Kemiskinan Ekstream, Bukti Gagalnya Ekonomi Kapitalisme !


Oleh : Ratih Ramadani, S.P.

(Praktisi Pendidikan) 


Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencatat penurunan tingkat kemiskinan ekstrem yang signifikan pada tahun 2023. Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan turun dari 6,31 persen menjadi 6,11 persen tahun 2023.

Pencapaian ini tidak hanya didukung oleh data statistik, tetapi juga melibatkan data riil yang dikembangkan dan diverifikasi hingga tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.

Kepala Dinas Sosial Prov Kaltim,  Andi Muhammad Ishak mengatakan secara umum berdasarkan data BPS tingkat kemiskinan ekstrem terbesar di daerah pedesaan.

Ada beberapa wilayah di Kaltim yang memiliki tingkat presentase kemiskinan diatas rata-rata   yakni Mahakam Ulu, Kubar, Paser, Kutim,  dan Kutai Kartanegara.

“Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Berau mencatat tingkat kemiskinan terendah,”ungkap Kadinsos Kaltim saat menjadi pembicara pada strategi capai zero kemiskinan di Kaltim, Jum’at (19/1).

Dia pun optimis bahwa dengan pendekatan holistik, pemerintah dapat meredakan dampak kemiskinan. Pada tahun 2024-2026, pemerintah Provinsi Kaltim memprioritaskan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan upaya tersebut.


Ada tiga kebijakan utama yang dikembangkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kaltim, mengelola beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan mengentaskan kantong-kantong kemiskinan. 


Namun, akankah mereka berhasil mengentaskan angka kemiskinan di Kaltim? Tentu harus ada upaya tuntas menyelesaikan masalah kemiskinan yang takp kunjung usai. 


Mengapa Hal Ini Terjadi  ? 


Meski secara angka tingkat kemiskinan menurun. Namun sejatinya penurunan itu masih menyisakan PR besar bagi Kaltim. Kaltim dan beberapa daerah di dalamnya ada yang masuk daerah terkaya, di sana pun ada masuk dalam peringkat termiskin. Ada kejomplangan, kekayaan SDAE yang dimiliki tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Hanya segelintir orang yang kaya dan menikmati. Bantuan yang diberikan pemerintah hanya bersifat sementara sedangkan kebutuhan pokok termasuk BBM dan gas masyarakat kesulitan mendapatkannya. 


Ilusi menurunkan kemiskinan ekstrim selama menggunakan sistem kapitalisme sekuler. Target penurunan kemiskinan ekstrem hanya dalam waktu dua tahun sulit dicapai melihat faktor penyebab terjadinya kemiskinan ini, apalagi jenisnya termasuk dalam kemiskinan struktural. Tidak  akan mampu hanya dengan beragam program, namun perubahan harus menyentuh akar persoalan, karena sistem ekonomi kapitalis memang meniscayakan terwujudnya kemiskinan.


Solusi terbaik 


Sementara itu dalam konsep sistem ekonomi Islam yang didukung oleh sistem politik Islam, akan dijamin terpenuhinya kebutuhan primer individu-individu rakyatnya. Bahkan, turut membantu terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini merupakan prioritas bagi negara untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap rakyatnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan didukung oleh penerapan sumber pemasukan negara yang sesuai dengan syariat Islam, bukan dengan bertumpu pada pajak dan utang, melainkan dari pemasukan tetap, yaitu dari fai, kharaj, zakat, seperlima harta rikaz, dan jizyah.


Demikian juga dengan penerapan konsep kepemilikan sesuai syariat. Sumber daya alam seperti hutan, laut, sumber air, barang tambang seperti minyak bumi dan batu bara, merupakan milik umum sehingga tidak akan mungkin dibolehkan adanya privatisasi. Setiap individu boleh mengambil sesuai keperluannya dan negara wajib mengelolanya, kemudian hasilnya dibagikan merata untuk rakyat.


Banyaknya sumber pemasukan negara ini akan menjamin terselesaikannya masalah kemiskinan. Hingga ke ranah teknis pun, negara akan menjamin tersedianya mata pencarian bagi rakyatnya.


Setiap individu akan didorong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika tidak mampu, maka mahramnya yang akan menanggung. Apabila tidak memiliki kerabat yang sanggup menanggung, maka negara wajib memenuhi kebutuhan hidupnya diambil dari kas zakat maupun sumber pemasukan lainnya. Bahkan, jika kas negara tidak memenuhi, maka sesama muslim lainnya yang akan membantu dengan penarikan dharibah (pungutan) bagi warga yang mampu.


Sistem ekonomi kapitalisme saat ini tidak akan mampu memberikan solusi kemiskinan sebagaimana kesempurnaan sistem Islam. Dalam kehidupan kapitalistik, kebebasan kepemilikan diagungkan sehingga yang kuat akan dapat menguasai sumber daya yang besar. Sementara itu tiap-tiap individu akan dibiarkan mengurusi kehidupannya sendiri, sedangkan negara hanya bertugas sebagai pengawas dan pengontrol. Lalu, untuk apa sistem kapitalisme ini terus kita pertahankan?


Untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam memerlukan tegaknya tiga pilar ekonomi Islam. Pertama, dengan menerapkan konsep kepemilikan dalam Islam, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara. Kedua, tegasnya pembagian sumber daya dalam konsep kepemilikan tersebut, serta pengolahan dan pengembangannya diatur sesuai syariat Islam. Ketiga, penekanan pada distribusi merata, baik secara ekonomis maupun nonekonomis kepada rakyat.


Pilar pertama tentang konsep kepemilikan merupakan hal mendasar dalam sistem ekonomi Islam bahwa semua kekayaan di dunia adalah milik Allah dan Allah telah menetapkan konsep kepemilikannya. Kepemilikan individu juga akan bermanfaat bagi kas negara dalam bentuk zakat, infak, maupun sedekah. Sementara itu, kepemilikan umum dan negara wajib dikelola oleh negara sehingga akan berdampak kepada rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Penurunan kemiskinan dan kesejahteraan Kaltim khususnya akan mudah dan cepat diwujudkan bila pengaturannya menggunakan sistem ekonomi dan politik Islam. 


SDA tidak boleh dikuasai asing, dan kebutuhan primer masyarakat pun mendapatkan prioritas utama dan sama dengan daerah lain oleh Khalifah. Hanya penerapan Islam kaffahlah yang akan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Kaltim, namun juga di dunia.


Sistem politik kapitalisme demokrasi jelas tidak akan bisa mewadahi penerapan konsep ekonomi Islam ini. Hanya institusi Khilafah Islamiah dengan dasar akidah Islam—yang di dalamnya diterapkan sistem politik Islam—yang mampu mewujudkan terciptanya sistem ekonomi Islam untuk menuntaskan kemiskinan. 


Wallahualam bisshawab

Post a Comment

Previous Post Next Post