Malapetaka yang terjadi di perusahaan tambang Morowali, bukanlah yang pertama dan satu-satunya kecelakaan ledakan yang terjadi sepanjang tahun. Di Indonesia ledakan semacam ini pernah terjadi juga diantaranya di Sawahlunto ledakan tambang batu bara dan tambang minyak di Aceh Timur. Peristiwa sejenis ini selalu memakan korban dan nyaris tidak ada ada tanggung jawab dari pihak berwenang.
Dilansir dari CNN Indonesia (Senin, 25/12/2023), Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah merupakan dampak dari diabaikannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap pekerja lokal. Selain itu, ternyata investasi Cina di Morowali juga memberikan upah yg murah pada para pekerja. Karena itu, Iqbal meminta pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta yang terdiri dari Kemnaker RI dan berbagai instansi terkait, untuk turun ke lapangan menyelidiki apa yang terjadi pada hari ini.
Berulangnya kecelakaan mengindikasikan adanya kelalaian perusahaan dalam menjamin keselamatan pekerja dan abainya upaya pencegahannya.
Tuntutan ekonomi dan adanya pemenuhan kebutuhan jasmani, memaksa rakyat harus bergerak ringkik mencari solusi hingga mengorbankan kenyamanan jiwa dalam bernapas pun kini tak dihiraukan asalkan kebutuhan ekonomi tercapai. Namun, siapa peduli ketika yang harusnya pemimpin mereka lupa diri?
Ini meneguhkan potret perusahaan dalam system kapitalisme, yang mengutamakan keuntungan dan abai akan tanggung jawabnya terhadap pekerja.
Hal lain yang berpengaruh adalah regulasi negara termasuk tidak tegasnya sistem sanksi negara atas perusahaan. Tak boleh dilupakan adalah faktor kepemilikan perusahaan di tangan asing.
Bagaimanapun keadaan dan situasinya, negaralah yang wajib mengatur juga memperhatikan semua urusan rakyat termasuk keamanan dan keselamatan rakyat tempat mereka bekerja.
Namun kenyataan hari ini negara hanya berperan sebagai regulator bagi investor asing dan memberikan ragam kemudahan kepada pihak swasta sebagai operatornya. Negara melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerja dan sanksi atas lalainya perusahaan.
Sehingga tidaklah mengagetkan jika kembali rakyat menjadi korban dalam penyelenggaran negara. Mengingat yang diterapkan adalah sistem kapitalis demokrasi dimana keniscayaan atau pasti adanya penyalahgunaan perusahaan milik negara untuk kepentingan pihak tertentu. Atas nama kepentingan rakyat tetapi faktanya menguntungkan sekelompok orang saja.
Tentu ini sangat berbeda jauh dengan islam. Islam menjamin keselamatan pekerja, dan mewajibkan perusahaan menjalankan kewajibannya terhadap pekerja. Islam melarang sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.
Negara akan ditetapkan sebagai pihak pengelola sumber daya alam dengan professional yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Pemanfaatannya semua diatur oleh hukum syara, bukan mengikuti kehendak dan kepentingan pihak tertentu. Sehingga tercipta ketegasan dan kemandirian oleh petinggi negara bukan ketundukannya pada sekelompok elite tertentu.
Post a Comment