Oleh: Siti Nurhamida
Aktivis Dakwah Serdang Bedagai
Pemerintah akan melakukan impor beras 1 juta ton dari India. menteri perdagangan Zulkifli Hasan, mengungkapkan hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas dampak cuaca panas ekstrem atau El Nino.
Impor beras ini dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang biasa menjadi pasokan untuk menjaga stabilitas stok dan harga beras.
Lalu permasalahannya, benarkah impor adalah jalan terbaik dalam permasalahan ini?
Menurut saya, impor bukanlah jalan terbaik dalam menghadapi permasalahan ini karena negara kita sendiri yaitu negara Indonesia adalah negara yang terkenal akan lahan serta perairan yang luas. Disamping itu terdapat juga laporan bahwa tahun ini akan terjadi panen raya bagi petani tetapi mengapa pemerintah ingin buru-buru mengambil jalan impor untuk permasalahan ini ?.Serta mengesampingkan nasib para petaninya .
Disini telah tampak dengan jelas betapa bobroknya sistem pengelolaan pangan pada sistem saat ini yang dimana para kapital dan oligarki yang sangat diuntungkan dalam hal ini. Kita yang saat ini hidup dalam sistem kapitalisme sekuler dipaksa tunduk dan patuh atas kebijakan yang telah diambil pemerintah. Maka tak salah lagi jika rakyat terutama para petani yang nantinya sangat di rugikan dengan merosotnya harga padi seperti yang telah terjadi pada tahun 2019 silam.
Pengelolaan Pangan di bawah sistem kapitalisme akan mewujudkan kejauhan kedaulatan dan kemandirian pangan. Sistem ekonomi kapitalisme sekuler mewajibkan Indonesia tunduk pada ketentuan perdagangan bebas yang telah ditetapkan oleh WTO .
Padahal kebijakan impor hanya akan menjadikan petani mudah kehilangan kepercayaan diri karena, tidak didukung oleh negara untuk memproduksi beras dalam negeri. Hilangnya minat petani untuk tetap menanam padi bisa mengakibatkan banyak petani mengalihkan alih fungsi lahan. Permasalahan pangan dinegeri ini pun akan bertambah parah nantinya, minat generasi muda untuk menjadi petani.
Tak hanya itu, solusi impor dalam sistem kapitalisme akan memperlemah fungsi produksi nasional. Pemerintah sepertinya selalu mengambil impor sebagai solusi. Selalu mampu berdalih demi memuluskan jalan impor. Bahkan sangat tampak jelas saat ini pemerintah selalu mengikuti kepentingan Korporasi ,Swasta, maupun Asing.
Kondisi berbeda akan terjadi manakala Islam kaffah dipakai sebagai sumber solusi. Islam memandang peran sentral pengaturan seluruh aspek kehidupan termasuk tata kelola pangan berada di tangan negara .sebab negara adalah penanggung jawab utama,yang dimana ia dijadikan bapak sekaligus ibu bagi umat nya.terutama dalam menuruti hajat umatnya sebagai Raa'in (pengurus)&junnah(pelindung).
Sebagai pengurus umat penetapan kebijakan harus memperhatikan dan berpihak pada umat untuk memudahkan hidup mereka termasuk memastikan segala hal yang mungkin terjadi sehingga,tepat dalam mengambil keputusan tanpa merugikan petani.
Wallahua'alam bisssawab
Post a Comment