Dunia masih terus diliputi ketidakpastian ekonomi. Sebanyak 42% perusahaan menengah dan 39% perusahaan besar mengindikasikan akan terjadinya PHK. Di sisi lain, hanya 28% pemimpin perusahaan kecil menyatakan hal serupa. Ketika ditanya mengapa perusahaan melakukan PHK, separuhnya mengatakan antisipasi resesi adalah alasannya.
PHK lagi, PHK lagi. Dan, lagi-lagi PHK. Fenomena yang terus terjadi berulang dan tidak pernah menemukan solusi yang pasti. Padahal, banyak masyarakat yang hanya berharap dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalo gelombang PHK semakin banyak, sudah dipastikan akan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan pokoknya. Bisa jadi mereka itu tulang punggung dalam keluarganya. Mau tidak mau rakyat dipaksa menerima keputusan para pengusaha atas tindakan PHK tersebut.
Sebenarnya ada faktor penyebab PHK terjadi dimana-mana. Salah satunya yaitu berupa dampak buruk dari penerapan ekonomi kapitalisme di negari ini. Jika penerapan ekonomi kapitalisme terus berlangsung, tidak akan mungkin bisa menghilangkan PHK yang sangat berpengaruh pada jumlah pengangguran yang semakin banyak. Sehingga mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di negeri ini. Begitu seterusnya, tidak akan pernah ada habisnya kasus kemiskinan jika ekonomi kapitalisme tetap dipertahankan.
Di sisi lain, tidak adanya peran negara dalam mengatasi masalah PHK ataupun dalam mengurangi jumlah pengangguran yang semakin lama terus bertambah. Negara terkesan abai, para pengusaha pun acuh terkait masalah ini. Mereka merasa bebas menggunakan para pekerja atau tidak. Pekerja yang kehilangan pekerjaannya sudah tidak lagi memiliki pemasukan yang pasti. Mereka dipastikan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi dengan kondisi tingginya harga-harga kebutuhan pokok, kesehatan maupun pendidikan.
Ini bisa menjadi penyebab rakyat banyak yang depresi sehingga nekat melakukan aksi kriminal bahkan bunuh diri karena terhimpit kemiskinan dalam hidupnya. Belum lagi rakyat dihantui dengan hutang-hutang yang mungkin mereka pinjam ke kerabat bahkan ke pinjaman-pinjaman online yang sekarang pun banyak berhamburan dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup mereka. Dari sini sangat jelas bahwa kepala negara berperan bukan sebagai periayah bagi rakyat. Rakyat dituntut untuk menyelesaikan setiap persoalan hidupnya sendiri.
Inilah efek jika penguasa yang ada mendukung oligarki. Setiap kebijakan diambil untuk memuluskan kepentingan-kepentingan mereka. Para pemegang kebijakan tidak lagi memperhatikan kebutuhan rakyatnya. Mereka tidak mampu melindungi pekerja dari PHK karena ketentuan sistem kapitalisme. Dan lagi-lagi, rakyat jelata yang menjadi korban para oligarki.
Lebih jauh lagi, sistem ekonomi kapitalisme pada dasarnya tidak memiliki sistem jaminan sosial. Padahal pekerja membutuhkan sistem yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi mereka. Bukan hanya sekedar mendapatkan upah. Upah yang didapat pun terkadang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakoni oleh pekerja. Para pekerja dituntut kerja ekstra supaya para pengusaha bisa mendapat banyak keuntungan dari setiap bisnis yang dijalaninya.
Fakta di lapangan, para pekerja kebanyakan tidak mendapat upah yang sesuai jika mereka bekerja melebihi waktu yang telah disepakati. Alhasil, pekerja lagi-lagi dirugikan. Mereka terzalimi atas tindakan yang dilakukan perusahaan tempat mereka bekerja. Para kapitalis menganggap manusia hanya sebagai alat produksi untuk mendapatkan keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Ini berarti rakyat hanya dijadikan tumbal atas keegoisan para kapitalis.
Dalam Islam, masalah pekerja diatur secara rinci. Pekerja dan pemberi kerja diikat dalam akad ijarah, yang mana perjanjian keduanya harus saling menguntungkan. Tidak boleh ada yang melakukan kezaliman. Pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari kerja yang dilakukan pekerja dan sebaliknya, buruh akan mendapatkan imbalan dari hasil kerjanya.
Banyak atau sedikitnya barang produksi tidak akan mempengaruhi gaji pekerjaan. Dengan demikian, pekerja tidak akan terkena PHK massal hanya karena ekonomi lemah. Jadi, satu-satunya cara agar rakyat tidak menjadi tumbal yaitu hanya dengan memakai akad ijarah dalam Islam. Selain itu juga konsep ekonomi Islam. Namun konsep ini hanya didukung oleh sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah.
Wallahu a’lam…
Post a Comment