Guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada 2024, pemerintah menyiapkan destinasi wisata baru yang bertajuk 'Bali Baru'. Setidaknya ada 10 tempat wisata yang masuk daftar Bali Baru dan semuanya termasuk dalam PSN (Proyek Strategi nasional)
Satu diantaranya adalah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Yang sampai saat ini masih terjadi polemik. Polemik terjadi karena ketiadaan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Masyarakat hanya diiming-imingi akan dibuatkan lahan parkir yang nantinya akan diolah oleh masyarakat setempat guna meningkatkan ekonomi mereka.
Rencana pengembangan TNBTS tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Banyak faktor yang menjadi alasan penolakan diantaranya: diabaikannya zona-zona religi yang disakralkan, merusak ekosistem padang sabana dan lain-lain.
Investor Winuta Alam Indah telah melakukan pembersihan lahan yang mengancam ekosistem sabana. Hal ini sangat kontradiktif, karena selama ini jika masyarakat yang menebang pohon akan terkena ancaman sangsi kriminal.
*Ulah Kapitalisme*
Wacana 10 Bali Baru merupakan promosi besar-besaran yang telah di promosikan saat pertemuan tahunan International Monetery Fund and World Bank (IMF-WBG) pada 12-14 Oktober 2023 yang lalu. Hal ini dilakukan pemerintah agar mendapatkan investasi.
Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kesejahteraan negara. Dengan alasan itu pemerintah membuka sebanyak mungkin peluang bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia di sektor pariwisata. Pemerintah semakin menyederhanakan prosedur dan tata kelola bagi investor.
Disatu sisi, rakyat semakin dipersulit untuk melegalkan tanah mereka. Apalagi bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Meskipun warga itu sudah mendiami tanah itu sejak sebelum NKRI berdiri. Masih banyak warga yang sulit mengurus sertifikat bahkan tidak tahu bagaimana mengurusnya. Akibatnya, mereka terancam kehilangan semuanya karena direnggut oleh pemegang hak dan konsensi.
Begitulah Kapitalisme memperlakukan rakyat kecil. Ada perbedaan besar antara perlakuan penguasa kepada pemilik modal dan rakyat kecil. Penguasa lebih berpihak kepada pemilik modal daripada berlaku adil kepada rakyat.
*Visi Riayah Dalam Islam*
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memiliki pandangan mengenai pariwisata. Islam memandang bahwa wisata kaum muslim adalah upaya bentuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam hadits:
" Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah." (HR. Abu Dawud)
Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk melihat keindahan dan keagungan Sang Khaliq sehingga semakin tertanam keimanan dan ketakwaan kepada Allah, bukan untuk meraih keuntungan materi. Islam tidak akan menarget wisata sebagai sumber pemasukan negara. Apalagi sampai membiarkan desa-desa mewujudkan desa wisata hanya untuk kepentingan ekonomi semata, apalagi melestarikan budaya yang bertentangan dengan Islam.
Islam juga menetapkan kepemilikan yang dibagi 3 diantaranya: kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Tanah yang sudah didiami oleh warga termasuk kepemilikan individu, maka dilarang bagi negara untuk menggusur atau mengklaim dengan alasan dijadikan wisata. Negara akan mempermudah legalisasi kepemilikannya.
Islam akan mengatur sesuai dengan kebijakan syariat Islam. Ketika ada proyek strategis, khalifah dan para jajarannya harus mengkaji secara mendetail bahkan hingga ke dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Negara tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara akan mengelola sendiri demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Adapun pembiayaannya didapat dari baitul mal.
Begitulah sistem Islam mengatur berbagai kebijakannya yang berasaskan Islam. Tak akan ada celah bagi para kapitalis untuk memanfaatkan proyek pariwisata demi kepentingan pribadi dan golongannya. Hal ini hanya bisa diterapkan dalam sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai asasnya, yaitu Negara Islam yang bermanhaj kenabian.
Wallahu a'lam
Post a Comment