikan terkait tempat pengungsian, kapan harus mengungsi, bagaimana cara menuju tempat pengungsian, dan barang apa saja yang perlu dibawa. Sedangkan mitigasi setelah bencana, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengembalikan warga ke rumah masing-masing, pembersihan dan perbaikan rumah, gedung, dan berbagai sarana publik lainnya.
Mirisnya, saat ini negara selalu gagap ketika terjadi bencana. Keterbatasan dana menjadi alasan negara penyebab kegagapan. Benarkah demikian? Atau sebenarnya, dana ada tapi tidak merasa penting untuk mengurusi rakyatnya dan berhitung untung rugi ketika dana itu dialokasikan untuk menanggulangi bencana. Memang, begitulah tabiat kapitalisme, negara abai terhadap urusan rakyatnya. Rakyat dibiarkan untuk mengurus dirinya sendiri. Mitigasi yang buruk ini, buah dari sistem rusak, yang terbukti telah menyengsarakan rakyat.
Berbeda dalam Islam. Dalam pandangan Islam, negara adalah raa'in (pengurus) rakyat dan bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya, termasuk ketika terjadi bencana. Negara dalam Islam (khilafah) akan sungguh-sungguh melakukan mitigasi secara disiplin sehingga bisa mengurangi risiko akibat bencana banjir. Seorang khalifah akan mengerahkan segala sumber daya yang ada agar bisa menyelesaikan bencana banjir, meski itu butuh biaya yang sangat besar. Khilafah tidak akan berhitung untung rugi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam kitab Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah karangan Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan, bahwa di dalam baitulmal terdapat pos khusus untuk keperluan bencana alam yaitu bagian belanja negara. Pos ini akan mengurusi/memberikan bantuan kepada kaum muslim atas kondisi darurat yang menimpa mereka. Biaya ini diambil dari pendapatan fai dan kharaj serta dari harta kepemilikan umum. Apabila masih kurang, kebutuhannya dibiayai dari harta kaum muslimin secara sukarela. Demikianlah keunggulan Islam dalam menanggulangi bencana.
Wallahu a'lam bishshawab
Post a Comment