PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan Sambut Hangat Kunjungan 6 Lembaga Dalam Hal Transparansi Pengelolaan Anggaran
Tanggamus (Nusantaranews.Net) Lampung Jajaran Beberapa Lembaga yang Ada di Tanggamus yang Terdiri YPPKM, MP3, LPAKN RI PRO JAMIN, TRINUSA, GMBI, dan AJO-L diundang audiensi oleh Mulyadi Irsan Pj Bupati Tanggamus di ruangan Rapat Bupati pada hari senin,(29/1/2024)
Jajaran LSM, ORMAS dan Organisasi Media diterima langsung oleh Mulyadi Irsan, Hamid Apriyansah Lubis Sekda Tanggamus, Suhartono Kepala Dinas Kominfo, Ernalia Kepala Inspektorat, Susi di Asisten 1 Bupati dan asisten Bupati lainnya.
Adi Putra Amril Ketua YPPKM sebagai juru bicara (Jubir) dari Beberapa Jajaran menyampaikan maksud dan tujuannya akan mengadakan demo/aksi massa pada tanggal 30 Januari 2024 yang menyuarakan keluh kesah masyarakat Tanggamus dan lembaga-lembaga yang ada di Tanggamus. Semenjak tahun 1997 Tanggamus memisahkan diri dari Kabupaten Lampung Selatan menjadi sebuah kabupaten sendiri, bahwa tidak banyak perubahan yang signifikan baik sosial, ekonomi, pembangunan, perdagangan, investasi dan sebagainya. Bahkan Tanggamus kalah dengan Kabupaten Pringsewu yang memisahkan diri dari Tanggamus sekitar tahun 2007.
Lanjut Adi Putra Amril, sangat prihatin dengan kondisi dan keadaan Tanggamus saat ini, dimana terjadi defisit yang begitu besar dalam APBD Tanggamus. Adi Putra Amril Menilai Hamid Apriansyah Lubis Sekretaris Daerah Tanggamus telah gagal sebagai panglima di Kabupaten Tanggamus, ditambah proses penegakan hukum di Tanggamus yang mandul menyangkut kepala Pekon, OPD dan ASN/PNS
Hal tersebut di perparah gaji kepala Pekon, Aparatur Pekon, Tenaga Ahli, Tenaga Honorer, Potongan Gaji PNS sebesar 30% dan sebagainya ditunda berbulan-bulan. Sekda menerima Tukin Rp. 75.000.000/Bulan tapi kinerjanya dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan bobrok.
Adi Putra Amril menantang langsung ibu Ernalia Kepala Inspektorat untuk memeriksa Sekda kasus Pemetaan Digital yang dimana 126 Pekon dipaksakan untuk menganggarkan pemetaan digital di APBDes Pekon"Jelas Adi
Helmi Ketua LPAKN RI PRO JAMIN pimpinan cabang Tanggamus juga mempermasalahkan kasus BLT-DD Pekon ampai Kecamatan Limau di depan Pj Bupati, Sekda, dan Kepala Inspektorat. Helmi meminta kasus BLT-DD Pekon Ampai masalah pemalsuan tandatangan jangan ditarik ke ranah administrasi dengan pengembalian. Harus jelas hukum administrasi, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
Budi WM Ketua AJO-L dalam Dialognya mengungkapkan permasalahan pembayaran ADV media harus transparan, Budi WM meminta kepada suhartono kepala dinas Kominfo di depan Pj Bupati membuka ke publik mengenai anggaran Media agar bisa terlihat siapa raja Media yang punya anggaran besar karena ada bapak angkat/orang dalam. Budi WM juga meminta Ernalia kepala Inspektorat Tanggamus memeriksa Yoga Kabid Humas Dinas Kominfo karena telah memalsukan BKP Media yang Terima ADV.
Nuril Asikin Ketua LSM TRINUSA meminta langsung kepada Pj Bupati untuk memecat Sekretaris Daerah, Kepala dan Sekretaris Inspektorat Tanggamus. Karena buruknya tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan daerah dan penegakan hukum yang tumpul keatas. Kasus PLTS yang melibatkan Pekon Teluk Brak, Way Asahan, Pekon Way Nipah dan ASN Bidang ESDM Disnakertrans Tanggamus prosesnya mandek atau tidak jelas.
Sarpan Ketua MP3 sekaligus selaku pemangku Adat Marga Buay Belunguh meminta kepada Pj Bupati penyelesaian tanah antara PT. Tanggamus Indah dengan warga adat buay Belunguh secara cepat. Karena tanah PT. TI adalah milik adat, Pj Bupati dan seluruh pejabat mengetahui sejarah tanah PT. TI.
Jajaran LSM, ORMAS dan Organisasi Media sepakat apabila setelah Pemilu 2024 ini, Pj Bupati Tanggamus tidak memecat Atau Mengganti Sekretaris Daerah, kepala Inspektorat dan Sekretaris inspektorat Tanggamus. Kami akan demo/Aksi massa yang lebih besar bersama-sama masyarakat Tanggamus. Kita akan tunjukkan People Power kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
(Team Lembaga)
Post a Comment