Aktivis Dakwah
Pemerintah akan melakukan impor beras 1 juta ton dari India. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas dampak cuaca panas ekstrim atau El Nino. Pihaknya menyebutkan sudah MoU dengan India, jadi sewaktu-waktu Indonesia bisa membeli beras tersebut.
Seolah pemerintah ingin mengambil jalan pintas atas apa yang akan terjadi bila hal yang tidak diinginkan terjadi karena El Nino. Seharusnya pemerintah dari jauh-jauh hari sudah dapat membaca situasi yang akan terjadi. Bukankah teknologi sudah semakin canggih, baiknya pemerintah sudah melakukan rapat dengan pihak BMKG mengenai cuaca yang akan melanda Indonesia. Sehingga dapat dilakukan penanggulangan terhadap stok beras, daripada melakukan MoU impor beras dengan India.
Pemerintah berencana untuk impor beras sebanyak 3 juta ton tahun ini sebagai bentuk antisipasi El Nino. Kebijakan tersebut di nilai tanpa perencanaan yang matang dan bisa berdampak negatif pada petani. Direktur Eksekutif Center Of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kebijakan impor beras tersebut terlihat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Pasalnya, El Nino merupakan kondisi yang sudah bisa diprediksi tahun sebelumnya. Pengadaan beras Bulog seharusnya sudah ditingkatkan sejak tahun lalu. Pemerintah seharusnya bisa menambah produksi sejak jauh hari dengan meningkatkan kualitas benih dan bantuan pupuk.
Kebijakan impor beras bukanlah kebijakan yang tepat, karena akan berdampak buruk bagi petani. Dengan adanya impor berakibat padi di petani akan murah. Hal ini tidak sebanding dengan biaya yang harus di keluarkan petani, terlebih lagi harga pupuk semakin kemari semakin mahal. Jika petani tidak di dukung pemerintah dalam hal pengadaan pupuk dan pendistribusian padi tentu hal ini akan sulit. Hal yang tidak diinginkan juga akan terjadi bila beras impor memenuhi pasaran. Padi yang berasal dari petani lokal akan di timbun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian dijual dengan harga mahal. Padahal mereka membeli dari petani dengan harga murah.
Impor beras yang direncakan nampak tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi.
INILAHKORAN, Cirebon - Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjictaningsih (Ayu), menghadiri tasyakuran sedekah bumi panen raya padi di Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Minggu 18 Juni 2023.
Melalui panen raya ini, diharapkan masyarakat diwilayah Kabupaten Cirebon semakin sejahtera, Mengingat Kabupaten Cirebon menjadi salah satu lumbung padi nasional, serta dikenal sebagai daerah pertanian dan lahannya sangat luas.
TABANAN, Kilasbali.com - Kelompok Tani Subak Besi Kalung, Jatiluwih Penebel, Tabanan yang merupakan binaan kodim 1619/Tabanan Panen Raya, Jumat (16/6).
Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf Riza Taufiq Hasan mengungkapkan, panen raya merupakan wujud nyata bahwa siap memenuhi kebutuhan pangan.
Masih banyak lagi wilayah yang panen raya sebut saja Karawang, Pandeglang, Tuban, Tambakrejo dan masih banyak wilayah lainnya. Seharusnya pemerintah mendukung para petani sehingga panen yang dihasilkan akan melimpah. Indonesia merupakan negara yang luas dan subur serta terdapat banyak lahan pertanian diberbagai provinsi. Hal yang tidak perlu dijelaskan lagi bahwa seharusnya kita dapat panen padi yang cukup untuk kebutuhan rakyat bahkan kita dapat mengekspor beras. Jika dilihat dari luas wilayah pertanian yang Indonesia miliki. Indonesia adalah wilayah yang subur dari dataran rendah sampai dataran tinggi banyak tanaman yang tumbuh subur di Indonesia. Bahkan tanaman kurma yang identik dengan tanaman yang tumbuh di daerah tandus seperti tanah Arab dapat tumbuh subur dan berbuah di tanah Karo, Sumatera Utara. Inilah bukti bahwa tanah Indonesia merupakan tanah yang subur.
Peran pemerintah seolah di pertanyakan untuk siapa mereka berpihak karena kebijakan impor beras ditengah panen raya, merupakan kebijakan yang tidak tepat. Di tengah gempuran ekonomi yang kian sulit peran negara sangat di butuhkan oleh rakyatnya. Bukan lagi hanya sekedar memikirkan keuntungan beberapa pihak, namun rakyat juga harus di perioritaskan. Namun nampaknya hak itu cukup mustahil terjadi jika sistem yang di adopsi oleh negara adalah sistem kapitalis. Dimana para pemilik modal yang berkuasa atas perekonomian. Rakyat yang terus disengsarakan dengan segala kebijakan yang katanya untuk kepentingan rakyat, justru tidak pro rakyat. Pemerintah yang seharusnya bersinergi dengan para petani agar terwujud ketahanan pangan nasional, justru melakukan keputusan yang tidak tepat.
Tentu hal ini tidak akan terjadi jika sistem Islam yang diterapkan ditengah umat, karena para pemimpinnya hanya akan berfokus melayani urusan umat daripada urusan mereka sendiri. Sebab para pemimpin yang menerapkan hukum Allah sangat paham dengan pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka pimpin dan mereka kerjakan. Karena mereka tahu bahwa mereka akan di hisab terhadap terhadap kepemimpinan mereka.
Wallahualam bishowab
Post a Comment