Sungguh Ironis, Pengurangan jumlah penerima Bansos di tengah sulitnya kehidupan di negeri ini terjadi. Harga beras yang melambung belum juga turun membuat rakyat kecil kian tercekik. Mau tidak dibeli kelaparan, dibeli akan memangkas jatah keuangan yang lain.
Dilansir dari artikel Bisnis 29 oktober 2023 bahwa Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pengurangan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta.
Jumlah penerima bansos beras Berkurang Jadi 20,66 Juta KPM tersebut dengan alasan penerima meninggal dunia, pindah lokasi, dan dianggap telah mampu.
Namun jika kita mau berpikir lebih teliti akan menemukan bahwa alasan ini layak dipertanyakan. Yaitu walaupun pindah tempat /lokasi tentunya masih dalam wilayah Indonesia juga. Sehingga tidak mengurangi jumlah KPM.
Sementara jika menjadi mampu, rasanya kecil kemungkinannya apalagi dalam masa ekonomi melambat, pasca Covid juga mahalnya berbagai bahan pangan.
Bansos Penuh Masalah.
Sudah sejak lama bahkan awal Penyaluran bansos terkesan banyak masalah, mulai dari tidak semua keluarga miskin mendapatkannya, tidak tepat sasaran, adanya penyunatan dana bantuan dari hulu hingga hilir bahkan korupsi bansos dan lain-lain. Demikian juga dugaan manipulasi data juga tak bisa disingkirkan dari lini terkecilpun.
Akibat Dari Sistem.
Banyaknya dan bertumpuknya masalah disini termasuk pengurangan bansos yang di indikasikan karena APBN menipis bahkan minus ini tidak lain hanya satu penyebabnya, yaitu sistem yang di emban oleh negara ini. Sistem kapitalisme liberal meniscayakan kerakusan manusia. Yang kaya ketika mendapatkan dan melihat yang miskin tidak juga diam saja.
Dari sisi pengaturnya ketika melihat harta dunia yang sekiranya mampu mengisi perutnya juga tak kuasa menahan diri dari mengambilnya entah sedikit atau banyak. Dari atas pembagian beras saat harga naik juga menjadikan dilema tersendiri, jika tidak terlihat memberi nanti tidak ada dukungan namun jika memberikan bantuan maka menghabiskan dana besar. Ahirnya semua aktifitas kebaikan hanya sekedar pencitraan. Hanya sekedar lempar umpan untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Namun jika dirasa manfaat baliknya sedikit maka akan ditarik dan tidak dikeluarkan. Itulah sistem kapiralisme. Dimana akan beraksi jika ada keuntungan namun jika tidak ya berhenti.
Peduli Nasib Rakyat.
Islam mewajibkan negara peduli nasib rakyatnya bahkan keharusan dalam menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu dengan berbagai mekanisme. Seluruh kebutuhan pokok manusia adalah tanggung jawab penguasa untuk memenuhinya. Ada jaminan masyarakat ketika hidup dalam sebuakh negara. Ada hak dan kewajiban yang sebanding sesuai tuntunan hukum syara'.
Sehingga dalam beberapa hal rakyat itu memiliki hak untuk terpenuhi yaitu yang Pertama; Masalah sandang, penguasa punya kewajiban agar rakyat bisa menutup aurotnya sempurna ketika dalam kehidupan umum. Berarti ada kewajiban edukasi jika belum menutup aurot sempurna di wilayah umum karena akan berkaitan dengan kewajiban larangan memandang aurot yang lain.
Ke dua; papan. Rumah tinggal yang layak huni.
Ke tiga; pangan. Sehingga tidak layak ketika negara memberikan pangan yang kini dirupakan bansos tidak layak, tidak berkualitas dan tidak memadai, bahkan justru jadi sarang korupsi, sarang obral janji, hanya sebagai pencitraan saja jika sudah usai akan ditarik kembali, sungguh memprihatinkan.
Ke empat ; kesehatan. Fasilitas yang tercukupi.
Ke lima; pendidikan. Kurikulum yang mampu menjadikan generasi penerus bangsa, tidak menye-menye.
Ke enam; keamanan. Dengan adanya pemenuhan ke lima kebutuhan pokok diatas akan lebih mudah memenuhi masalah keamanan.
Pun demikian jaminan negara tersebut berlaku untuk seluruh warga negara tanpa kecuali, tidak hanya pada kalangan tertentu saja.
Post a Comment