Berbicara air semua makhluk di bumi ini pasti membutuhkan air, apalagi manusia yang setiap harinya sangat membutuhkan air ,tetapi musim kemarau panjang saat ini mengakibatkan air begitu sulit akibat kekeringan panjang yang terjadi, air yang biasanya berlimpah tetapi sekarang begitu sulit bahkan diberbagai daerah dilanda kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan ada yang sampai harus membeli dengan harga yang lumayan fantastis, bahkan ada yang paling miris yakni terpaksa memakai air kotor kembali karena tidak ada lagi air.
Bisa dibayangkan air yang memang merupakan kebutuhan paling pokok untuk kebutuhan sehari-hari buat minum, makan, mandi, mencuci, memasak dan lain lain.
Tapi untuk sekarang begitu sulit.
Sama yang terjadi di Sumedang sendiri krisis air ini terjadi diberbagai wilayah yang ada di Sumedang seperti Kecamatan Pamulihan, Jatigede, Situraja, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Cimanggung, Sumedang Utara, Cisarua, Jatinangor, Ujungjaya, Sumedang Selatan dan Jatinunggal.
Seperti yang disampaikan kabar Priangan, "Hasil ini didasarkan pantauan dan surat permohonan yang disampaikan pihak Kecamatan," ujar Adang.
Sejauh ini, kata Adang, walaupun ada 12 Kecamatan yang dianggap rawan air bersih, namun baru Kecamatan Jatinunggal yang telah mengajukan surat permohonan pengiriman dan telah dikirim pihak BPBD.
"Ya beberapa hari lalu kami telah mengirim air bersih ke warga Desa Cipeundeuy di kecamatan Jatinunggal karena memang mereka sangat membutuhkan," ucap Adang.
Sementara itu sambung Adang dalam kegiatan pemenuhan air bersih ini pihak BPBD Sumedang menggandeng pihak PDAM Sumedang.
"Alhamdulilah berkat sinergitas kami dengan PDAM, kebutuhan air bersih bagi masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya
Kembali apa yang disampaikan diatas harusnya pemerintah bersegera dalam memberikan solusi, jangan dibiarkan seolah-olah ini akibat dari fenomena alam yaitu musim kemarau sehingga pemerintah saat ini tidak memberikan solusi yang pasti.
Walau dampak kekeringan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga diberbagai negara mengalami krisis air dan pangan. Bagaimana solusi pas dan tepat mengatasi kekeringan yang meluas ini?
Maksud meluas disini adalah coba kita teliti negeri ini meski memiliki potensi sumber daya air melimpah, Indonesia tidak bebas krisis. Pada 2019, pemerintah pernah memprediksi 28 provinsi akan mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba. Kekeringan tersebut diprediksi terjadi akibat beberapa faktor di antaranya fenomena El Nino, kuatnya Muson Australia, dan anomali peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim.
Pada mulanya, setiap orang memiliki ketersediaan air sebanyak 1.169 meter kubik air per tahun. Akan tetapi, akibat kekeringan, setiap penduduk di Pulau Jawa akan mengalami penurunan ketersediaan air hingga 476 meter kubik per tahun pada 2040.
Di belahan bumi lainnya, seperti India, Afrika Timur, hingga Cina mengalami kekeringan. Ancaman kekeringan dan kelangkaan air bersih bagi umat manusia merupakan akibat dari perubahan iklim yang sudah menjadi ancaman dari tahun ke tahun.
Bahkan, sekitar 2,7 miliar orang atau sekitar sepertiga populasi dunia akan menghadapi kekurangan air dalam tingkat yang parah pada 2025 jika iklim terus berubah. Pada 2050 pula diperkirakan dua pertiga penduduk bumi akan mengalami kekurangan air. (Bmh[dot] 02/09/2022)
Dampak dan penyebab
jika terjadi kemarau panjang, hampir sebagian wilayah Indonesia mengalami kekeringan hingga krisis air. Berdasarkan laporan Bappenas, ketersediaan air di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali saat ini sudah tergolong langka hingga kritis.
