Aktivis muslimah ngaji
Hari Rabu tanggal 13 September 2023, Presiden Jokowi mencoba naik kereta cepat Jakarta Bandung. Bukan hanya Pak Presiden, para menteri bahkan sederet artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Armand Maulana, Vino G Bastian dan masih banyak artis lainnya juga ikut mencobanya. Kereta cepat yang rencananya akan beroperasi pada 1 Oktober 2023 ini ternyata dari awal pembangunan sudah menimbulkan banyak masalah. Dan sekarang pembangunan infrastruktur ini mengalami pembengkakan anggaran yang terus menerus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan izin pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung baru akan dikeluarkan Kementerian Perhubungan pada pekan depan. Hal itu disampaikan Jokowi usai menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim hingga Stasiun Padalarang (Repblika.coid, 13-09-2023).
Namun anggaran proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membengkak, dari US$6,07 miliar menjadi US$7,5 miliar (setara Rp112 triliun, dengan kurs rupiah Rp15.000 per US$). (Inilahcom, 15-09-2023). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan tidak ada subsidi tarif atau Public Service Obligation (PSO) untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). (cnbcindonesiacom, 07-09-2023).
Karena hal ini, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut turun tangan menangani pembengkakan biaya proyek KCJB dengan mengeluarkan aturan penjaminan pemerintah dalam rangka melindungi proyek tersebut dari pembengkakan biaya. Jaminan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Berbagai upaya memang dilakukan Pemerintah demi menyelamatkan proyek kerja sama Indonesia-Cina ini. Sebut saja Perpres 107/2015 yang sebelumnya melarang penggunaan uang APBN untuk proyek KCJB juga diralat dengan menerbitkan Perpres 93/2021 (muslimah news). Mencermati proyek KCJB ini nampak adanya suatu ambisius dan banyak kontroversi, proyek ini juga nampak dipaksakan. Proyek ini bukanlah merupakan kebutuhan rakyat, apalagi dengan harga tiket yang sangat mahal dan tidak ada subsidi dari pemerintah.
Bengkaknya dana menambah panjang masalah akibat Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena sepanjang pemerintahan Jokowi tercatat ada 58 proyek pembangunan yang tidak berjalan atau mangkrak semua terganjal dana dan lagi-lagi hutang dijadikan satu satunya solusi demi ambisi. Sementara utang Indonesia saat ini sudah mencapai US$ 396,4 miliar.
Mirisnya lagi, kita sering melihat masyarakat di pedesaan masih banyak anak-anak yang bertaruh nyawa dengan melewati arus sungai yang sangat deras demi bisa sampai ke sekolah karena tidak adanya jembatan penyeberangan. Bahkan anak-anak yang bertaruh nyawa dengan melintasi jembatan yang sangat tidak layak juga demi sampai ke sekolah. Sungguh, hal ini menggambarkan ketidaktepatan dalam merancang PSN (Proyek Strategis Nasional).
Inilah potret buram perencanaan pembangunan di dalam sistem kapitalis saat ini, bukan demi rakyat tapi demi kepentingan korporasi. Penguasa di dalam sistem kapitalisme melakukan sesuatu karena maslahat dan manfaat. Begitu banyak kebijakan yang lahir dari sistem kapitalisme justru mengabaikan hak-hak rakyat bahkan menzalimi rakyat. Rakyat tidak akan menemukan kesejahteraan dalam sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini.
Inilah karakteristik yang ditunjukkan kapitalisme melalui sistem ekonomi neoliberal yang mengkapitalisasi semua aset rakyat. Para pemilik modal akan terus melancarkan aksinya tanpa peduli apapun sekalipun harus merampas hak-hak masyarakat luas. Padahal harusnya proyek KCJB ini memiliki manfaat yang besar untuk rakyat. Namun karena kontrol dipegang oleh para kapitalis maka tujuannya hanya untuk memperoleh profit semata dan demi bisnis tanpa memperhatikan kepentingan publik.
Berbeda dengan Islam, proyek strategis dalam Islam adalah proyek yang membawa banyak manfaat untuk umat. Negara Islam atau khilafah akan menerapkan sistem ekonomi sesuai syariat. Semua pembangunan atau insfratruktur yang akan dibangun dilihat terlebih dahulu apakah sangat mendesak atau tidak. Apakah menimbulkan manfaat atau malah kerusakan.
Khilafah juga tidak akan membiarkan para kapitalis mengambil alih berbagai proyek-proyek pemerintahan yang bersifat kepemilikan umum. Semua proyek dikembangkan semata-mata demi mengokohkan posisi negara dalam kancah internasional. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan peradaban Islam. Khilafah juga tidak menjadikan utang sebagai alat untuk mendongkrak roda perekonomian negara. Semua proyek pembangunan akan dibiayai oleh Baitul Mal.
Sumber pemasukan Baitul Mal diperoleh dari pemasukan tetap negara, pemasukan dari hak milik umum dan pemasukan dari hak milik negara. Semua proyek pembangunan dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya baik di daerah perkotaan ataupun pedesaan. Masyarakat pun bisa dengan mudah mengaksesnya. Khilafah juga akan menyediakan transportasi yang aman, nyaman dan berkualitas serta tidak dibebani dengan tarif yang mahal karena khilafah berdiri atas dasar Islam bukan manfaat atau maslahat sebagaimana sistem kapitalisme saat ini.
Wallahu a’lam bishshawab.
Post a Comment