IKN Mencuat Kembali, Rakyat Menuai Apa?

 

Oleh Nuni Toid

Aktivis Muslimah 

Beberapa waktu lalu, proyek IKN mencuat kembali. Kali ini presiden Joko Widodo mengakui belum ada investor yang merealisasikan komitmen penanaman modal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Akan tetapi ia tetap optimis karena akan ada banyak pemilik modal asing yang berminat untuk berinvestasi setelah melihat berbagai kesempatan bisnis. Ungkapnya saat menghadiri APEC CEO di Summit, San Francisco Amerika Serikat. (media online republik, 17/11/2023)

Ibu Kota Nusantara atau IKN ibarat proyek mercusuar, yang hakikatnya tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemampuan negara. Sebab pembangunan negeri yang semestinya difokuskan untuk melayani kepentingan umum dan kebaikan publik. Nyatanya hanya memberikan pelayanan khusus bagi pihak tertentu.

Padahal orientasi pembangunan ini berkaitan erat dengan kebutuhan pokok masyarakat. Seperti air, listrik, bahan bakar, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan kebutuhan publik lainnya. Namun, faktanya tidaklah demikian. Karena masih banyak rakyat yang belum bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Mungkin karena harganya terlalu mahal atau memang tidak tersedia di tempat tinggal masyarakat akibat rendahnya pembangunan. Bahkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang semestinya menjadi kewajiban negara pun belum tercukupi.

Mirisnya, pemerintah tetap bersikeras untuk melanjutkan kembali pembangunan IKN. Apalagi proyek tersebut pasti menelan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan perhatian ekstra luar biasa juga. Baik tenaga maupun pikiran. Sedangkan pendanaannya masih menggantungkan kepada investor lokal (swasta) maupun asing. Ini membuktikan bahwa negara tidak memiliki kemampuan dalam membangun Ibu kota yang baru. 

Negara pada dasarnya tidak memiliki modal, sehingga menimbulkan ketidakpastian pada masa depan pembangunan. Kini  menciptakan permasalahan yang terus-menerus berkelanjutan di tengah proses berlangsungnya ekspansi yang akhirnya melahirkan keraguan akan keberhasilan proyek tersebut. Demikianlah atas nama IKN, seringkali pemerintah mengambil jalan pintas, yakni dengan menambah alokasi pembangunan dari APBN. Maka tak heran, bila proyek ini terkesan dipaksakan sejak awal. Akibatnya, rakyatlah yang dirugikan hingga akhirnya menderita.

Belum lagi, pembiayaan pembangunan dengan mengandalkan investasi adalah jalan berbahaya yang berpotensi mengancam kedaulatan negeri. Karena, siapapun yang telah memberikan modal pada proyek IKN, maka tidak ada makan siang gratis. Semuanya pasti ada timbal baliknya. Seperti para pemilik modal yang dengan mudahnya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan bangsa ini.

Padahal, negeri ini mempunyai potensi modal yang besar. Salah satunya melalui sumber daya alam yang melimpah ruah. Sehingga bisa menjadi sumber pemasukan bagi negara. Namun atas nama kebebasan (liberalisasi), dan di bawah penerapan sistem ekonomi kapitalisme, pemerintah mempercayakan dengan menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak asing maupun swasta. Itulah gambaran pembangunan dalam sistem kapitalisme yang bertumpu pada materi dunia. Hingga mengandalkan investasi swasta, dan asing dengan mengabaikan kepentingan rakyatnya.

Pembangunan dalam Islam Menyejahterakan Rakyat

Pembangunan dalam Islam adalah tanggung jawab negara sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada umat Sehingga berbasis pada kebutuhan dasar rakyat. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: "Imam adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. al-Bukhari).

Kewajiban ini akan terus melekat erat pada diri penguasa. Karena kelak segala upaya atas kepengurusannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. di yaumil akhir.

Pada intinya, pelaksanaan infrastruktur dalam seluruh aspek kehidupan manusia dilaksanakan negara bersama komponen masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan hidup.  Salah satunya strategi dalam melakukan pembangunan sarana-prasarana fisik dan meningkatkan sumber daya manusia. Seperti membangun jalan, kereta api, air bersih, listrik, pelabuhan dan pembangunan infrastruktur lainnya. 

Semua pembangunan itu tidak bisa dipisahkan dari penerapan sistem ekonomi Islam. Adapun dalam pembiayaannya negara mengambil sumber daya kekayaan yang ada pada Baitullah Maal. Sehingga negara tidak tergantung pada investor, baik swasta maupun asing. Maka dengannya pembangunan secara mandiri dapat terlaksana. 

Sistem ekonomi Islam inilah yang mengatur dengan jelas terkait masalah kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi barang-jasa. Hingga akan memastikan bahwa sistem politik ekonomi Islam dapat berjalan dengan benar. Kebutuhan masyarakat pun terpenuhi dengan baik secara individu maupun kelompok. 

Begitulah Islam dalam membangun infrastruktur sebagai salah satu kewajiban negara. Hal itu sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Maka tidak akan mengalami kendala baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya.

Semua itu hanya ada dalam sistem Islam yang akan mampu menjaga kemandirian negara dalam program pembangunan. Maka sudah saatnya Islam diterapkan dalam  institusi negara sehingga tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia.

Wallahualam bissawab