Ramadhan sebentar lagi, bahan pokok pada naik lagi! Ibarat lagu lama yang terus diulang. Kalau kata wali salah satu grup band ternama Indonesia “aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, untuk membeli beras dan sebongkah berlian.” Waduh, kalau harga bahan pokoknya naik terus kira-kira kapan ya bisa kebeli berliannya?
Kehidupan yang sudah sulit tambah sulit lagi, para tulang punggung keluarga harus menguras lebih banyak keringat demi bisa membawa pulang sesuap nasi untuk keluarga. Permasalahan ini terus berulang selalu jadi masalah dari waktu ke waktu di negeri ini, apalagi kalau bukan naiknya harga bahan-bahan pokok seperti beras, gula, cabai, dan lainnya.
Setahun terakhir harga beras terus mengalami kenaikan tinggi, bahkan kenaikan beras di tahun 2023 nyaris menyentuh angka 20% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) M. Fanshurullah mengatakan “Sejak akhir tahun lalu terdapat beberapa komoditas pangan yang terus mengalami kenaikan harga dan berada diatas HET (Harga Ekonomi Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah”.
Pertanyaannya “Apakah harga beras bisa turun?”. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan jika harga beras turun maka petani akan menangis karena harga gabah akan tertekan lagi, dia juga beranggapan bahwa harga saat ini sudah baik dan tidak perlu ditekan lagi.
*Dampak dan Penyebabnya*
Bak buah simalakama, kalau beras tetap naik akan banyak masyarakat yang menjerit dan semakin sulit, tapi disisi lain kalau harga beras di tekan maka petani yang akan menangis. Lalu apa solusi dari pemerintah? Pemerintah selama ini mengklaim kebijakan bansos sebagai solusi efektif terhadap harga beras. Namun nyatanya dengan adanya bansos harga beras tetap naik dan tidak semua rakyat miskin mendapatkan bansos, malah banyak temuan dilapangan bahwa bansos banyak yang salah sasaran.
Namun sayangnya didalam sistem kapitalisme demokrasi hari ini pemerintah hanya bertindak sebagai regulator yang membiarkan petani secara mandiri dalam memproduksi beras, bahkan kebijakan yang dibuat oleh Negara hanya berpihak pada pemilik modal yang membuat petani semakin terpinggirkan. Di sektor hulu semakin berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan demi menjalankan proyek pembangunan yang dilakukan oleh para kapital, gagal panen juga sering terjadi karena bencana alam akibat dari penggundulan hutan yang dilegalisasi oleh pemerintah, selain itu sarana produksi yang minim mulai dari mahalnya harga gabah, berkurangnya subsidi pupuk dan racun tanaman. Dari sektor hilir petani juga di sulitkan dengan harga pupuk dan gabah yang mahal, hal ini terjadi karena pemerintah memberikan keleluasaan pada swasta untuk menguasai produksi benih padi dan pupuk atas nama liberalisasi ekonomi. Dengan menguasai (memonopoli) distribusi beras sejak hulu hingga hilir perusahaan besar mampu mempermainkan harga dan menahan pasokan beras.
Beras adalah makanan pokok, maka seharusnya pemerintah bisa menjaga kestabilan harga beras agar tetap bisa di akses oleh seluruh rakyat tapi faktanya kebijakan pengelolaan beras dari sektor hulu hingga hilir dilakukan atas landasan sistem kapitalisme liberalisme yang menjadikan hal tersebut mustahil untuk diwujudkan.
*Solusi Islam*
Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat oleh karena itu Negara wajib mengelola beras dari hulu hingga hilir, yaitu sejak persiapan lahan, produksi, distribusi hingga sampai ke tangan rakyat. Negara harus memastikan rantai distribusi ini sehat bebas dari monopoli, penimbunan dan berbagai praktik yang mampu merusak rantai distribusi.
Hanya Negara yang menerapkan aturan islam secara kaffah dalam kehidupan yang mampu mewujudkan hal ini terjadi. Politik daulah ekonomi islam adalah menjamin pemenuhan pokok rakyat per individu, termasuk kebutuhan perut (pangan). Peran Negara dalam sistem islam adalah sebagai pelindung bagi rakyatnya bukan hanya sebagai regulator.
Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya al-iman (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan kekuasaannya”.
Pada sektor hulu (produksi) Negara akan memberikan bantuan pada petani bisa berupa ektensifikasi lahan, benih, pestisida, pupuk, alat-alat pertanian, dll. Sedangkan pada sektor hilir (distribusi) khilafah akan memastikan bahwa tidak ada hambatan pada rantai distribusi. Selain itu, Negara juga melarang praktik monopoli dan menimbun beras maupun komoditas lainnya. Jika terbukti ada yang melakukan praktek tersebut maka Negara akan memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku. Maka dengan semua mekanisme ini akan menyelesaikan persoalan kenaikan harga beras di Indonesia. Wallahualam bissawab.
Post a Comment