Belum lagi hilang dari ingatan kita atas kasus virus Covid-19 yang kita ketahui banyak sekali memakan korban, yang kebanyakan kasus meninggal adalah lansia.
Kini kita dikejutkan kembali dengan naiknya kembali kasus Covid-19 dan sayang seribu sayang vaksinnya malah berbayar.
Dilansir dari Jakarta, kompas. com-Kepala Biro komunikasi dan pelayanan publik kementrian kesehatan (Kemenkes) Siti Nabila Tarmizi mengatakan, Pemerintah tidak menentukan biaya vaksin Covid-19 berbayar.
Adapun program vaksinasi Covid-19 dipastikan tidak lagi ada untuk masyarakat umum mulai 1 januari 2024.
"Iya 1 januari vaksinasi Covid-19 program imunisasi rutin tapi pada kelompok tertentu di luar kelompok sasaran," ujar Nadia saat dimintai konfimasi, minggu (31/12/2023).
Yang biaya itu tidak ditentukan pemerintah," katanya melanjutkan.
Nadia menjelaskan bahwa harga vaksin Covid-19 berbayar akan ditentukan oleh masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang menyediakan vaksin Covid berbayar.
Dengan begitu rumah sakit (RS) hingga puskesmas dibebaskan untuk menentukan sendiri harga vaksin covid-19 berbayar.
Bila kita lihat dari kebijakan ini bahwa pemerintah ingin lepas tangan dengan memberi kebijakan vaksin covid-19 berbayar, padahal masyarakatlah yang berhak mendapatkan vasilitas vaksin gratis.
Bila kita cermati kata-kata yang dilontarkan Nadia yang menjelaskan bahwa harga vaksin covid-19 berbayar itu tidak ditentukan oleh pemerintah namun dari masing-masing (RS) tersebut, maka jelas sudah tidak ada sama sekali rasa peduli dengan masyarakat miskin. Mereka tak peduli dengan kesehatan masyarakat miskin saat ini.
Bila kebijakan ini diterapkan bagi seluruh masyarakat baik masyarakat miskin maupun masyarakat mampu tidakkah ini menjadi banyaknya korban bagi yang tidak mampu membayar karena mengingat bahwa virus covid-19 adalah penyakit menular, ya walaupun pemerintah masih menyediakan vaksin gratis bagi yang belum pernah mendapatkan dan yang dibilang dalam kategori rentan.
Di sisi lain, istilah kelompok rentan seolah menjadi alat pembungkam yang menghalangi pemberian vaksin pada yang tidak rentan. Padahal sejatinya semua rakyat rentan sehingga peningakatan kekebalan tubuh penting untuk semua lapisan masyarakat.
Penetapan vaksin berbayar ini menggambarkan potret negara kapitalis, yang tidak meriayah rakyat dengan baik malah justru negara menjadi pedagang.
Islam
Islam menetapkan negara sebagai rain dan junnah termasuk dalam membentengi masyarakat menghadapi serangan penyakit menular. Kesehatan termasuk dalam kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara. Negara Islam akan memfasilitasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi sendiri sehingga mampu mencakup kebutuhan vaksin secara gratis.
Jaminan kesehatan dalam daulah Islam
Islam menjamin kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat baik pendidikan, maupun kesehatan semua ini akan digratiskan bagi umat tidak melewati persyaratan yang menyusahkan masyarakat, apalagi yang diragukan di dalam daulah Islam semua terjamin kebutuhannya. Wallahu a'lam bisowab.
Post a Comment