Impor Beras Makin Deras, Kedaulatan Pangan Makin Kandas

Kontributor: Abdullah 

Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai negara agraris. Lalu, jika demikian mengapa akhir-akhir ini Indonesia malah mengimpor beras besar-besaran? dan harga beras mengalami peningkatan? Sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu,  Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada, terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka butuh beras. Menurut Presiden Jokowi setidaknya ada 4 - 4,5 juta bayi yang baru lahir setiap tahun. Sehingga kebutuhan akan pangan seperti beras akan bertambah setiap tahunnya (cnbcindonesia.com, 02/01/2024).

Lalu, mengapa impor beras terjadi?

Dilansir dari Ekonomi.Bisnis.com (03/01/2024), jumlah produksi beras pada periode Oktober-Desember 2023 mengalami kekurangan sebesar 0,26 juta hektar jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dari sinilah kemudian Impor menjadi “Solusi” yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi jumlah beras dalam negeri. Impor beras adalah solusi dangkal, karena peningkatan jumlah penduduk bukan menjadi permasalahan besar yang mengakibatkan terjadinya impor beras, karena seharusnya pemerintah sudah bisa memprediksi bahwasannya jumlah penduduk Indonesia akan mengalami peningkatan di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga, solusi untuk permasalahan itu pun sudah dapat di prediksi dan bagaimana langkah antisipasi untuk memenuhinya.

Jika melakukan impor, tentu akan membuka lahan bisnis baru bagi perusahaan-perusahaan asing dimana nantinya profitnya malah bukan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat melainkan untuk kepentingan bisnis. Impor bukanlah solusi yang hakiki bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, sehingga seharusnya pemerintah menata ulang kebijakan-kebijakan yang dibuatnya benar-benar untuk rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang. Mengutip dari kalimat Presiden Jokowi yang mengatakan “sulit untuk mencapai swasembada", ini membuktikan bahwa kurangnya pengendalian masalah dari pemerintah sehinga mengatakan permasalahan ini diakibatkan oleh jumlah rakyat yang meningkat. Padahal, jika diperhatikan  sulitnya mencapai swasembada itu dikarenakan semakin sempitnya lahan pertanian. Alih fungsi lahan terjadi dimana-mana, bahkan petani diberatkan dengan harga pupuk dan harga bibit yang mahal yang dapat mengakibatkan produktivitas petani menjadi menurun, apalagi didampingi oleh harga jual yang rendah, dikarenakan adanya kebijakan impor yang seringkali dilakukan saat masa-masa panen. Selain itu, tentu akan sangat memukul petani karna apa yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Lalu, sejahtera seperti apakah yang dimaksud oleh pemerintah? Seperti inilah gambaran tata kelola negara yang kapitalistik.

Memang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, memperhatikan kesejahteraan pangan, sehingga untuk itu berbagai macam langkah antisipasi serta solusi harus dipikirkan seperti perlusan dan memaksimalkan lahan pertanian. Namun sekarang, bukan lagi memperluas lahan pertanian. Akan tetapi, lahan pertanian dipersempit dengan masifnya perubahan fungsi lahan dan ini merupakan problem yang terjadi di dunia pertanian. Jika impor terus dilakukan maka akan dipertanyakan peran Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Impor yang diambil sebagai solusi oleh pemerintah tentu tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat, karna harga beras akan mengalami kenaikan sehingga semakin menyulitkan rakyat, dan tentu jelas menjadikan Indonesia negara yang bergantung pada negara lain dalam persoalan pangan, padahal Indonesia bisa memproduksi beras dengan lebih baik daripada melakukan impor.

Tentu sudah jelas, Swasembada pangan tidak bisa dicapai oleh negara kapitalistik karena solusi yang diambil selalu bersifat Instan dan memandang masalah tidak dari dasarnya, tidak memiliki mekanisme yang sistematis. Sangat berbeda dengan tatakelola negara yang berlandaskan pada Islam yang memiliki mekanisme yang telah terbukti mampu dengan nyata mewujudkan kesejahteraan rakyat dari berbagi aspek, salah satunya aspek pertanian dan kebutuhan pangan bagi rakyat dan menjadikan negara sejahtera tanpa harus bergantung pada negara lain. Dalam Sistem Islam, negara mengambil alih semuanya, mulai dari produksi sampai kemudian pangan tersebut terdistribusi. Tugas ini tidak boleh sepenuhnya dikelola oleh swasta bahkan swasta yang terlibat harus dibawah kendali pemerintah. Dalam hal kedaulatan pangan, swasembada dimaksimalkan semata-mata untuk kedaulatan rakyat. Karna tugas penguasa dalam Sistem Islam sebagai pengurus seluruh urusan umat, maka harus benar-benar memastikan seluruh rakyat dapat mengakses pangan. Di dalam Islam, tidak ada tanah yang tidak diriayah (dikelola). Jika ada tanah yang tidak diriayah, maka tanah tersebut akan diambil oleh negara dan memberikan kepada orang yang mau dan mampu mengelolanya. Tanah-tanah yang ada akan dimaksimalkan penggunaannya dan dipermudah dalam proses awal sampai pemanenan yang akan membuat semangat petani terus meningkat.