Oleh Shintia Budiarti
Aktivis Muslimah
Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrem akan terus melonjak
drastis pada
penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni tahun 2024. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan selama ini pemerintah menggunakan basis
perhitungan masyarakat miskin ekstrem dengan garis kemiskinan sebesar US$ 1,9
purchasing power parity (PPP) per hari. Dengan basis perhitungan seperti itu,
pemerintah harus mengentaskan 5,8 juta jiwa penduduk miskin hingga mencapai nol
persen pada 2024. Ini setara dengan 2,9 juta orang per tahunnya.
Perhitungan yang disampaikan di atas dinilainya keliru, karena basis perhitungan orang yang bisa disebut sebagai
miskin ekstrem dengan perhitungan secara global, yakni US$ 2,15 PPP per hari,
maka pemerintah harus mengentaskan 6,7 juta orang penduduk miskin hingga 2024,
atau 3,35 juta orang per tahunnya.
Suharso pun akan memastikan, pemerintah akan terus konsisten
mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan cara memperbaiki pemberian bantuan
sosial secara lebih tepat sasaran untuk mengurangi beban pengeluaran, pemberdayaan sosial dan ekonomi dengan memberikan
jaminan peningkatan pendapatan, serta memperluas akses pelayanan dasar. (CNBC Indonesia (05/02/2024).
Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hingga
saat ini cara tersebut tidak menunjukkan hasil sesuai harapan. Ini menunjukkan
bahwa semua upaya yang dilakukan belumlah tepat. Gagalnya pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah karena solusi yang
ditempuh tidak menyentuh akar permasalahan.
Jika kita mengamati, masalah kemiskinan ini erat dengan
kesulitan ekonomi. Sehingga, kondisi masyarakat saat ini yang sangat memprihatinkan,
dengan kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi menjadi salah satu
penyebab kemelaratan rakyat. Sulitnya kehidupan sangat terasa saat makin
sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga kepala keluarga yang tidak memiliki
penghasilan tidak dapat menanggung kebutuhan yang harus diberikan kepada
keluarganya.
Banyaknya kesulitan menyebabkan banyaknya anak-anak yang putus
sekolah, begitupun banyaknya orang sakit yang tidak dapat berobat, banyaknya
keluarga yang kelaparan, anak-anak yang kurang gizi dan stunting, hingga
akhirnya banyak yang memilih jalan pintas demi melanjutkan kehidupan dengan mencuri,
merampok, membunuh, transaksi barang haram, hingga menjual harga diri.
Semua permasalahan ini dihasilkan dari adanya penerapan sistem
ekonomi kapitalis, yang memberikan kebebasan kepemilikan kepada pengusaha atau
para oligarki. Mereka bebas mengeruk sumber daya alam sekaligus menjualnya. Sumber daya alam yang seharusnya dimanfaatkan
untuk kemaslahatan umat, kini dikuasai oleh asing dan Barat.
Adapun
program pengentasan kemiskinan dari pemerintah tidak mampu memberantas dan
menyelesaikan permasalahan masyarakat. Padahal upaya apapun yang dianggap
sebagai solusi telah dilakukan, tetapi angka kemiskinan malah makin tinggi,
bahkan selalu bertambah jumlahnya bak jamur di musim hujan. Hal ini akan
memberikan dampak yang sangat buruk bagi generasi mendatang.
Hanya Islamlah yang mampu menyelesaikan kemiskinan ini. Di mana pemerintahan dalam Islam berperan sebagai
pelayan umat bukan sebagai penguasa atau atasan, sehingga pemerintah akan
mengayomi rakyatnya dengan baik dan menjamin agar kemiskinan
bisa diselesaikan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan menurut Islam,
yaitu:
Pertama, negara akan menjamin kebutuhan primer seluruh masyarakatnya
terpenuhi. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan
mewajibkan laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya. Semua ini harus dilakukan
atas dorongan keimanan.
Kedua, Islam akan membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu
individu, umum, dan negara. Seorang individu bebas mendapatkan harta, tetapi dengan
cara yang tidak melanggar hukum syarak, sedangkan kepemilikan umum, seperti
SDA, ini akan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dan swasta
pun dilarang memilikinya. Sehingga, kekayaan negara akan dikelola oleh negara
untuk keperluan kenegaraan.
Ketiga, negara wajib mendistribusikan kekayaan secara merata, seperti
memberikan bantuan berupa
lahan atau uang untuk masyarakat yang ingin memulai usaha tapi tidak memiliki
modal.
Keempat, pembangunan ekonomi akan bertumpu pada sektor riil.
Dengan begitu, kekayaan yang ada itu asli, bukan sesuatu yang tidak ada, tetapi
diada-adakan.
Semua cara tadi hanya bisa dilakukan dalam sistem Islam yang
sempurna. Masyarakat akan merasakan dan mendapatkan keadilan serta
kemaslahatan. Semua ini atas dorongan keimanan maka setiap kebijakan atau keputusan yang dilakukan
akan sesuai hukum syarak, karena kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan di
hadapan Allah Swt. Dan tak mungkin sistem kapitalis sekuler yang mengutamakan
keuntungan dan memisahkan agama dari kehidupan dalam mengayomi masyarakat mampu
mengatasi kemiskinan ekstrem saat ini.
Teringat akan sabda
baginda Rasulullah saw., "Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung
jawab atas urusan rakyatnya.” (HR. Al Bukhari)
Seperti inilah
kesempurnaan Islam dalam mengentaskan kemiskinan. Dan semua ini hanya bisa tercapai
jika menerapkan sistem Islam melalui institusi khilafah. Seperti yang pernah
Rasulullah contohkan kepada kita. Untuk kesejahteraan umat. Demi menciptakan
generasi yang gemilang dan mulia, serta rahmat bagi seluruh alam.
Wallahualam bissawab
Post a Comment