Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah buruh, karyawan, atau pegawai secara nasional mencapai Rp2,94 juta per bulan pada Februari 2023. Angka ini meningkat dibanding Februari 2022 yang rata-ratanya Rp2,89 juta per bulan.
Berdasarkan sektornya, rata-rata upah buruh nasional tertinggi pada Februari 2023 berasal dari real estate Rp4,82 juta per bulan. Kemudian, sektor aktivitas keuangan Rp4,81 juta per bulan dan pertambangan Rp4,59 juta per bulan.
Di sisi lain, rata-rata upah buruh terendah nasional yaitu pada sektor jasa lainnya Rp1,79 juta per bulan. Lalu, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp2,06 juta per bulan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum Rp2,14 juta per bulan. (Di lansir dari Tirto, 20/10/2023)
Awal-awal pendapatan mengalami peningkat an tetapi di sisi lain pendapatan juga menurun. Inilah yang kemudian menjadikan Indonesia itu negara yang tidak akan maju jika masih berlandaskan kapitalisme, dikarenakan Indonesia akan selalu terjajah ketergantungan oleh negara lain.
Bukti keterjajahan negeri ini dapat dilihat dari sumber daya alamnya yang begitu kaya, namun rakyat tidak bisa menikmati hasilnya, karena atas nama Investasi kekayaan alam tersebut akhirnya dikeruk dan dinikmati para kapital, wajar ketika perekonomian menjadi lemah, baik itu dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Wajar pula jika stunting sulit untuk diberantas karena kemiskinan, kelaparan dimana mana, belum lagi korban PHK, tindakan kriminalitas semakin bertambah karena tidak ada kesejahteraan di negeri ini.
Terlebih lagi aneh jika negara melimpahkan tanggungjawab menjadi negara maju tersebut kepada keluarga. Bahkan bisa di lihat dari bakal calon capres cawapres 2024 mendatang dan tidak hanya ini di jenjang lainnya pun seperti itu semua di emban oleh keluarga.
Sungguh mengherankan jika ada narasi yang mengatakan bahwa keluarga menjadi pondasi negara maju, padahal fungsi sebuah keluarga adalah mencetak generasi untuk mengisi peradaban, dan persoalan negara maju seharusnya menjadi tanggung jawab negara bukan keluarga.
Namun hegemoni kapitalisme akan menjadikan negeri ini tidak memiliki tujuan bahkan abai pada kewajiban sebagai sebuah negara, sampai muncul narasi negara maju yang seharusnya menjadi kewajiban negara, malah dilimpahkan kepada keluarga, apakah mungkin sebuah keluarga bisa menjadi pondasi negara maju?
Berbeda dengan sistem Islam yang pernah diterapkan dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Yang dimana sistem pemerintahannya menggunakan sistem secara terpusat (topdown). Pedoman yang di pakai yaitu pedoman pada Al Qur'an dan as Sunnah. Tidak menutup kemungkinan ijtihad para sahabat pun di gunakan dalam menetapkan suatu persoalan hukum, akan tetapi tetap meminta pertimbangan kepada Rasulullah. Pertimbangan inilah yang kemudian di namakan dengan ketetapan Nabi.
Rasulullah merupakan pemimpin sentral dalam segala aspek, baik dalam bidang agama (pemimpin agama), bidang politik (pemimpin perang), bidang tata Negara (pemimpin negara). Dalam pemimpin negara beliau termasuk yang sangat Arif dan bijaksana, karena mengedepankan musyawarah (Syura) untuk mendapatkan kesempatan, baik sesama umat Islam maupun dengan orang-orang kafir, bahkan dengan orang-orang yahudi yang terdapat di wilayah Negara Madinah. Beliau memberikan jaminan keamanan pada kaum non muslim selama mereka tidak menggangu Wilayah Kekuasaan Islam (Dar al-Islam) diabawa pimpinan Rasulullah.
Nabi Muhammad juga termaksud seorang diplomat yang handal penuh pertimbangan, di akui baik di dalam negeri maupun keluar negeri. Sangat di segani oleh kawan maupun lawan dengan kelembutan akhlaknya mampu menghipnotis hati siapapun sehingga dapat terinspirasi untuk memeluk Islam secara kaffah. Maka semestinya cara seperti itulah yang harus di terapkan di negeri ini, niscaya negeri ini akan menjadi Indonesia emas bukan Indonesia cemas. Wallahu'alam.
Post a Comment