Inflasi kota tersebut adalah yang tertinggi di Kalimantan Timur, hal tersebut dikatakan langsung oleh walikota Balikpapan. Yaitu mencapai 3,46. Angka ini juga lebih tinggi daripada nasional, yaitu 2,6. Sehingga Balikpapan menempati peringkat ke-9 nasional.
Bansos tersebut diserahkan oleh Rahmad Mas’ud selaku walikota didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan dan seluruh Camat se Kota Balikpapan, Kamis (8/2/2024) di Aula Kecamatan Balikpapan Barat.
Sebanyak 7.363 KK masuk dalam data rentan terdampak inflasi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial (bansos) inflasi.
“Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan mengambil dua langkah cepat dalam intervensi kebijakan pengendalian inflasi. Yaitu operasi pasar, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Kemudian memberikan bansos pengendalian inflasi yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.
Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penerima. Melalui bantuan ini pula diharapkan kebutuhan mereka dapat dipenuhi, terutama karena bulan suci Ramadhan kian dekat. Karena ini juga sebagai antisipasi kenaikan harga menjelang Ramadhan 1445 Hijriyah 3 bulan ke depan.
Bansos merupakan upaya yang dikerahkan oleh sistem saat ini namun sifatnya hanya sekedar tambal sulam untuk atasi problem ekonomi seperti inflasi. Secara jika menelaah data kemiskinan, akan didapati angkanya terus bertambah, standar bantuan yang diberikan pun bisa dikatakan tidak manusiawi karena solusi yang disuguhkan berupa bansos tidaklah cukup.
Kebijakan bansos sifatnya hanya sementara memberikan solusi, sedangkan kebijakan pemerintah yang ditambah terus menambah beban ekonomi. Meskipun didapati sejumlah informasi bahwa ratusan triliun telah digelontorkan untuk bansos, tetapi hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Yang didapati malah dana tersebut terdapat pihak yang menyalahgunakan dan tidak tepat sasaran. Dan perlu dipahami bahwa sejatinya akar dari permasalahan tersebut adalah adanya sistem kapitalisme.
Karena fokus dalam sistem kapitalisme, adalah meraup materi sebanyak-banyaknya yang dilakukan oleh para kapital (pemilik modal), sehingga perekonomian hanya akan berputar kepada para pemilik modal. Sehingga rakyat dengan perekonomian menengah ke bawah akan semakin tersengsarakan. Selain itu, sistem ini juga sangat menumbuh suburkan aktivitas korupsi. Sehingga, meskipun dana yang digelontorkan sebanyak apapun, akan dipastikan sampai kepada penerima dengan jumlah berbeda, atau malah salah sasaran.
Akan sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan penggambaran sistem Islam yang pernah berada pada masa gemilangnya. Sistem Islam akan memberikan solusi terkait kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan masyarakat yang sejahtera, negara dengan sistem Islam akan menjamin kebutuhan primer dengan mewajibkan untuk laki-laki bekerja, namun di samping itu negara juga memfasilitasi lapangan pekerjaan.
Selain itu, di dalam Islam negara wajib membantu rakyat miskin jika posisinya tidak ada wali maupun kerabat. Dan juga didukung dengan pengaturan kepemilikan dan meratanya distribusi kekayaan sehingga tidak akan didapati kesenjangan ekonomi di dalam sistem Islam.
Tentunya kondisi tersebut hanya dapat diwujudkan jika kembali merujuk pada sistem Islam secara menyeluruh (Kaffah) dalam setiap lini kehidupan.
[Wallahu a’lam bisshowab]
Post a Comment