Kemiskinan saat ini sudah menjadi permasalahan besar di dunia. Dikatakan bahwa jumlah anak di seluruh dunia yang tidak memiliki akses perlindungan sosial apa pun mencapai 1,4 miliar. Data tersebut adalah anak di bawah usia 16 tahun berdasarkan data dari lembaga PBB dan badan amal Inggris Save the Children. (Kumparan, 15/02/2024).
Natalia Winder Rossi selaku Direktur Global Kebijakan Sosial dan Perlindungan Sosial UNICEF pun mengatakan bahwa secara global, terdapat 333 juta anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari USD2,15 (Rp33.565) per hari. Tidak berhenti di situ, dikatakan pula bahwa hampir satu miliar anak hidup dalam kemiskinan multidimensi.
Sedangkan di dalam negeri, pemerintah memperkirakan bahwa kemiskinan ekstrem bisa melonjak drastis pada penghujung tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni tahun 2024. Jika basis perhitungan orang yang bisa disebut miskin ekstrem dengan perhitungan secara global, yakni US$2,15 per hari, maka pemerintah harus mengentaskan 6,7 juta orang penduduk miskin hingga 2024, atau 3,35 juta orang per tahunnya.(CNBC, 05/06/2023).
Dengan terjadinya fakta-fakta di atas baik skala global dan nasional, itu tentu menunjukkan adanya permasalahan sistemik yang tidak terlepas dari dekapan sistem yang bercokol dengan luas dan besar, yaitu sistem kapitalisme.
Kemiskinan ini bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan begitu saja, aspek ini akan merembet dan berpengaruh besar pada masa depan generasi. Akibatnya rakyat terutama anak-anak mendapatkan problem kehidupan yang nyata. Semua ini diperkokoh dengan perlindungan sosial negara yang masih tumpul, tambal sulam, dan jauh dari membuat generasi sejahtera.
Semua itu dimulai karena pada hakikatnya sistem kapitalisme ini memberikan kebebasan dalam kegiatan ekonomi sehingga pengusaha dapat menguasai hajat hidup rakyat termasuk menguasai sumber daya alam. Penyalahgunaan kekuasaan dan kongkalikong dengan pengusaha membuat penerima manfaat hanya berputar di tataran atas saja.
Sudah pasti yang diprioritaskan adalah apa yang paling menguntungkan bagi segelintir pihak tersebut, tidak peduli mengorbankan masyarakat. Dengan itu, masyarakat terus mendapatkan dampak pahit dari kebebasan kepemilikan yang seharusnya negara gunakan untuk kemanfaatan dari kepentingan secara umum.
Dalam perusahaan, ada tiga prinsip yang erat kaitannya dengan nilai-nilai kapitalisme, Pertama, adanya pemerintah kalatis yaitu negara sebagai pengarah, bukan sebagai pelaksana yang melayani rakyat. Di sinilah pelaksanaan diserahkan pada swasta atau melalui privatisasi. Kedua, pemerintahan milik rakyat. Pada awalnya terlihat sangat bagus, namun pada realitanya pemerintah memberdayakan atau memberi wewenang ketimbang melayani. Ini dilakukan supaya rakyat tidak bergantung kepada pemerintah dan bisa lebih mandiri. Namun, justru ini membuat negara berlepas tangan atas kewajibannya sebagai pelayan rakyat.
Ketiga, pemerintah kompetitif. Yaitu pemerintah menjadi pesaing bagi organisasi bisnis lainnya. Ini akan memberikan peluang kepada swasta bermain di berbagai sektor strategis seperti adanya sekolah swasta, rumah sakit swasta yang, dan lainnya yang membuat rakyat dengan ekonomi yang pas-pasan harus menerima mendapatkan layanan publik yang ala kadarnya. Sungguh hal di atas memperlihatkan bahwa sistem kapitalisme tidak mengutamakan dan melayani rakyat secara utuh.
Berbeda halnya dengan sistem dan mekanisme yang berlandaskan Islam. Islam sebagai aturan kehidupan nyatanya telah memiliki serangkaian mekanisme untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan sebagai upaya untuk menjaga generasi.
Di dalam sistem Islam, pembagian kepemilikan diatur secara detail dan adil. Yaitu terbagi dengan adanya kepemilikan individu, umum, dan negara. Ini akan membuat semua berjalan dengan adil dan jauh dari upaya pihak-pihak luar untuk mengeksploitasi. Selanjutnya pengaturan pembangunan dan pengembangan ekonomi pun bertumpu pada pembangunan sektor ekonomi riil, bukan non riil.
Sistem ekonomi Islam juga menjamin bagi seluruh rakyatnya untuk dapat meraih pemenuhan sekunder maupun tersiernya. Negara pun wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Semua akan dimudahkan untuk diakses dan didapatkan. Semua berjalan tanpa adanya komersialisasi dan kapitalisasi. Bahkan, sistem Islam akan menjamin keamanan setiap rakyat sebagai pengaplikasian dari kewajiban memelihara urusan rakyat.
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sistem Islam mampu mencegah dan mengatasi kemiskinan secara sistemik. Sebaliknya justru sistem kapitalisme yang terus-menerus mencekik rakyat dan memberikan mimpi buruk pada masa depan generasi. Sudah saatnya rakyat mencampakkan sistem kapitalisme ini dari kehidupan dan beralih pada penerapan Islam sebagaimana Allah SWT turunkan untuk menyolusi persoalan hidup kita tanpa kekurangan sedikit pun. Wallahu a’lam bishawab.
Post a Comment