Musim penghujan telah tiba, beberapa daerah terdampak banjir. Banjir hebat menerjang Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dengan sekitar 2000 kepala keluarga terdampak karena rumahnya terendam banjir. Di Kabupaten Karawang banjir meluas. Sedikitnya hingga saat ini ada enam desa di empat kecamatan yang masih terendam. Ribuan orang pun terpaksa mengungsi. Untuk saat ini, banjir masih merendam enam desa dan satu kelurahan dari empat kecamatan. detik, Senin,8/1/2024.
Begitu juga dengan Propinsi Riau. Hampir setiap tahun Propinsi ini dilanda banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat sedikitnya 6.000 orang dari sejumlah daerah di provinsi tersebut mengungsi akibat rumah, lahan dan tempat usaha mereka terdampak banjir sejak beberapa pekan terakhir ini. Kepala BPBD Riau M. Edya Afrizal mengatakan jumlah korban banjir di Provinsi Riau terus bertambah. Pihaknya mencatat jumlah warga provinsi itu yang mengungsi akibat banjir sudah mencapai 6.467 jiwa
Adapun warga Riau yang mengungsi berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. BPBD mencatat setidaknya jumlah pengungsi terbanyak adalah warga Kabupaten Rokan hilir yakni 3.992 orang lantraan rumah mereka terendam banjir. Banjir menggenangi ribuan rumah dan fasilitas umum, seperti jalan, masjid dan sekolah. Sebanyak 29 SMA sederajat di Riau meliburkan siswa mereka, karena ruang kelas terendam, begitu juga untuk sekolah dasar. (cnnindonesia)
Provinsi Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI, Provinsi Riau tercatat memiliki luas perkebunan kelapa sawit 3,38 juta hektar atau 20,68 persen dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi yang ada di Indonesia. Mediacenter.riaucoid
Laporan terbaru Eyes on the Forest menunjukkan pemantauan sejumlah kebun sawit di Riau mayoritas di antaranya beroperasi di dalam kawasan hutan. Temuan ini semakin menegaskan praktik pengembangan kebun sawit selama ini di Riau dilakukan dengan cara menebangi dan menduduki kawasan hutan serta telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kompascom,31 Agustus 2023
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat (Sumbar), menyoroti penyebab bencana banjir dan longsor yang memutus akses jalan Nasional dari Provinsi Sumbar menuju Riau di daerah Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar mengatakan, penyebab banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan secara masif dan terbitnya izin tambang galian C di dalam kawasan hutan. (betahitaid)
Kerusakan hutan akibat alih fungsi hutan menjadi sawit pada wilayah hulu perbatasan Sumatra Barat dan Riau diduga menjadi penyebab banjir dan longsor yang melanda daerah itu. Curah hujan yang tinggi akan mudah terjadi banjir sebab akar-akar yang menjadi resapan dan cadangan air di kala kemarau sudah tidak ada lagi.
Banjir yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seharusnya menjadi peringatan keras, sebab curah hujan bukanlah satu-satunya penyebab banjir. Hujan adalah anugerah yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Penyebab utama banjir adalah aktivitas manusia, bahwa ada salah tata kelola alam dan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Semuanya erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Inilah model pembangunan yang dibangun atas dasar kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abai atas dampak terhadap lingkungan termasuk tata kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk seperti alih fungsi lahan, Pembangunan wilayah perkotaan, Pembangunan pabrik-pabrik, pembanguan daerah pariwisata dan sebagainya.
Kebijakan pembangunan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan merugikan rakyat adalah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme sekuler di negeri ini. Dalam sistem ini, negara hanya berperan sebagai pengatur/regulator yang berpihak pada oligarki bukan sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Berbagai produk regulasi dan Undang-Undang telah dihasilkan seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki dampak negatif dalam aspek tata Kelola hutan telah nyata merusak alam dan merugikan masyarakat karena mudahnya perizinan pemanfaatan Kawasan hutan, mudahnya perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan.
Oleh karena itu untuk menghentikan banjir dan berbagai musibah di negeri ini adalah beralih dari ideologi dan sistem kapitalisme sekuler ke ideologi dan sistem Islam. Sistem Islam akan melakukan pengelolaan lahan sesuai syariat Islam dalam naungan khilafah. Kebijakan pembangunan dalam Islam akan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga lingkungan agar tidak merugikan masyarakat dan tetap terjaga keharmonisannya. Allaahu a'lam bish-shawwab
Post a Comment