(Pemerhati Kebijakan Publik)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti adanya ketimpangan infrastruktur pendidikan. Temuan ini ia dapatkan saat mengecek infrastruktur pendidikan di berbagai dalam kunjungan kerja. Jokowi kemudian membandingkan pembangunan pendidikan di kabupaten dengan kota. Menurutnya, ketimpangan ini perlu menjadi perhatian Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim.
"Saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota, memang gap-nya sarana prasarana sangat jauh berbeda, dan itu tugasnya menteri pendidikan," kata Jokowi pada peringatan Hari Guru dan HUT ke-78 PGRI di Jakarta. (cnnindonesia, 25/11/2023)
Era digital adalah masa yang tidak bisa kita hindari saat ini. Terlebih lagi untuk para guru dibidang pendidikan, menghadapi tantangan berat terkait perkembangan teknologi. Apalagi, tidak semua guru di Indonesia bisa mengakses teknologi terkini sebagai dampak penyebaran infrastruktur pendidikan yang belum merata.
Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan terbaik untuk para guru, termasuk memperjuangkan kesejahteraan para tenaga pendidikan. Harapannya dalam tiga tahun akan ada kurang lebih 840 ribu guru yang direkrut sebagai ASN PPPK dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN PPPK.
Namun, cukupkah semua ini menjadi solusi bagi ketimpangan infrastruktur pendidikan?
Pendidikan adalah persoalan penting untuk kemajuan bangsa. Sudah seharusnya persoalan Pendidikan menjadi perhatian utama dalam semua aspeknya. Ketimpangan ketersediaan infrastruktur seharusnya tidak boleh terjadi
Yang patut kita pertanyakan, mengapa pincangnya pendidikan akibat ketimpangan infrastruktur ini baru penguasa sadari? Bukankah itu persoalan klasik? Bukankah saat pandemi Covid-19 yang lalu sejatinya hal itu sudah terjadi, bahkan kondisinya lebih ironis?
Di samping itu, apa pula yang sudah menjadi fokus bagi arah pandang sistem pendidikan ke depan? Bukankah penguasa selama ini justru lebih gencar menyuarakan moderasi beragama di sektor pendidikan dibandingkan menyolusi permasalahan infrastruktur pendidikan itu sendiri? Apakah penguasa terlambat lagi untuk mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya?
Pendidikan adalah persoalan penting untuk kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan bisa kita sebut sebagai benih bagi tegaknya peradaban. Sudah seharusnya pendidikan menjadi perhatian utama penguasa dalam semua aspeknya. Saat ini pendidikan pun ibarat barang mewah. Makin lengkap infrastruktur pendidikan yang menyertai, makin mahal pula biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
Lantas bagaimana nasib generasi di daerah-daerah seperti 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)? Apa mereka hanya layak berharap kosong ketika korban ketimpangan infrastruktur itu ternyata adalah diri mereka?
Rasulullah saw. bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah dari Anas ra.).
Sungguh, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Di titik ini jelas terletak urgensi untuk mengembalikan hakikat sistem pendidikan sebagai kebutuhan pokok publik yang haram dikapitalisasi. Penguasa pun tidak layak menjadikan pendidikan sebagai ladang kapital karena hal itu menegaskan berlepas tangannya mereka dari tanggung jawab dalam mengelola pendidikan demi kepentingan rakyatnya.
Islam menjadikan Pendidikan sebagai kebutuhan pokok publik yang menjadi tanggung jawab negara, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan secara merata dan berkualitas serta gratis. Lama waktu pendidikan, pemilihan bidang keahlian, dan masa kelulusan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu peserta didik. Rakyat diberi kesempatan menempuh pendidikan seluas-luasnya tanpa biaya sedikit pun karena semua biaya ditanggung negara. Para guru juga digaji besar dan sangat layak. Sarana dan prasarana bagi para pencari ilmu tidak ala kadarnya, melainkan sangat mutakhir dan memadai.
Wallahualam bissawab.
Post a Comment