Oleh Reka Nurul Purnama, S.Pd
Praktisi Pendidikan
Sedih mendengar kabar adanya enam warga Papua Tengah yang meninggal akibat bencana kekeringan melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Satu diantaranya adalah anak-anak. Korban meninggal usai mengalami lemas, diare, panas dalam dan sakit kepala. Menurut data dari Kementerian Sosial ada 7500 jiwa yang terdampak kekeringan, kekeringan ini merupakan dampak dari badai El Nino sejak awal Juni 2023. Selain kekeringan, warga terancam gagal panen dan memang sudah gagal panen akibat adanya hujan Es pada awal Juni 2023, menyebabkan tanamam warga yaitu umbi yang merupakan makanan pokok warga busuk. Kalau kata pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin ini ungkapan yang kurang lebih menggambarkan kondisi warga Papua Tengah yang sedang dalam masa kesulitan seperti sekarang. (Sumber: media online kompas)
Kondisi kesehatan warga terdampak makin anjlok, alasannya demi mendapatkan bantuan makanan yang berada di Distrik Sirak, warga Distrik Lambawi dan Agandugume harus berjalan selama dua hari. Distribusi makanan belum maksimal karena terkendala adanya ancaman keamanan dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), sehingga tidak ada maskapai yang mau melakukan penerbangan.
Kompleks, rumit dan runyam. Begitu sulit kondisi warga disana dengan kondisi mengalami kekeringan, kekurangan makanan, akses yang jauh untuk mendapatkan makanan, ditambah aksi dari KKB yang menambah runyam permasalahan ini. Setidaknya ada dua hal yang patut disoroti dari bencana kekeringan di Papua Tengah ini, yaitu aspek ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, warga Papua memang terkesan terbelakang, serba kekurangan, makanan di sana terbatas karena akses yang jauh dan sulit dijangkau oleh transportasi. Padahal apabila kita mau buka mata, Papua sesungguhnya wilayah yang sangat kaya raya, terbukti di sana berdiri dengan gagah PT. Freeport, perusahaan pertambangan emas-tembaga raksasa milik Amerika Serikat yang pendapatannya Rp.340,70 triliun sepanjang tahun 2022, sungguh angka yang sangat fantastis. Emas tembaga ada di tanah Papua tapi sayang tanah emas itu bukan milik warga asli Papua, tapi milik asing. Itu fakta yang tidak bisa kita sembunyikan saat ini. Maka dari aspek politik, perlulah ada tindakan yang sangat tegas dari pemerintah untuk mengambil sesuatu yang seharusnya warga Papua bahkan warga Indonesia miliki yaitu gunung emas milik Freeport.
Seharusnya gunung emas di Papua itu adalah milik umum kemudian dikelola negara yang keuntungannya adalah untuk kepentingan rakyat, sayang mekanisme seperti ini hanya ada di dalam tata kelola dalam Islam, dimana negara menerapkan aturan-aturan Islam sebagai peraturan bermasyarakat dan bernegara, yang di dalam ajaran Islam tertara jelas bahwa air, api dan padang adalah hak umum yang tidak boleh dimiliki individu apalagi asing. Mengingat dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Hadis tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.
Sayang seribu sayang, saat ini kita bukan hidup dibawah kepemimpinan Islam, artinya aturan tata kelola kepemilikan umum seperti di atas tidak bisa diterapkan dalam sistem kapitalisme sekarang. Maka dari itu sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa Islam sebagai solusi kehidupan haruslah melihat Islam bukan dengan kaca mata bahwa Islam adalah ibadah mahdoh saja seperti salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tetapi Islam adalah pandangan hidup yang memiliki seperangkat aturan yang aturan tersebut pasti menjadi solusi atas problematika kehidupan seperti saat ini. Andaikan Islam bisa menjadi aturan bermasyarakat dan bernegara, rakyat Papua khususnya dan seluruh manusia umumnya, tidak akan merasakan miskin di rumah sendiri, di tanah sendiri, karena semua Sumber Daya Alam akan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Bukan seperti sekarang dimana asing bisa dengan mudah menguasai Sumber Daya Alam untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya bukan untuk rakyat secara keseluruhan.
Wallahualam bissawab
Post a Comment