Ditengah kehidupan yang semakin sulit dengan harga-harga bahan pangan yang semakin tinggi, BBM naik, biaya kesehatan dan pendidikan kian tak terjangkau di tengah masifnya PHK yang menyebabkan tingginya angka pengangguran semakin menambah sesak dan beratnya beban hidup.
Alih-alih mendapatkan perhatian dan kepedulian penuh pemerintah atas kesulitan hidup masyarakat saat ini, namun yang terjadi justru sebaliknya. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Pemerintah mengurangi 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan dari 21,35 juta ke 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait. (30/10/23)
Bansos beras yang selama ini hanya dijalankan pada 7 provinsi yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT dan Sulawesi yang artinya dari 38 provinsi di Indonesia 31 provinsi tidak mendapatkan bantuan.
Pembatasan dan pengurangan bantuan ini sangat melukai hati rakyat, ditengah kesulitan hidup yang semakin menghimpit dengan gempuran badai PHK di mana-mana mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat seharusnya bantuan semakin diperbanyak dan merata.
*Dalih Penguasa*
Bansos beras yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini sudah terealisasi dari bulan September dan Oktober dan sedang persiapan realisasi bulan November. Bahkan menurut Presiden Jokowi bahwa bansos beras akan dilanjutkan sampai tahun 2024 bulan Januari hingga Maret dengan catatan jika APBN masih mencukupi untuk melanjutkan program tersebut.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah tidak serius mengurusi rakyat, seoarang pemimpin negeri seharusnya paham betul anggaran yang dimiliki negara bahkan pembelanjaan tahun ini sudah dirancang dari tahun sebelumnya. Maka harapan tersebut seolah hanyalah angan-angan belaka. Pemerintah tak betul-betul serius menyelesaikan masalah dan membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan.
Selain itu, menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani mengatakan data KPM diambil berdasarkan hasil validasi dari Kementerian Sosial yang mencatat adanya perubahan data karena meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.
Tiga alasan yang dinyatakan Kementerian Sosial seolah hanya menjadi dalih dari ketidak seriusan penguasa dalam mengurusi rakyat, alasan pertama karena meninggal dunia, KPM yang dituju bukanlah perorangan namun keluarga, jika kepala keluarga yang terdaftar sudah meninggal maka tidak dengan keluarganya, mereka justru lebih membutuhkan bantuan karena tulang punggung keluarga mereka tidak ada dan harusnya bantuan tetap diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Kedua karena pindah lokasi, selama pindahnya masih di Indonesia maka dia masih berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki hak yang sama. Seharusnya bantuan itu tetap disalurkan kepada yang berhak karena terdatanya keluarga tersebut dinyatakan keluarga tidak mampu atau miskin.
Dan ketiga karena sudah mampu, jika berpenghasilan Rp. 500 ribu per bulan dinyatakan sudah mampu tentu ini pernyataan yang keliru karena saat ini uang Rp. 500 ribu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulan dan seharusnya haknya masih diberikan.
Maka pemberian harapan yang masih samar realisasinya dan pengurangan data penerima bansos beras dengan alasan yang kurang tepat semua itu hanyalah dalih yang menunjukkan ketidak mampuan penguasa dalam mengurusi rakyat dan mensejahterakannya dan hal ini wajar terjadi karena sistem kapitalisme yang diterapkan negeri ini mengharuskan penguasa berlepas tangan dari mengurusi semua urusan rakyat.
*Kapitalisme ciptakan penguasa pelit*
Dalam sistem kapitalisme rakyat adalah beban yang memberatkan dana APBN karena hakikatnya pemasukan negara sumber utamanya adalah dari pajak, maka negara sebisa mungkin mengurangi sedikit demi sedikit beban tersebut dengan cara mencabut subsidi atau memangkas bantuan yang diberikan kepada rakyat. Maka jangan aneh jika banyak subsidi pemerintah yang sedikit demi sedikit dicabut seperti yang sudah terjadi pada lembaga kesehatan yang menyerahkan pembiayaan kesehatan kepada BPJS sebagai asuransi kesehatan yang setiap bulannya rakyat harus membayar iuran.
Kemudian bukan saja pemangkasan penerima bantuan yang menunjukkan pelitnya penguasa, bantuan yang diberikan saja tak betul-betul mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat, bantuan yang diberikan hanya mampu bertahan hidup kurang dari satu bulan bahkan hanya 1-2 minggu saja. Sedangkan sisa waktunya rakyat harus kembali berjuang.
Kapitalisme adalah sistem yang menyatukan antara penguasa dengan pengusaha sebagai pemilik modal. Maka segala urusan negara termasuk pengurusan rakyat sebagian besar diberikan kepada pengusaha seperti pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur sehingga ketika kita ingin merasakan hasil dan manfaatnya rakyat harus mengocek kantong yang dalam karena semua tidak gratis.
Rakyat dalam sistem Kapitalisme bukanlah objek yang harus dilayani dan dipenuhi hak-haknya namun justru rakyat adalah alat negara untuk mendulang banyak keuntungan dan kepentingan. Ketika pun rakyat diperjuangkan haknya itu karena ada kepentingan terkhusus kepentingan politik, begitupun bantuan-bantuan yang tersalurkan lebih sering tebang pilih dan tak tepat sasaran bahkan tak jarang dananya disunat hingga dikorupsi. Maka sampai kapanpun rakyat tidak akan mendapatkan hak dan kesejahteraan jika sistem yang diterapkan adalah sistem Kapitalisme, sistem yang menciptakan penguasa-penguasa pelit dan rakus.
*Islam Solusi Konkret*
Sangat berbeda jauh dengan sistem IsIam, sistem yang diterapkan di dalamnya aturan Islam secara Kaffah baik aspek individu, masyarakat hingga negara. Sistem IsIam mengharuskan seorang pemimpin atau khalifah menunaikan kewajibannya sebagai pelayan umat. Maka khalifah senantiasa menjadikan kekuasaannya untuk memudahkan urusan rakyat.
Islam memiliki mekanisme yang sempurna dalam mengurusi dan melayani umat, mulai dari pemenuhan hak individu yaitu sandang, pangan dan papan baik diberikan secara langsung atau tidak langsung seperti diberikan modal untuk usaha, dibina untuk menguasai skill tertentu untuk mencari nafkah atau dibukanya lapangan pekerjaan. Kemudian hak komunal yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan yang diberikan kepada seluruh warga daulah IsIam secara cuma-cuma.
Dari pemenuhan dua hak tersebut saja beban umat sudah sangat diringankan. Bantuan dan subsidi yang diberikan daulah IsIam tidak hanya untuk rakyat miskin saja namun orang yang mampu pun mendapatkan hak yang sama sebagai warga daulah IsIam. Maka inilah fakta sejarah yang sudah terealisasi berabad-abad bagaimana sosok khalifah dari masa ke masa menunaikan kewajibannya sebagai pelayan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka." (HR Ibnu Asakir, Abu Nu’aim). wallahu a'lam..
Post a Comment