Impor Beras Makin Deras, Kedaulatan Pangan Makin Kandas


Oleh Pani Wulansary, S.Pd

Pengajar dan Aktivis Dakwah


Impor beras sangat dibutuhkan Indonesia karena sulitnya swasembada, alasannya karena jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Menurut Presiden Jokowi terdapat 4 juta - 4,5 juta bayi yang baru lahir setiap tahun, hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan beras setiap tahunnya.

(cnbcindonesiacom, 02/01/2024)


Diketahui Indonesia sendiri sudah sering impor beras, data impor beras terkini Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 1,786 juta ton selama Januari sampai September 2023. Nilai total impor tersebut mencapai US$ 980 juta, data impor beras BPS ini mencakup impor beras jenis khusus, premium, medium, konsumsi hingga beras pecah.


Kemudian pemerintah telah menugasi pihaknya untuk mengimpor beras atau dalam hal ini sudah memberikan kuota importasi beras sebanyak 2 juta ton sebagai upaya antisipasi, mengingat dampak El Nino masih akan terasa hingga tahun 2024 ini. (cnbcindonesiacom, 16/10/2023)


Mengapa Negara Kita Selalu Impor?


Masyarakat Indonesia memerlukan beras karena sudah menjadi makanan pokok, dan faktanya Indonesia sulit dalam mencapai swasembada, disebabkan jumlah penduduk yang terus bertambah membuat kebutuhan beras semakin mendesak.


Impor beras menjadi solusi pragmatis persoalan beras dan bukan mendasar, bahkan cenderung menjadi cara praktis mendapatkan keuntungan.


Padahal impor beras bisa berdampak pada harga beras dan nasib jutaan petani. Pada tingkat petani lokal impor dapat memukul harga jual, adapun yang diuntungkan mereka yang bermodal besar atau yang berkolaborasi dengan kartel besar.


Peneliti Center for Indonesia Policy Studios (CIPS) Hasran mengatakan, impor beras perlu mempertimbangkan sejumlah kondisi mulai dari ketersediaan beras hingga harga beras nasional.


Impor perlu dipertimbangkan apabila dihadapkan oleh tiga kondisi. Pertama ketersediaan cadangan beras tidak mencukupi hingga waktu panen tiba. kedua, harga beras mengalami peningkatan baik di pasar tradisional maupun di supermarket. Impor beras juga diperlukan jika harga beras nasional lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar internasional.


Namun hal tersebut tidak berlaku, sebab saat ini impor pangan sudah menjadi andalan pemerintah ketika kebutuhan beras dalam negeri tidak mencukupi, alhasil janji pemerintah untuk kedaulatan pangan jauh panggang dari api.


Apa Penyebab Utama Permasalahan Pangan?


Jika dicermati, permasalahan impor pangan bukan semata soal kelangkaan barang, yakni beras. Akan tetapi soal kegagalan negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesemrawutan distribusi serta kesejahteraan yang masih rendah sehingga menurunkan daya beli masyarakat.


Akar permasalahan inilah yang seharusnya menjadi fokus pemerintah, sembari menyelesaikan hambatan distribusi hingga semua wilayah tercukupi baik jangka pendek ataupun jangka panjang.


Menjadi sebuah kewajiban negara untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipatif.


Termasuk menyediakan lahan pertanian, bukan mengeluarkan kebijakan alih fungsi lahan yang menyebabkan petani kesulitan mempertahankan lahannya dan berdampak pada rawannya bencana alam. 


Hanya saja upaya-upaya tersebut sulit terwujud dikarenakan negeri ini dicengkeram rezim Kapitalis neoliberal, di dalam sistem pemerintahan ini penguasa tidak berperan untuk mengurus dan melindungi rakyat.


Sistem ekonomi kapitalisme hari ini membuat Indonesia terjajah secara ekonomi, sejak reformasi globalisasi atau liberalisasi sehingga menyebabkan impor semakin masif.


Salah satunya ditandai dengan kebijakan yang disebut dengan konsensi Washington, dalam kebijakan tersebut Indonesia diharuskan melakukan penghapusan atau pengurangan subsidi dalam sektor pertanian.


Alhasil petani dihadapkan pada pupuk yang mahal, benih yang mahal, hingga obat-obatan yang mahal. Selain itu saat panen harga padi murah karena pemerintah tidak menghentikan impor.


Hal ini semakin menegaskan bahwa negara di sistem kapitalisme saat ini hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat regulasi hanya demi keuntungan para Kapitalis, disisi lain ketergantungan negara pada impor yang terus dipertahankan justru menjadi jalan yang akan mengancam kedaulatan negara.


Lalu Bagaimana Solusinya dalam Islam?


Sistem Islam akan menjalankan politik ekonomi Islam dalam pengelolaan pangan dan pertanian, secara politik negara Islam wajib terlibat penuh terhadap hajat publik, salah satunya memenuhi kebutuhan pangan dan menjamin tersedianya bahan pangan.


Kedaulatan pangan pada suatu negara menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak lain. Menggantungkan kedaulatan pangan pada negara lain dapat menjadi jalan untuk menguasai kaum muslimin, dalam seluruh aspek kehidupan dan hal ini di haramkan dalam Islam.


Kedaulatan dalam kemandirian pangan mutlak diwujudkan dalam Islam. Sebab Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan.  


Oleh karena itu, negara Islam akan mencari berbagai jalan agar dapat mewujudkan kedaulatan pangan. Islam akan mewujudkan negara adidaya sebagai cita-cita dalam perjalanan panjangnya.


LIslam mewajibkan negara memperhatikan peningkatan produktivitas pertanian, pembukaan lahan-lahan baru, penghidupan tanah mati dan pelarangan terbengkalainya tanah. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi lahan-lahan pertanian hingga kebutuhan pangan selalu tersedia untuk rakyatnya.


Sebagai proteksinya maka negara melarang adanya penimbunan barang kebutuhan pokok karena akan menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok tersebut. Maka negara harus mencegah tangan-tangan asing masuk dalam pengelolaan semua bidang termasuk pertanian. Baik melalui perjanjian internasional asing maupun perjanjian multilateral. Karena hal ini sangat membahayakan kedaulatan pangan negara Islam.


Dalam hal distribusi, apabila petani mengalami kesulitan maka negara harus mencurahkan segenap perhatiannya dengan mengorbankan harta yang dimiliki untuk memecahkan problem ini. 


Semua itu dilakukan dengan mekanisme yang cepat, pendek dan merata. Sehingga setiap individu rakyat dengan mudah memperoleh hak-haknya, terutama aspek vital kebutuhan mereka. 


Inilah sistem Islam yang akan menyejahterakan rakyat dan memberikan solusi dengan sistem syariahnya dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.


Wallahu'alam bishawaab.

Post a Comment

Previous Post Next Post