Bansos yang Dinanti Masyarakat hanya Sesaat

 

Oleh Lisnawati

Pendidik Generasi

 

Belum lama ini masyarakat dihebohkan dengan adanya pembagian bantuan sosial (Bansos) menjelang Pemilu, tetapi ternyata tidak semua orang yang mendapatkan bansos ini. Sebagaimana dikutip oleh media online bisnis.com, Jumat (02/02/2024), JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan adanya muatan politisasi terkait pemberian sejumlah bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat menjelang Pemilu 2024. Jokowi mengaku tidak kaget apabila bansos dari pemerintah dikaitkan dengan muatan politisasi oleh banyak oknum tak bertanggung jawab. Menurutnya, sejak memasuki tahun politik setiap aksi pemerintah seringkali dipolitisasi oleh sejumlah pihak. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Aksi pemerintah yang seringkali dipolitisasi sejumlah pihak ini sebagai bukti kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara. Oleh karena itu setiap peluang akan dimanfaatkan.

Pembagian bansos ini pada kenyataannya tidak merata karena yang mendapatkan bantuan orangnya itu-itu saja para pengurus terlebih dahulu, bahkan ada nama warga masyarakat yang sudah meninggal dunia tapi datanya masih mendapatkan bansos, hal ini miris sekali mana kinerja yang sesungguhnya?

Pada umumnya masyarakat sangat membutuhkan bantuan bansos ini karena harga kebutuhan pokok yang makin melonjak atas kebijakan peraturan yang ada. Hal ini wajar terjadi karena sistem yang ada di pemerintahan kita saat ini adalah sistem demokrasi yang meniscayakan kebebasan perilaku, pemerintah hanya sebagai pengontrol kebebasan saja.

Jika seseorang melanggar kebebasan individu lainnya, maka negara akan memecahkan tindakan tersebut. Keberadaan negara adalah sarana untuk menjamin adanya kebebasan. Namun, jika seseorang tidak mengganggu kebebasan orang lain, sekalipun terdapat intimidasi serta perampasan terhadap hak-haknya, tetapi dia rela, maka hal itu tidak termasuk tindakan melanggar kebebasan dalam hal ini negara tidak boleh ikut campur. jadi terwujudnya negara adalah untuk menjamin kebebasan.

Dalam sistem demokrasi ini jelas mengabaikan aturan agama dalam kehidupan. Mau tidak mau harus membuat peraturan sendiri tentang kehidupan, peraturan dalam sistem demokrasi diambil dari realita kehidupan manusia dan aturannya dibuat oleh manusia. Dengan kesadaran politik yang kurang, rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang menimpa, masyarakat akan berpikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan dengan komperhensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekadar bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang Pemilu saja.

Dalam sistem pemerintahan Islam pemimpin adalah pengurus bagi rakyatnya. Rasulullah saw.  bersabda, "Imam atau khalifah adalah raa’in pengurus bagi rakyatnya." (HR Bukhari)

Pemimpin yang mengerti dan paham tolok ukur yang benar tidak akan lahir kecuali mereka memilih kepribadian muslim, memiliki pola pikir atau aqliyah dan pola sikap atau nafsiyah  sesuai dengan hukum syarak.

Kepribadian Islam di suasanakan oleh masyarakat Islam dan dibentuk oleh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Negara akan mengedukasi rakyat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin.

Dalam memilih pemimpin untuk memilih kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, menjadi pemimpin berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah Swt. serta memiliki kompetensi, tidak terlalu pencitraan agar disukai rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam negara menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu dan Islam memiliki berbagai mekanisme.

Pemerintahan Islam wajib menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar publik untuk kebutuhan pokok negara menjaminnya secara tidak langsung dengan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga setiap laki-laki memiliki kesempatan kerja yang sama, gaji dari hasil bekerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Negara juga diwajibkan menjamin harga bahan pokok terjangkau dan masalah bahan pokok tercukupi dengan layak.

Kebutuhan dasar publik akan dijamin secara mutlak oleh pemimpin dalam pemerintahan Islam. Pemerintah akan memfasilitasi dan membiayai kebutuhan dasar publik dan Islam menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt.

Dalam Islam amanah kekuasaan digunakan untuk menerapkan hukum syariat bukan hukum hasil kesepakatan manusia seperti di dalam sistem demokrasi, penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara menjadi kepribadian yang amanah dan jujur.

Saatnya kita meninggalkan sistem demokrasi dan kembali pada sistem Islam yaitu khilafah Rasyidah ala minhajinubuah.

Wallahualam bissawab