Politisasi Bansos Buah dari Sistem yang Rusak

 

Oleh Nita Fadilah

Aktivis Muslimah

 

Lagi-lagi bansos di jadikan bahan politisasi. Apalagi meningkat saat menjelang Pemilu, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Seperti dikutip dari finance.detik.com, Jumat (02/02/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan sederet bantuan sosial (Bansos) sejak akhir tahun kemarin. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), BLT El Nino Rp200 ribu per bulan, hingga yang terbaru BLT mitigasi risiko pangan Rp200 ribu per bulan. Alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.

Menurut Jokowi, bantuan sosial yang diberikan juga sama sekali tak ada kaitannya untuk dipolitisasi sebagai keuntungan pada paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Pasalnya bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.

Sungguh miris, bantuan yang saat ini hanya sesaat, yang dapat pun tidak merata serta kerap tidak tepat sasaran, Bahkan rakyat dijadikan bahan politisasi untuk kepentingan penguasa. Kemiskinan menjadi kronis problem negara, dan seharusnya negara mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan. Bansos bukanlah solusi hakiki, yang ada malah menjadikan harapan kosong, menimbulkan rasa ketergantungan dan menjadi pemalas untuk masyarakat itu sendiri. Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar bansos akan tetapi terjangkau nya harga kebutuhan pokok dan jaminan kesehatan, pendidikan oleh negara.

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan menjadi hal yang diperjuangkan dengan segala macam cara dan tipu muslihat. Peluang apapun akan dimanfaatkan dengan mengabaikan aturan agama dalam kehidupan. Politik demokrasi selalu mengupayakan segala hal demi mencapai kepentingan dan kekuasaan. Kepemimpinan yang lahir dari sistem demokrasi tidak bisa di harapkan untuk menyejahterakan rakyat.

 

Berbeda jika diterapkannya hukum syariat Islam, salah satu bentuk kewajiban seorang pemimpin dalam Islam adalah berupaya menyejahterakan rakyatnya secara keseluruhan serta berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah serta memiliki kompetensi tidak perlu pencitraan agar disukai rakyat.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,"Imam (khalifah) adalan raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya."

Dalam Islam agar kesejahteraan dapat diraih oleh rakyat, Islam mewajibkan untuk menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak. Dan negara juga diwajibkan menjamin harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat dan masalah bahan pokok dapat tercukupi. Kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur dan lainnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bahkan bisa menikmatinya secara gratis dengan anggaran pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara baitulmaal yang akan dialokasikan untuk menjamin kebutuhan tersebut.

Islam juga menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Dan dalam Islam juga amanah kekuasaan digunakan untuk menerapkan hukum syariat Islam. Hanya dengan menerapkan Islam secara kaffah semua bisa terwujud. Sistem Islam begitu sempurna, mengatur semua permasalahan dan solusi sesuai syariat Islam.

Wallahualam bissawab