Gas Non-Subsidi, Bukan Sebuah Solusi

Oleh : Yeyet Mulyati

Para ibu kembali dibuat panik karena gas elpiji 3 kg yang bersubsidi langka dipasaran. Ini terjadi karena kebutuhan gas yang terus meningkat dan juga tidak tepat sasaran, sehingga menyebabkan gas 3 kg menjadi langka. Kebutuhan pokok yang seharusnya tersedia dan mudah dicari, di sistem sekarang hal itu tidak mungkin terjadi, mengingat segala aspek dalam kehidupan ini harus menghasilkan keuntungan yaitu berupa materi. Begitupun dengan gas yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang juga tak luput jadi ladang industri yang menjanjikan dalam mencari keuntungan.

Mereka tak segan mempermainkan harga demi mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang mereka inginkan, tak peduli dengan kondisi rakyat yang menjerit akibat mahalnya harga gas tersebut. Selain harga yang tidak menentu, ketersediaannya pun terbatas. Rakyat dibuat kebingungan terkhusus ibu rumah tangga dan para pedagang yang selalu menggunakan gas dalam aktivitasnya.

Bukannya memberikan solusi  pemerintah malah mengeluarkan kebijakan baru dengan mengeluarkan gas 3 kg non subsidi yang harganya bisa 3 kali lipat dari harga gas subsidi 3 kg. Seperti dikutip dari kompas.TV beberapa hari lalu, beredar foto-foto di media sosial yang memperlihatkan produk bright gas 3 kg, tabungnya berwarna pink seperti gas 5,5 kg namun ukurannya lebih kecil karena isinya 3 kg,  dilengkapi dengan tulisan "LPG non subsidi". Namun masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dari gas non subsidi ini karena masyarakat lebih banyak menggunakan tabung gas yang berwarna hijau atau biasa disebut "melon", atau menggunakan bright gas yang 5,5 kg, juga yang 12 kg karena bersubsidi. Padahal bright gas 3 kg non subsidi sudah diluncurkan sejak tahun 2018 oleh "Pertamina Patra Niaga" yang penjualannya hanya dilakukan di Jabotabek dan Surabaya.

Kelangkaan seperti ini seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah, mengingat negara ini termasuk penghasil minyak bumi yang cukup besar. Andai saja bisa dikelola dengan benar oleh pemerintah, maka jika hanya untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan mencukupi dan tidak akan pernah terjadi kelangkaan gas, BBM, dan sebagainya. Negara seharusnya mengelola sendiri hasil bumi lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, bukanya dijadikan alat untuk memeras rakyat apalagi untuk mencari keuntungan dari penderitaan rakyat. Sebab tugas negara adalah menjadi pelayan bagi rakyatnya, mereka dipilih untuk bisa menyelesaikan masalah rakyat. Dan jangan biarkan pengelolaan kekayaan alam diserahkan kepada asing.

Adakah solusi untuk menyelesaikan masalah kelangkaan gas 3 kg ini?

Tentu saja ada, yaitu dengan Syariat Islam. Melalui Institusi Khilafah dan dipimpin oleh seorang Khalifah. Dimana tugas Khalifah ini adalah menjadi pengurus rakyat (Raa'in) bagi umatnya. Khalifah akan mengurusi segala kebutuhan rakyatnya, dari mulai kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, juga keamanan dan keselamatan jiwa. Terkhusus untuk kebutuhan pokok, khalifah akan menyediakan kebutuhan pokok yang harganya pun harus terjangkau. Jika terjadi kelangkaan, maka Khalifah akan segera menyelidikinya dari hilir hingga kehulu apa yang menyebabkan barang tersebut menjadi langka.

Dan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya khalifah tak akan menyerahkan nya kepada individu apalagi asing, termasuk untuk mengurusi kekayaan alam, khilafah akan mengelolanya sendiri kemudian akan dikembalikan lagi kepada umat. karena sumber daya alam seperti hutan, laut juga hasil tambang merupakan kepemilikan umum sesuai hadist Rasulullah SAW yang bunyinya :

" Manusia berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api " ( Hadits Riwayat Abu Dawud dan Ahmad)

Yang artinya, bahwa manusia berserikat dengan tiga hal tersebut dan tidak boleh dimiliki oleh individu apalagi diserahkan kepada asing. Sehingga khilafah akan mengelola sendiri SDA tersebut, dan nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga yang murah bahkan bisa jadi gratis. Jika pun rakyat harus membelinya bukan untuk mencari keuntungan tapi hanya untuk menutupi biaya produksi, apabila ada keuntungan maka akan masuk kedalam kas negara atau yang biasa disebut Baitul Mal. Begitulah khilafah dengan sistem islamnya mengatur urusan rakyat dengan aturan yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah SWT.

Wallahu a'lam bishshawab.