Aktivis Muslimah
Investasi di Indonesia terus meningkat dalam berbagai sektor termasuk negara yang menjadi investornya seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menarik para investor. Alhasil, banyak investor yang tertarik untuk bisa berinvestasi di negeri ini. Dan China adalah negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Terutama selama Pemerintahan Joko Widodo.
Diketahui perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited berkomitmen melakukan investasi senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per US$). Investasi tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca serta industri kaca panel surya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, investasi Xinyi Group ini merupakan bukti tingginya kepercayaan investor kepada Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mengingat, Xinyi Group merupakan perusahaan pemain kaca terbesar di dunia (CNBC Indonesia, 29 Juli 2023).
Investasi China Mengokohkan Penjajahan
Selama ini investasi terus digencarkan karena diklaim akan dapat memajukan dan menyejahterakan rakyat. Padahal banyak Ekonom mengungkapkan hubungan Indonesia dengan China yang cukup erat baik dari perdagangan dan investasi, tak terbebas dari sejumlah masalah dan ancaman. Peneliti China-Indonesia di Center for Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan bahwa terdapat masalah serius terkait investasi China di Indonesia dan perlu menjadi perhatian. Diantara masalahnya adalah pertama peningkatan utang luar negeri Indonesia dari China dan potensi perangkap utang. Kedua, ketergantungan ekonomi Indonesia kepada China sudah membuat kita tidak berani berbicara terkait isu HAM yang berkaitan terhadap China. Ketiga, Indonesia tidak memiliki posisi yang kuat terhadap Laut China Selatan. Indonesia hanya mampu memonitor kapal China yang masuk ke laut Indonesia, tanpa perlawanan. Keempat, pemerintah melakukan kebijakan yang berubah-ubah terkait ekspor, khususnya komoditas mineral dilansir dari media online Bisnis. 27/07/2023.
Investasi China di Indonesia terus meningkat dan pemerintah pun menyediakan berbagai macam kemudahan. Kemudahan berinvestasi dari pemerintah tersebut mulai dari pemberian izin usaha, penggunaan tenaga kerja asing, fasilitas pengurangan pajak penghasilan, hingga kepabeanan. Dengan berbagai kemudahan ini tentu membuat para investor semakin tergiur berinvestasi di Indonesia.
Sebagaimana kita tahu skema investasi dan pembiayaanya selama ini cenderung lebih banyak menguntungkan negara investor ketimbang negara destinasi investasinya. Misalnya China saat berinvestasi di sini, mereka mengimpor teknologi dari China. Lalu sebagian tenaga kerjanya pun dari sana. Terkadang sistem pembayarannya memakai sistem pembayaran mereka juga. Selain itu, dalam industri hilirisasi Indonesia tidak banyak menikmati. Karena Indonesia menjual produk mentah kepada China, lalu China mengolah dan memberi nilai tambah untuk diekspor. Hal tersebut disampaikan oleh Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita dilansir dari media online tempo, 16/06/2023).
Di sisi lain, hal ini berpotensi menambah ‘utang’ Indonesia dan terjerumus dalam jebakan utang. Investasi asing tanpa perhitungan berpotensi menjadi bentuk penjajahan terselubung yang makin kuat negara pemberi utang, apalagi dalam skema riba.
Islam Mencegah Penjajahan Dalam Bentuk Apapun
Islam akan mencegah umatnya untuk dikuasai dan dijajah oleh asing. Termasuk dengan penjajahan ekonomi berbalut investasi. Faktanya investasi asing selama ini telah membuat negara terperangkap oleh utang ribawi. Islam akan membuat negara menjadi mandiri dan berdaulat. Islam melarang negara untuk bergantung kepada asing. Meski ada sedikit manfaatnya tapi bahaya dari investasi asing ini lebih besar. Dengan investasi, asing akan memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan mengeruk SDA milik negara. Sementara rakyat mengalami kerugian banyak seperti dampak kerusakan alam dan meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, pengelolaan SDA dan infrastruktur oleh asing telah menyebabkan rakyat harus membayar mahal biayanya. Negara pun akan mudah disetir dalam membuat kebijakan atau keputusan. Jika pun ada investasi asing menurut Pakar ekonomi syariah, Dr. Arim Nasim, SE., M.Si., Ak., CA maka harus memenuhi 3 syarat yaitu tidak boleh mengelola kekayaan milik umum, tidak mengandung riba dan tidak boleh menjadi sarana penjajahan asing.
Islam dengan sistem ekonomi dan politiknya mampu menyediakan modal yang sangat besar untuk pembangunan negara tanpa utang. Pendapatan negara tidak mengandalkan pajak dan utang seperti saat ini. Negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengelola kekayaan negerinya sehingga tidak bergantung kepada asing. Dengan sistem islam, Indonesia akan menjadi negara adidaya.
Untuk itu, sudah saatnya kita berlepas dari sistem kapitalisme yang telah membuat negara dan rakyat dijajah asing dalam bidang ekonomi bernama investasi. Saatnya negara kembali berdaulat dengan menerapkan hukum Allah yang akan melahirkan kesejahteraan dan keberkahan. Wallahu a'lam bishshawab.
Post a Comment