Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan lebih dari satu tahun lalu. Meski demikian, pemerintah mendapatkan kritikan karena perlindungan data dinilai tak kunjung membaik.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat ada dugaan pelanggaran hukum dari pengungkapan atau kebocoran 668 juta data pribadi.
"Rentetan kasus dugaan insiden kebocoran data pribadi di atas menunjukkan rendahnya atensi pengendali data yang berasal dari badan publik," demikian keterangan tertulis ELSAM, Minggu (28/1). (Kata Data).
Beberapa dugaan kebocoran yang disinggung ELSAM antara lain:
1. Dugaan kebocoran 44 juta data pribadi dari aplikasi MyPertamina pada November 2022.
2. Dugaan kebocoran 15 juta data dari insiden BSI pada Mei 2023. 3. Dugaan kebocoran 35,9 juta data dari MyIndihome pada Juni 2023.
3. Dugaan kebocoran 35,9 juta data dari MyIndihome pada Juni 2023.
4. Dugaan kebocoran 34,9 juta data dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada Juli 2023.
5. Dugaan kebocoran 337 juta data Kementerian Dalam Negeri pada Juli 2023.
6. Dugaan kebocoran 252 juta data dari sistem informasi daftar pemilih di Komisi Pemilihan Umum pada November 2023.
ELSAM mengatakan institusi pemerintah memang menekankan inovasi untuk transformasi pelayanan publik ke digital. Namun hal tersebut dinilai tak dibarengi langkah-langkah pengamanan dalam pemrosesan data.
Kebocoran data terus terjadi meski Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah disahkan setahun yang lalu. Bocornya data, apalagi di lembaga negara menggambarkan lemahnya UU dan upaya implementasinya. Jika negara yang seharusnya kuat sumber dayanya, baik manusia, dana maupun teknologi tak mampu melindungi datanya sendiri, bagaimana dengan data di lembaga swasta?
Di sisi lain, kebocoran data menggambarkan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari sisi keterampilan atau keahlian juga dari aspek tanggung jawab atau amanah. Lemahnya SDM berkaitan erat dengan lemahnya sistem pendidikan. Sistem sekuler yang berlaku saat ini telah menimbulkan kerusakan di segala bidang, termasuk bidang pendidikan.
Masifnya pendidikan sekuler saat ini telah nyata merusak manusia. Pendidikan yang tidak menanamkan nilai agama didalamnya menyebabkan lemahnya keterampilan dan keahlian yang dimiliki setiap individu yang juga berimbas pada lemahnya tanggung jawab serta sikap amanah terhadap apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Keamanan data yang seharusnya menjadi jaminan mutlak, tetapi malah mengalami kebocoran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dalam hal ini, negaralah yang harus bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data. Namun, semua itu adalah hal mustahil karena negara memang tidak pernah sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung yang tugasnya adalah melindungi rakyat, termasuk juga memberikan perlindungan terhadap data agar tidak terjadi kebocoran data.
Dampak yang terbesar dari kebocoran data ini adalah data ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan yang tentu akan merugikan rakyat. Rakyatlah yang menjadi korban atas kelalaian negara.
Begitu nyata kerusakan yang terjadi dalam sistem sekuler seperti saat ini. Keamanan data jelaslah tidak mungkin terwujud nyata dalam sistem ini karena sumber daya manusianya telah rusak ditelan sistem.
Berbeda halnya dengan sistem Islam. Islam mewajibkan negara untuk menjamin keamanan data karena keamanan data merupakan persoalan startegis. Negara akan berupaya untuk mewujudkannya dengan mengerahkan segala macam kekuatannya untuk melindungi data dan rakyatnya. Ini merupakan salah satu perwujudan negara sebagai junnah bagi rakyatnya.
Sistem pendidikan Islam akan menghasilkan SDM yang beriman, terampil, profesional dan berintegritas (bertanggung jawab dan amanah) dengan segala tugas dan kepercayaan yang diberikan sehingga tercipta manusia yang unggul dari semua sisi. Pendidikan Islam juga menjadikan setiap individu memiliki kepribadian Islam yang melekat pada dirinya yang mendatangkan kesejahteraan dan keberkahan dalam hidupnya.
Wallahu a'lam bishshowaab.
Post a Comment