(aktivis Muslimah Deli Serdang)
Presiden Jokowi mengungkapkan Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan merasa butuh beras.
"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksinya gak mencapai karena setiap tahun. Kita bertambah yang harus diberikan makan, "kata Jokowi diacara Pembinaan Petani Jawa Tengah, Di Banyumas, Selasa(2/1-2024).
Badan pusat statistik (BPS) mencatat Indonesia telah mengimpor beras 2.53 juta ton sepanjang Januari hingga Nopember 2023.
Deputi Bidang statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini impor beras itu senilai US,$ 1,45 miliar atau setara Rp 22,48 triliun/ asumsi kurs Rp15, 507 per Dolar As)."
Impor beras ini didominasi oleh impor beras dari Negara Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan," kata Pudji dalam konferensi pers, jumat( 15/12).
Beras merupakan bahan makanan pokok utama rakyat Indonesia. Kebutuhan beras dari tahun ke tahun terus meningkat karena kenaikan jumlah penduduk dan kebutuhan ini harus terpenuhi. Kurangnya pangan berdampak pada gizi buruk, kesehatan, dan sekaligus menurunkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya untuk memiliki serta memelihara ketahanan pangan khususnya beras. Maka, dalam hal ini impor yang dilakukan pemerintah adalah suatu kebutuhan atau keinginan? melihat realitas dan memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa, maka hasil analisis adalah impor beras merupakan kebutuhan karena beberapa hal, yaitu kekurangan stok beras pada suatu negara atau memerlukan beras yang menyehatkan bagi masyarakat. Dan impor beras menjadi hanya sebuah kepentingan jika hanya segelintir orang yang merasakannya.
Kehidupan kapitalistik saat ini, membuat membuat penguasa lemah dan tidak melayani rakyat sepenuh hati. Negara pun tidak mampu mencegah melonjaknya harga beras yang merupakan kebutuhan pokok sebagian besar rakyat. Seharusnya, dengan wilayah Indonesia yang luas dan subur, dengan SDA yang melimpah, negara mampu mengolah potensi tersebut dengan baik agar kebutuhan pokok rakyat, terutama beras dapat tercukupi.
Saat ini pemerintah menyatakan stok beras aman, seharusnya Pemerintah tidak mengandalkan stok beras dari hasil impor, melainkan kepada pemberdayaan para petani dalam negeri sendiri. Negara wajib campur tangan atas upaya petani dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, pupuk, pengawasan serta teknologi pengembangannya. Negara juga berperan besar dalam menstabilkan harga- harga, terutama kebutuhan pokok rakyat dengan memastikan ketersediaan dan ketercukupannya untuk semua rakyat.
Mirisnya, Negara pada saat ini bertindak sebagai pengatur belaka, tanpa ada campur tangan yang nyata kepada rakyatnya.
Beginilah ketika ketahanan pangan dikelola dengan cara salah ala Kapitalisme. Apalagi, harga-harga kebutuhan pokok diserahkan kepada swasta atau pemilik modal, bukan kepada pasar. Akibatnya, kehidupan rakyat makin sulit dan terhimpit, sementara yang mendapat untung besar tetap para pemilik modal (kapital).
Telah nampak jelas bahwa semua kerusakan dan kebobrokan yang diciptakan sistem Kapitalisme itu telah dirangkum Allah SWT dalam firman-nya
Q.S Ar-Rum : 41 "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menampakkan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
-Hanya Islam Solusi Tepat
Sistem Islam pernah berjaya hingga hampir 14 abad lamanya terbukti mampu menstabilkan harga- harga bahan pokok ditengah-tengah rakyat. Ketika Syariat Islam diterapkan secara Kaffah atau menyeluruh dalam institusi negara, maka kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi rakyatnya mampu dipenuhi oleh Negara. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda : Imam (kepala Negara) adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab (dihadapan Allah SWT), atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dalam Islam sejahtera artinya terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok setiap individu warga negara. Karena itu, Negara berkewajiban menstabilkan harga-harga bahan pangan agar terjangkau oleh setiap individu rakyat dengan menjamin pengadaan pangan disegala sektor. Dalam hal ini Islam menempatkan kedudukan penguasa dihadapan rakyat ibarat penggembala. Ia harus mengurus hewan gembalaannya dengan sebaik-baiknya, Nabi Saw menegur penguasa yang bersikap kasar dan zalim kepada rakyatnya "sungguh sejelek-jelek penggembala adalah yang kasar terhadap hewan gembalaannya."
(HR Muslim).
Sistem Islam dalam hal ini mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan rakyat, inilah seharusnya yang dilakukan oleh Pemimpin atau Khalifah yang amanah.
Pengurusan rakyat oleh Negara ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik bila kita masih dengan sistem Kapitalisme, maka sudah saatnya kita umat Mencampakkan sistem Kapitalisme tersebut dan menjalankan seluruh hukum dan aturan Allah SWT dalam wujud Penerapan syariat Islam secarah kaffah atau menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan, yaitu dengan bingkai khilafah Islamiyah , dan kita kembali kepada sistem Islam dan kepemimpinan Islam jika kita mengharapkan kehidupan yang sejahtera, berkeadilan dan penuh berkah. Wallahu a'lam bi shawwab.
Post a Comment