Oleh Ummu Syifa
Aktivis Muslimah
Di tengah kehidupan rakyat yang sulit dalam menghadapi kenaikan harga pangan akibat kemarau panjang, kini rakyat pun harus menghadapi kenaikan harga BBM non subsidi. PT Pertamina (persero) per 1 Oktober 2023 telah mengumumkan kenaikan harga empat jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) di antaranya Pertamax menjadi Rp14.000 per liter yang sebelumnya Rp13.300, Pertamax Turbo menjadi Rp16,600 per liter yang sebelumnya Rp15.900, Dexlite menjadi Rp17.200 per liter yang sebelumnya Rp16.350, pertamina DEX menjadi Rp17.900 per liter yang sebelumnya Rp16.900. (cnbcindonesia.com, 30/9/2023).
Dalam negara yang menerapkan sistem kapitalis sekuler saat ini, yang menjadi alasan kenaikan harga BBM non subsidi adalah kenaikan harga minyak dunia, dan ini menjadi sebuah keniscayaan mengingat BBM Indonesia sebagian impor. Adapun dampak dari hal itu pastinya akan sangat dirasakan oleh semua pihak, karena BBM non subsidi digunakan oleh industri. Kenaikan biaya produksi akan memicu kenaikan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat. Selain itu juga akan memicu terjadinya inflasi, daya beli masyarakat menurun dan ketidakstabilan ekonomi.
Seharusnya dengan kekayaan alam dan tambang yang melimpah, Indonesia mampu untuk mengadakan dan memproduksi BBM dengan mandiri. Jika BBM diproduksi oleh negara dengan mandiri, tentunya kenaikan harga minyak dunia akan berbuah keuntungan bukan kerugian seperti sekarang. Namun, karena sektor-sektor minyak dan tambang Indonesia kini telah diberikan penguasaan dan pengelolaannya kepada swasta yang berbasis keuntungan, menjadikan harga BBM mutlak mengikuti pasar dunia berbuah kerugian dan kesulitan bagi masyarakat.
Tidak ada perlindungan negara terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Rakyat dibiarkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, jika pun ada BBM bersubsidi sangat sulit untuk dijangkau karena jumlah yang sedikit dan antrian yang panjang di dalam mendapatkannya, menjadikan banyak dari kalangan masyarakat bawah dan menengah yang beralih ke BBM non subsidi agar lebih cepat mendapatkannya dan tidak ribet persyaratan.
Selain itu, ketika terjadi efek domino dari kenaikan harga BBM ini, rakyat dipaksa menghadapi segala bentuk kenaikan harga barang dan jasa, ataupun biaya kehidupan yang tinggi tanpa ada jaminan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Sudah saatnya kita campakkan sistem kapitalis ini yang telah terbukti membawa kesengsaraan bagi manusia.
Berbeda dengan Islam. Islam mempunyai mekanisme pengaturan di dalam masalah BBM ini dengan pengaturan politik ekonomi Islam yang mendorong bagi negeri muslim untuk berdaulat di dalam memenuhi segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk pemenuhan BBM di dalamnya. Islam akan mendorong ketahanan energi agar mampu memenuhi kebutuhan BBM rakyatnya secara mandiri tidak bergantung kepada impor dari negara lain.
Islam telah menetapkan bahwa negara yang bertanggung jawab di dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber kekayaan dan tambang, termasuk di dalamnya penghasil energi atau tambang yang diperlukan untuk BBM. Tidak diperbolehkan bagi negara untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan energi atau BBM kepada swasta, karena BBM adalah termasuk ke dalam harta milik umum yang haram dikuasai atau dinikmati oleh segelintir orang. Negara akan mengelola dan memanfaatkan energi atau BBM semata-mata hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara umum.
Negara akan memastikan BBM yang merupakan harta milik umum untuk tepat distribusinya. Semua warga negara berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan BBM, tanpa membedakan miskin atau kaya dengan harga murah atau pun gratis bila memungkinkan untuk gratis. Intinya kesejahteraan rakyat yang menjadi perhatian besar bagi negara.
Sudah saatnya kita kembali kepada Islam. Hanya Islam yang mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya terhadap BBM. Penerapan Islam secara kafah akan mampu mewujudkan ketahanan energi dan mampu menyejahterakan rakyatnya.
Wallahu ‘alam bishshawwab.
Post a Comment