Oleh Jasli La Jate
Pegiat Literasi
Perayaan hari UMKM nasional tahun ini kembali diselenggarakan pada 10-13 Agustus 2023 di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Tema yang diusung, "Transformasi UMKM Masa Depan." Peringatan ini diharapkan sebagai momentum kebangkitan dan memperkuat UMKM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian.
Selain itu, harapan lainnya para pelaku UMKM bisa menghadapi tantangan di masa depan. Salah satu cara dengan bertransformasi digital dan memperluas jaringan pemasaran melalui e-commerce. Dalam rangka untuk mengembangkan UMKM, pemerintah memberikan kemudahan akses dalam permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) plafon sampai dengan 500 juta. (Dilansir online detik, 10/8/2023)
Dengan melihat realita, akankah UMKM bisa meningkatkan perekonomian Negara? Mampu UMKM mendongkrak pertumbuhan ekonomi? Apa solusi hakiki untuk menuntaskan problem ekonomi?
Pengembangan Ekonomi ala Kapitalis
Pemerintah mengklaim UMKM sebagai penyangga ekonomi bangsa. Hal ini karena UMKM membuka lapangan pekerjaan yang luas. Menyerap tenaga kerja hingga 97%. Berkontribusi 60,3% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Akan tetapi, sejatinya pemegang kendali ekonomi ada di tangan para kapitalis besar. UMKM hanya menjadi salah satu cara memperpanjang rantai produksi. UMKM hanya dijadikan batu loncatan bagi perusahaan besar untuk melariskan dan memasarkan produk mereka.
Inilah gambaran strategi trickle down effect ekonomi kapitalisme. Di mana para pemilik modal atau orang kaya dibiarkan untuk berkembang. Mereka diberikan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya pada suatu negara. Pemerintah merelaksasi kebijakan ekonomi yang menguntungkan pemilik modal tersebut. Bukan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan tersebut di antaranya dari sisi perpajakan; pemotongan pajak keuntungan, keringanan pajak penghasilan perusahaan, pelonggaran aturan bisnis, dan insentif pajak yang menguntungkan pemilik modal atau masyarakat golongan atas.
Dalam pandangan ekonomi kapitalisme, ketika konsumsi meningkat, pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami peningkatan. Tak heran pemerintah berusaha keras mempertahankan daya beli masyarakat agar konsumsi mereka bisa tertopang. Konsumsi masyarakat adalah alasan mengapa bisnis terus meningkatkan produksi. Dengan demikian, perusahaan besar atau produsen akan terus meningkatkan produksi barang-barang konsumsi. Jelas konsep ini hanya menguntungkan segelintir orang kaya, membuat mereka makin kaya. Uang berputar hanya pada golongan mereka. Sebaliknya, mereka yang miskin, berpenghasilan rendah makin melarat. Jangankan untuk memperoleh pemotongan pajak, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit.
Dari sini sesungguhnya menggambarkan negara tidak memberikan solusi untuk menyejahterakan rakyat. Negara hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan yang menguntungkan oligarki. UMKM digadang-gadang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak akan mampu menuntaskan masalah ekonomi. Sebab, UMKM hanya pengguna bukan penyedia. Mereka ibarat pereda nyeri untuk menekan angka pengangguran. Diberikan solusi sesaat hanya sekadar untuk bertahan hidup. UMKM sebagai raksasa ekonomi tetap akan kalah oleh dominasi para korporasi kapitalis global.
Solusi Islam
Dalam negara yang menerapkan Islam secara kafah, akan menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai solusi dalam berbagai problem kehidupan. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan harta dibagi atas tiga, yakni kepemilikan harta individu, kepemilikan harta umum dan kepemilikan harta negara.
Kepemilikan harta umum adalah milik rakyat. Harta tersebut haram diprivatisasi dan dikelola oleh korporasi. Negaralah yang berhak mengelola dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dengan pengelolaan oleh negara inilah, kesejahteraan akan mudah dicapai. Sebab, negara berparadigma riayah (mengatur dan mengurus), akan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Mencukupi segala kebutuhannya baik sandang, papan dan pangan, juga kesehatan, keamanan dan pendidikan.
Dari kepemilikan umum ini, negara mampu memberikan lapangan pekerjaan yang begitu luas untuk seluruh rakyat. Untuk menumbuhkan ekonomi, negara akan mengelola sumber-sumber ekonomi seperti perdagangan, pertanian dan jasa menjadi aktivitas riil tanpa spekulatif atau pun mengandung riba. Kegiatan ekonomi riil ini akan membuka kesempatan kerja. Sehingga pertumbuhan ekonomi sangat dirasakan. Pemerataan harta terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bukan seperti ekonomi kapitalisme, berpatokan pada akumulasi konsumsi dan investasi.
Negara Islam (Khilafah) tidak membebankan rakyat sebagai penopang ekonomi. Akan tetapi, negara yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi yang mandiri dan kuat serta tidak didominasi oleh para kapitalis global. Hal ini melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Hanya Khilafah, negara yang menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan yang mampu menuntaskan problema ekonomi saat ini. Wallahualam bissawab.
Post a Comment