Oleh : Leny Agustin, S.Pd
(Aktivis Muslimah)
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat. Di depan puluhan ribu peserta tablig akbar, ia menyampaikan pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa.
Menag Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. "Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok," ujarnya (Republika, 4/9/2023).
Menyesatkan Umat
Ungkapan Mentri Agama menyesatkan umat, dan membahayakan kehidupan umat, karena agama dituduh sebagai alat politik. Patut kita cermati bahwa narasi politik identitas selalu dilekatkan dengan agama Islam.
Sementara itu, di saat yang sama kita melihat ada banyak sekali kenyataan yang kontradiktif. Sebutlah misalnya di satu sisi ada seruan sangat kencang untuk menolak politik identitas, tetapi di saat yang sama mereka menggunakan identitas-identitas agama untuk menarik simpati konstituen muslim. Jadi, ini kontradiktif. Mengapa? Karena di satu sisi, begitu kerasnya menolak politik identitas. Tapi, di sisi lain, menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, termasuk untuk menyerang lawan politik. Ungkap Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto.
Politisasi agama akan selalu mengarah pada berbagai bentuk manipulasi demi meraih berbagai keuntungan politik. Oleh karena itu, politisasi agama merupakan cara kotor yang digunakan untuk mengelabui masyarakat demi meraih kekuasaan.
Pandangan ini menguatkan bahwa negara ini memang sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan salah satunya dalam bidang politik. Narasi politik identitas yang sejatinya dilontarkan pada Islam sebenarnya sedang meneruskan propaganda islamofobia, yakni agar tidak membawa-bawa agama dalam politik dan tidak menjadikan Islam sebagai jalan kehidupan.
Politik dan agama
Secara makna, politisasi agama (Islam) sangat berbeda dengan islamisasi politik. Islamisasi politik lebih bermakna penyandaran aktivitas politik pada ajaran Islam. Artinya, menjadikan politik berbasis Islam, diatur berdasarkan Islam, dan untuk kepentingan Islam.
Dalam islam, politik tak dapat dipisahkan dari agama, karena agama harus menjadi landasan dalam menentukan arah politik negara. Islam adalah agama yang memberikan pengaturan secara sempurna dan paripurna.
Keadilan sistem Islam baru terwujud jika umat berislam secara total (kafah). Tidak akan terwujud keadilan Islam jika ajaran Islam hanya diambil unsur spiritualnya dan moralnya. Sebaliknya, aturan ekonomi, pidana, dan politik Islam dicampakkan. Wallohu alam
Post a Comment