Masalah seakan tidak pernah selesai ,datang silih berganti. Presiden Joko Widodo baru - baru ini mengatakan,Indonesia saat ini butuh impor beras karena sulit untuk mencapai swasembada. Terlebih lagi jumlah penduduk yang terus bertambah dan mereka pasti membutuhkan beras. Joko Widodo mengatakan ,penurunan produksi beras masih kelanjutan akibat EL Nino yang juga menjadi alasan pemerintah melakukan impor beras.
Lebih lanjut diungkapkan presiden Joko Widodo,bahwa sebenarnya impor beras tidak ingin dilakukan,tapi karena produksinya yang tidak mencapai dan kebutuhan setiap tahun kian bertambah, Menjadikan impor salah satu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini. Disamping jumlah penduduk yang saat ini sudah mencapai 289 jiwa yang pastinya semua butuh makan dan semua butuh beras, tegas Jokowi .
Kepala Badan Pangan Nasional/Nation Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Impor beras dilakukan demi menjaga keseimbangan stok Cadangan Beras Pemerintah( CBP).
" Kita tidak bisa menunggu stok beras habis sehingga di perlukan antisipasi agar stabilitas pangan tetap terjaga.Jadi kita perlu persiapkan beberapa bulan kedepan"katanya dalam keterangan resmi, senin ( 8/1).
Berdasarkan Kerangka Sample Area ( KSA) Badan Pusat Statistik ( BPS ), produksi beras bulanan pada januari 2024 sebesar 0,9 ton dan Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton. Angka ini berada dibawah rata- rata komsumsi beras bulanan sekitar 2,5 juta ton .
Apakah impor akan selalu menjadi solusi instan yang akan terus ditawarkan pemerintah?
Buah Dari Penerapan Kapitalisme
Sungguh sangat disayangkan, pemanfaatan lahan yang sungguh sangat luas di negeri ini tidak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian,demi membangun terwujudnya ketahanan pangan. Pengelolaan pangan dibawa kendali kapitalisme hanya akan menjauhkan terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan.
Sistem ekonomi kapitalis sekuler yang diusung oleh negeri ini, diwajibkan untuk tunduk kepada ketentuan perdagangan bebas dibawa kendali WTO. Yang tanpa memperdulikan bahwa kebijakan impor yang mudah, praktis dan cepat ternyata berimbas negatif kepada terhadap para petani dinegeri ini. Kebijakan impor bisa jadi membuat para petani kehilangan kepercayaan diri karena mereka tidak didukung oleh negeri sendiri dalam memproduksi beras dalam negeri.
Selain rasa percaya diri , dampak negatif impor beras berakibat kepada ketidakstabilan pendapatan, karena fluktuasi harga beras akibat impor dapat membuat pendapatan petani menjadi tidak stabil. Ini disebabkan harga beras dipasaran akan mengalami penurunan drastis karena impor besar- besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kondisi demikian menyebabkan petani akan mengalami kerugian yang sangat besar.
Asas manfaat yang diadopsi oleh sistem ini, menyebabkan tidak adanya niat dari pemerintah untuk berpihak kepada para petani dan rakyat kecil. Kebijakan yang lebih suka impor dari pada memajukan pertanian dalam negeri, bisa fahami bahwa ini lebih menguntungkan kepada para oligarki saja, yaitu para pengusaha yang punya kedekatan dengan penguasa yang mana akan lebih mudah mendapatakan tender impor. Dari aktifitas inilah mereka bisa meraup keuntungan yang besar dimana rakyat yang menjadi korban.
Kurangnya perhatian pemerintah pada sektor pertanian, menyebabkan produksi beras lokal semakin tidak mencukupi kebutuhan rakyat. Pemerintah seharusnya bersegera membenahi sektor pertanian dalam negeri akan swasembada pangan bisa terwujud, tapi pemerintah justru lebih dominan meratifikasi regulasi internasional yaitu Agreement on agriculture WTO. Ini yang menjadi salah satu kesewenang - wenangan pada sektor pertanian karena diserahkan kepada mekanisme pasar bebas.
Kebijakan impor yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah yang lebih pro kepada oligarki merupakan kebijakan dzalim, dimana keuntungan hanya dinikmati oleh orang – orang yang punya kepentingan ,tapi disisi lain berimbas kepada rakyat kecil yang merasakan semakin sulitnya memperoleh kesejahteraan dalam hal kebutuhan pangan.
Kembalikan Urusan Umat Kepada Solusi Islam
Dalam Islam , pemenuhan kebutuhan pangan merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, hal tersebut harus diprioritaskan negara. Islam punya konsep dalam hal mewujudkan ketahanan pangan.
Aturan islam menetapkan bahwa negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyatnya,( sandang, pangan dan papan). Negara punya tanggung jawab dan memastikan bahwa tidak ada satupun rakyatnya yang kekurangan pangan , karena seorang pemimpin diberi amanah sebagai pengurus umat.
Seorang pemimpin sudah sepatutnya memberi periayahan dalam segala bentuk, termasuk dalam hal ketersediaan pangan. Dipundaknya dibebankan amanah ( tanggung jawab ), yang jika ia lalai maka rakyat boleh menuntutnya kepada hakim. Jika tuntutan itu tidak bisa dilakukan didunia maka kelak mereka [ penguasa ] akan dituntut dipengadilan Allah SWT. Rasulullah SAW,Bersabda :
‘’ Imam (khalifah) adalah raa’in ( pengurus ) rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya ‘’ ( HR al- Bukhari )
Dalam Islam, negara akan mencari berbagai jalan agar kebutuhan dan kedaulatan pangan terwujud, negara akan mengoptimalkan segala perhatian dalam pengelolaan sektor pertanian agar kebutuhan seluruh rakyat bisa terpenuhi . Berbagai kebijakan yang diambil oleh negara dalam pemenuhan kebutuhan pangan tidak akan lepas dari pengelolaan yang rujukannya tetap kepada hukum syariat.
Terkait penyediaan kebutuhan pokok ,negara islam tidak hanya menargetkan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri saja, tapi juga ketahanan pangan pada masa depan demi mengantisipasi paceklik seperti EL Nino dan menjaga kestabilan harga.
Dengan demikian, yang umat butuhkan saat ini adalah penerapan sebuah sistem yang mampu mewujudkan kesejahteraan
Rakyat yaitu sistem Islam yang maha sempurna dan paripurna.
Wallahu a'lam bisowab.
Post a Comment