Telah tersebar info bahwa program pembinaan mahasiswa wirausaha (P2MW) 2024 dibuka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kemendikbudristek. Kampus terpilih akan membina mahasiswa terpilih dengan bantuan dana pengembangan dan pendampingan serta pelatihan usaha. Program ini bertujuan mencetak mahasiswa yang berwirausaha dan mendorong kampus mengembangkan ekosistem kewirausahaan.
Namun, menurut aktivis muda Surabaya Dwi Rahayu, S.I.Kom., program ini tidak dapat menyelesaikan persoalan pengangguran. “P2MW yang diharapkan dapat menyelesaikan pengangguran, senyatanya hanya menjadi angan kosong belaka,” tuturnya kepada MNews.
Ia menjelaskan, program ini diharapkan dapat mendorong lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi sebagai pencetak lapangan kerja sehingga berdampak terhadap penambahan keterserapan pengangguran terdidik. “Selain itu, P2MW diharapkan menjadi pendorong bagi perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mandiri,” ucapnya.
Namun faktanya, ia menguraikan, sejak diluncurkan pada 2022 dan dikuti 3.781 mahasiswa, angka pengangguran di Indonesia pada 2023 masih tinggi. “Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang per Agustus 2023, dari total 147,71 juta angkatan kerja,” ujarnya.
Memang, ungkapnya, angka pengangguran terdidik di Indonesia menjadi sorotan sebagaimana dinyatakan Kemendikbudristek bahwa 13,33% lulusan perguruan tinggi masih berstatus pengangguran.
“Yang menarik, pada 2023, P2MW membuka dua kriteria usaha baru, yaitu bisnis digital dan manufaktur. Mirisnya, akhir tahun 2023 diberitakan bahwa 15 bisnis digital atau start up di Indonesia bangkrut dan PHK pun tidak terelakkan,” bebernya.
Jadi, lanjutnya, jelaslah bahwa mendorong mahasiswa untuk mengikuti P2MW tidak mampu menyelesaikan pengangguran, apalagi kesejahteraan.
Ia pun mendorong mahasiswa untuk mengkaji akar penyebab pengangguran dan kemiskinan.
“Dalam hal ini, penerapan sistem kapitalisme demokrasilah penyebabnya. Sistem ini menjadikan rakusnya kapitalis dalam menguasai kekayaan SDA milik rakyat dan abainya peran negara dalam fungsi riayah-nya,” jelasnya.
Negara, tambahnya, hanya hadir sebagai fasilitator, penghubung antara pekerja dan industri sehingga pendidikan tinggi hanya diarahkan untuk kepentingan industri.
“Semestinya, Negara tidak cukup hanya hadir untuk memberikan coaching kepada mahasiswa untuk berwirausaha, sedangkan mereka dibiarkan bersaing dengan korporasi raksasa level global. Kebijakan yang diketok pun senyatanya berpihak pada korporasi, bukan rakyat. Inilah realitas kerusakan sistem kapitalisme demokrasi,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Dwi menegaskan, mahasiswa membutuhkan solusi tuntas terhadap masalah ini dan Islam hadir untuk menjawabnya.
“Paradigma Islam mewajibkan negara sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Bahkan, penerapan syariat Islam dalam institusi Khilafah akan menghentikan penguasaan swasta pada SDA milik rakyat dan beralih pengelolaannya oleh negara yang akan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Khilafah, sambungnya, akan memastikan tiap individu laki-laki wajib bekerja dan membuka lapangan pekerjaan yang luas dari berbagai sektor. Khilafah akan menerapkan politik industri yang berpijak pada pengembangan industri berat yang akan mendorong perkembangan industri-industri lainnya sehingga mampu mencerap ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah ruah dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagai output sistem pendidikan.
Post a Comment