Oleh Rosita
Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Muslimah
Para ibu rumah tangga kembali dibuat resah, akibat langkanya gas LPG 3 kg yang biasa dipakai untuk kebutuhan dapur. Sekalipun ada, mereka harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Pun jika pasokan disalurkan ke tengah masyarakat, prosedur akan lebih rumit, ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi.
Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, kelangkaan Gas LPG selain dikarenakan meningkatnya konsumsi pasca libur panjang juga disebabkan oleh subsidi yang salah sasaran. Dalam hal ini Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga pasokan agar tetap aman. Pihaknya turut bekerja sama dengan pemerintahan daerah untuk memastikan ketersediaan dan penyalurannya agar dikonsumsi oleh pihak yang tepat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan diadakannya operasi pasar. (media online CNN Indonesia, 27 Juli 2023).
Anehnya, di tengah kelangkaannya, justru pemerintah meluncurkan produk LPG 3 kg non subsidi yang diberi merek Bright dengan harga yang pastinya lebih mahal. Hal ini memicu pendapat dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyono dalam siaran pers nya. Ia menyebutnya sebagai sebuah tindakan yang "super tega" pada masyarakat. Karena tanpa disadari tindakan ini akan membuat pengadaan dan pendistribusian gas bersubsidi akan semakin terbatas dan sulit. Ujung-ujungnya masyarakat dipaksa untuk membeli produk yang ditawarkan tersebut.
Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia masuk ke dalam jajaran negara penghasil tambang terbesar di dunia. Sangat ironis jika pada akhirnya negeri ini tidak mampu menyediakan kebutuhan rakyatnya yang berhubungan dengan hasil bumi yaitu Liquified Petroleum Gas (LPG). Hal ini makin mempertegas bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.
Kelangkaan bukan hanya semata-mata karena libur panjang atau salah sasaran. Tetapi pengelolaan migas yang masih dibawah sistem liberal kapitalis selalu mengedepankan keuntungan materi dan bersikap abai terhadap kepentingan rakyatnya. Hal ini bisa nampak dari sikap penguasa yang menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada para pemilik modal besar baik pengusaha dalam maupun luar negeri. Hasilnya, rakyat lah yang harus menanggung akibatnya, bak tikus mati di lumbung padi, mereka harus kekurangan sesuatu yang berlimpah di negaranya yang notabene sebagai penghasil tambang terbesar di dunia, hanya dikarenakan tata kelola yang salah.
Gas LPG termasuk salah satu bahan pokok rakyat yang harus senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari, ketersediaannya merupakan kewajiban negara. Penguasa bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk itu harus dikelola secara benar, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) ini kepada swasta terlebih asing. Inilah yang terjadi ketika sistem buatan manusia yang diterapkan, hanya kesengsaraan yang didapatkan. Sebagai hukum buatan manusia, kapitalis cenderung mengabaikan nilai-nilai agama dalam mengatur urusan rakyatnya.
Lain kapitalis lain pula dengan Islam, sistem ini mengatur kehidupan manusia mulai dari individu, kelompok bahkan sampai negara, dengan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. ideologi ini juga menetapkan bagaimana tata cara penguasa dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Melalui hukum tentang kepemilikan, baik individu, negara dan kepemilikan umum. Terkait apa yang menjadi hak milik masyarakat, tidak boleh diserahkan pengurusannya pada swasta ataupun asing karena syariat telah menetapkan larangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga jenis harta: air, padang gembalaan dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Yang dimaksud "api" dari hadis di atas termasuk didalamnya batu bara, LPG, bensin, dan lain sebagainya. Semuanya termasuk ke dalam kepemilikan umum atau masyarakat jika terdapat dalam jumlah besar. Dalam mengatur kepemilikan umum tersebut, negara harus hadir untuk mengelola SDA dan memperuntukan hasilnya demi kesejahteraan seluruh rakyat baik miskin atau kaya. Pun jika dikenakan biaya, masyarakat hanya perlu membayar biaya produksinya saja. Dengan prosedur seperti itu mereka tidak akan terlalu berat terbebani.
Selain mengatur ketentuan kepemilikan, Islam menanamkan rasa takut kepada Allah Swt. melalui sistem pendidikannya. Maka dari itu akan terbentuk sifat amanah dan bertanggung jawab pada diri individu masyarakat termasuk penguasa, sehingga dijauhkan dari sifat zalim yang menyengsarakan. Hal ini berbanding terbalik dengan penerapan kapitalisme berlandaskan sekularisme. Agama dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Akibatnya korupsi menjadi-jadi, kezaliman demi kezaliman terus menimpa rakyat tanpa belas kasihan dari para pemangku kebijakan. Satu sisi mereka bermewah-mewah, sementara rakyat makin melarat.
Maka hanya dengan penerapan syariat Islam kaffah, rakyat akan mendapat jaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Penerapannya akan menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia saja tetapi termasuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Sudah selayaknya aturan ini diterapkan.
Wallahualam bissawab
Post a Comment