Pro-kontra Pelayanan Jemaah Haji 2023


Oleh : Ummu Mirza

Musim haji telah tiba, pemerintah Indonesia pun telah memberangkatkan lebih dari 118 ribu orang dari 308 kloter pada musim haji tahun ini.

Ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan ketahanan fisik bagi para jamaah. Bagi mereka yang tergolong kategori risiko tinggi (risti) dan lanjut usia juga butuh strategi untuk bisa menjalankan ibadah umrohnya dengan baik dan aman terutama saat melaksanakan Sa'i.

Kementerian Agama (Kemenag) melayangkan protes ke penyedia layanan di Arafah-Mina-Muzdalifah (Armina), Mashariq. Sebab, ada beberapa kendala termasuk makanan jemaah haji yang tidak terdistribusi dengan baik. Masalah lainnya, pemberangkatan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina sempat mengalami keterlambatan sehingga jemaah terlantar. Kemudian, potensi ketersediaan kasur yang tidak sesuai jumlah jemaah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief menyesalkan kelambanan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji di Muzdalifah dan Mina. "Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita akan terus kawal ini, agar Mashariq bergerak lebih cepat dalam penyiapan layanan bagi jemaah haji," kata Hilman di Mekkah, dikutip dalam siaran pers, Jumat (30/6/2023). Dikutip melalui kompas.com

Sebelumnya, muncul laporan yang memperlihatkan jemaah haji di kloter tertentu tidak mendapatkan distribusi makanan. Warganet pun beramai-ramai mengomentari menu yang disediakan. Viral juga sebuah video yang menarasikan jemaah haji Indonesia terlantar di Mina hingga siang hari. Bahkan, jemaah banyak yang kehausan dan kelaparan, serta ada yang dilaporkan pingsan.

Terkait hal itu Anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais mengungkapkan beberapa masalah di penyelenggaraan Haji 2023. Dia menyebut pelayanan untuk jemaah Indonesia sangat kacau dan berantakan, mulai pendaftaran, keberangkatan, hingga pelaksanaan haji di Tanah Suci.

"Kalau masih ingat hacker yang menyerang Bank Syariah Indonesia, itu mempengaruhi kloter jemaah. Banyak dana haji di sana yang ketika mendata pelunasan, datanya kacau. Jadi agak terlambat penentuannya," ungkap Indra kepada Media Indonesia, Jumat, 30 Juni 2023.

Belum lagi masalah fasilitas di asrama haji dan makanan yang dikonsumsi jemaah selama di asrama. Indra membeberkan konsumsi di asrama Bekasi, Pondok Gede dan Indramayu tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan pada jemaah.

"Ada kejadian yang kami pas datang itu tidak higienis, ada beberapa jemaah yang sakit. Kalau mereka kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segala macam, ternyata masih tembus juga masalah konsumsi itu," ujarnya.

Ia mengatakan pemberian living cost untuk jemaah juga bermasalah. Jemaah disebut diberi uang saku dalam bentuk rupiah, bukan riyal.

"Kalau rupiah kan merepotkan mereka, tidak semua orang juga paham bagaimana dan harus ke mana menukarkan uang itu," jelas Indra.

Indra mengaku mendapat kabar ada pihak swasta masuk dan menyediakan jasa tukar mata uang di dalam asrama haji sebelum keberangkatan. Praktik ini diduga bagian dari bisnis di asrama haji.

"Ternyata ada pihak swasta yang masuk di dalam asrama itu sebagai money changer. Itu satu catatan kami," kata Indra.

Belum lagi masalah penerbangan untuk keberangkatan jemaah haji yang sempat tertunda akibat pesawat yang digunakan kapasitasnya kurang dari semestinya. Banyak kloter terpecah.

"Selama dua hari atau tiga hari tertunda. Ternyata pihak Saudi Airlines ini yang memang sedari awal bermasalah. Kloter kita orangnya sebanyak 480, ternyata kapasitas pesawat hanya 405. Berarti yang 75 harus tertunda dong. Mereka otomatis rugi waktu, rugi materi, konsumsinya bagaimana dan seterusnya?" ucap Indra.

Indra mengungkapkan Ombudsman akan segera mendiskusikan masalah tersebut dengan Kementerian Agama. Ia juga ingin meminta penjelasan dan mencari solusi agar penyelenggaraan haji tahun ke depan lebih baik.

Sementara itu Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan masalah terlantarnya jemaah haji di Musdalifah hingga pelayanan lainnya akibat dari aturan pemerintah Arab Saudi itu sendiri. Penyelenggaraan haji yang semula ditangani government to government, menjadi business to business.

"Sudah ditunjuk masyarikh itu, perusahaan swasta yang mengurusi tiga komponen penting penyelenggaraan ibadah haji, meliputi akomodasi, transportasi dan konsumsi. Nah ketika sudah diserahkan ke masyarikh, sesuai aturan, seharusnya mereka yang mengurus semuanya. Semua yang terjadi di Musdalifah kemarin itu tidak terlepas dari tanggung jawab masyarikh sebetulnya," ucap Mustolih.

Setiap tahun umat Islam diseluruh dunia menunaikan ibadah haji. 
Beberapa persoalan terjadi dalam penyelenggaraan ibadah Haji di Makkah tahun ini, seperti kekurangan makanan, distribusi tidak merata dan terlambat makan, tidak adanya kendaraan pengangkut  dan lain-lain. Perlu ada mitigasi agar ke depan tidak terulang lagi.

Islam menghormati Jemaah haji dan memberikan pelayanan terbaik karena mereka adalah tamu Allah. Selain itu tahap demi tahap yang dilalui cukup menyita waktu dan menguras tenaga sehingga pelayanan yang didapat harus memuaskan degan semaksimal mungkin.

Manajemen operasional penyelenggaraan haji yang sangat panjang dilakukan mulai dari pendaftaran haji,  bimbingan jemaah haji, administrasi dan dokumen haji, transportasi jamaah haji, akomodasi, katering, kesehatan jamaah haji, keamanan dan perlindungan jamaah haji. Untuk itu petugas haji dituntut harus lebih profesonal.

Untuk itu pengelolaan dana haji harus dijaga agar sesuai peruntukannya dan aman dari tindak penyalahgunaan.  

Apalagi penyelenggaraan ibadah ini pun akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab

Post a Comment

Previous Post Next Post