Aktivis Dakwah dan Member AMK
Korupsi seolah sudah menjadi tradisi di negeri ini. Seperti virus yang tak terkendali menjangkiti para pejabat terpilih. Tak tanggung-tanggung sejumlah menteri dalam pemerintahan Presiden Jokowi terlibat kasus korupsi. Baik yang baru tersangka maupun yang sudah divonis bersalah.
Diantaranya ada Menteri Pertanian Syahrul Yasir Limpo, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Sosial Idrus Marham. (Liputan 6.com, 8/10/2023)
Kerugian negara tak terkira jumlahnya, karena satu orang menteri saja bisa korupsi triliunan rupiah. Meskipun ada lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun faktanya kasus korupsi tidak berkurang sama sekali, malah terus bertambah dari hari ke hari. Pemberantasan korupsi dalam sistem demokrasi seolah bagai ilusi.
Oleh karena itu, Gerakan Selamatkan Negeri (GSN) berharap agar semua pihak termasuk Presiden sebagai Kepala Negara memberi dukungan penuh kepada KPK untuk bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel tanpa ada tekanan. Sehingga KPK dapat berfungsi sebagaimana mestinya. (Antara, 8/10/2023)
Mengapa Kasus Korupsi Terus Meningkat?
Sistem politik demokrasi yang berbiaya tinggi menjadi penyebab maraknya korupsi di negeri ini. Para pejabat terpilih berlomba-lomba korupsi agar bisa balik modal. Selain itu, mindset bahwa jabatan adalah jalan untuk memperkaya diri, membuat mereka berupaya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selama berkuasa.
Apalagi sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi tidak memberikan efek jera, hanya berupa kurungan penjara beberapa tahun saja dan denda yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan uang negara yang telah mereka korupsi. Sehingga wajar bila kasus korupsi terus subur bak jamur di musim penghujan. Ditambah dengan adanya kebijakan yang membolehkan para mantan napi korupsi mencalonkan diri kembali, Indonesia bak surga bagi para koruptor. Maka tidak heran bila kasus korupsi di negeri ini terus meningkat.
Cara Islam Memberantas Korupsi
Dalam Islam jabatan adalah amanah yang berat yang harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Mindset ini membuat pemimpin dalam Islam senantiasa berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, agar tidak melanggar syariat dan menzalimi rakyat.
Apalagi pemimpin yang terpilih adalah orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin dalam Islam. Yang diantaranya adalah bertakwa dan amanah, maka dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaan yang di amanahkan kepadanya. Karena ia yakin bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: "Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari)
Pemilihan pemimpin dalam Islam juga tidak memerlukan banyak dana karena dilakukan dengan cara baiat bukan pemilu. Sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kampanye, beli suara dan beli kursi jabatan.
Kemudian pemimpin yang terpilih akan mendapatkan gaji yang layak sehingga tercukupi segala kebutuhannya. Selain itu, harta pemimpin tersebut akan dihitung sebelum dan sesudah masa jabatan, maka bila ada selisih yang besar akan dikembalikan kepada baitulmal. Inilah tindakan preventif untuk mencegah korupsi dalam Islam.
Namun apabila korupsi tetap dilakukan, maka negara akan memberikan sanksi berupa ta'zir yang ditetapkan oleh khalifah. Sanksi dalam sistem Islam memiliki efek jawabir sebagai penebus dosa dan efek jawazir sebagai efek jera agar yang lainnya tidak melakukan hal yang sama. Demikianlah solusi dalam sistem Islam yang dapat memberantas korupsi sampai tuntas.
Wallahualam bissawab. []
Post a Comment