Sementara itu, ketersediaan air di Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan diproyeksikan akan menjadi langka atau kritis pada 2045. Kelangkaan air bersih juga berlaku untuk air minum. Menurut RPJMN 2020—2024, hanya 6,87% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. (envihsa.fkm.ui[dot],
Diantara penyebab kekeringan di Indonesia ialah pertama kita tahu bahwa kelangkaan hutan yang memicu terjadinya krisis air baku, terutama pulau-pulau yang tutupan hutannya rendah, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Pada 2045, Indonesia diprediksi kehilangan tutupan hutan sebanyak 38% dari luas total tutupan hutan di Indonesia (saat ini 95,6 juta hektare). Walhasil mencatat bahwa Sumatera dan Kalimantan adalah dua pulau besar yang paling banyak kehilangan tutupan hutan.
Semua itu terjadi akibat kebijakan kapitalistik yang mengalihfungsikan lahan hutan menjadi proyek pembangunan infrastruktur dan investasi besar-besaran, seperti lumbung pangan; ataupun bisnis pertambangan, semisal batu bara, minyak, dan emas.
Dua yaitu berkurangnya daerah resapan. Pengalihan fungsi lahan terbuka hijau menjadi bangunan tempat tinggal jelas memengaruhi kondisi cadangan air di tanah. Jika serapan air minim, cadangan air dalam tanah akan sedikit yang mana akan memicu kekeringan.
Tiga kebijakan liberalisasi SDA yang menjadikan swasta leluasa mengeksploitasi sumber daya air. Indikasinya ialah banyaknya perusahaan swasta yang menguasai bisnis air minum dalam kemasan.
Keempat kerusakan hidrologis, seperti rusaknya fungsi wilayah hulu sungai akibat pencemaran air. Akibatnya, kapasitas dan daya tampung air akan berkurang.
Krisis air akan berdampak pada produktivitas pertanian. Jika hasil pertanian menurun karena petani gagal panen, akan menyebabkan terganggunya persediaan pangan, sanitasi buruk, kekurangan gizi, dan kelaparan akut. Jika hal ini terus terjadi, ancaman krisis pangan bukan lagi prediksi, melainkan fakta mengerikan bagi negeri ini.
Dalam Islam
Air adalah sumber kehidupan bagi umat manusia. Meski sudah ada UU 17/2019 yang mengatur sumber daya air, realitasnya masih banyak masyarakat kesulitan mengakses dan memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Indonesia butuh visi politik SDA yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Mengingat negeri ini memiliki wilayah perairan yang lebih luas ketimbang daratannya, maka sungguh ironis jika negeri maritim ini malah mengalami krisis air berulang kali.
Seharusnya pemerintah harus bersegera membuat solusi
Yaitu mengembalikan kepemilikan SDA yang terkategori milik umum kepada rakyat. Hutan, air, sungai, danau, laut adalah milik rakyat secara keseluruhan. Sabda Nabi saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Liberalisasi air terjadi akibat penerapan ideologi kapitalisme. Sedangkan dalam Islam, status kepemilikan air yang notabene milik rakyat akan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Pemerintah saat ini yaitu negara harus mengelola secara langsung dalam proses produksi dan distribusi air. Negara melakukan pengawasan atas berjalannya pemanfaatan air, seperti peningkatan kualitas air dan menyalurkan kepada masyarakat melalui industri air bersih perpipaan hingga kebutuhan masyarakat atas air terpenuhi dengan baik.
Terhadap sumber daya kepemilikan umum ini, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya kepada individu/swasta. Negara harus memberdayakan para ahli terkait agar masyarakat bisa menikmati air bersih dengan mudah.
Yang paling penting negara melakukan rehabilitasi dan memelihara konversi lahan hutan agar resapan air tidak hilang. Negara akan mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan, melakukan pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta memberi sanksi tegas terhadap pelaku kerusakan lingkungan.
Demikianlah prinsip solusi Islam dalam melakukan tata kelola SDA dengan terperinci.
Kesalahan dalam mengelola SDA berakibat malapetaka bagi umat manusia. Di tangan para kapitalis rakus, kerusakan lingkungan meluas hingga menyebabkan perubahan iklim ekstrem dan kekeringan.
Oleh karenanya, jika menginginkan negeri ini mendapat berkah, tidak ada jalan lain selain mengambil Islam sebagai solusi menyeluruh, termasuk dalam mengatasi krisis air bersih dan darurat kekeringan.
Dengan demikian marilah kita bersegera menjalankan semua ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya dengan cara melaksanakan dan menerapkan sistem Islam.
Wallualam bi ash shawab []
Post a Comment