Presiden Joko Widodo optimistis pemerintahannya bisa menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024. Penanggulangan kemiskinan ekstrem ini memang menjadi salah satu program di periode kedua Jokowi dengan target cukup ambisius, yakni nol persen. Ambisi Jokowi untuk menghapus kemiskinan ekstrem tentunya merujuk pada tujuan pertama pembangunan berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda ini menargetkan, antara lain, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari pada 2030. (tirto.id, 9/06/23) Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. (BPS,2021).
Kemiskinan yang terjadi saat ini termasuk dalam kemiskinan struktural. Kemiskinan yang terjadi bukan semata karena faktor individu. Tapi juga dipengaruhi faktor lain, dari sisi sistem kehidupan yang diterapkan oleh negara. Misalnya bukan hanya karena individu malas bekerja. Kemudian dia tidak punya penghasilan memenuhi kebutuhan. Faktanya lapangan pekerjaan yang bisa diakses sangat terbatas. Sehingga diperlukan peran negara dalam memfasilitasi tersedianya lapangan pekerjaan bagi para penanggung jawab nafkah keluarga (ayah ataupun suami).
Masalah kemiskinan ini tidak akan mampu selesai jika beragam program yang dibuat tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan dan solusi yang tuntas untuk mengatasi kemiskinan tersebut.
Dalam sistem ekonomi kapitalis demokrasi yang diterapkan saat ini meniscayakan terwujudnya kemiskinan. Masalah kemiskinan sesungguhnya berpangkal pada buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Karena itu, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan teriptanya pola distribusi kekayaan yang adil. Dimana setiap warga negara dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya dan diberi kesempatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan sekundernya.
Kemampuan warga negara memenuhi kebutuhan pokok tersebut memerlukan peran negara. Melalui mekanisme tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup. Bisa juga dengan memfasilitasi pelatihan, keterampilan dan bakat yang dimiliki. Sehingga mampu menjalankan usaha sendiri. Diberikan kemudahan jika membutuhkannya modal usaha dan lain sebagainya.
Adapun untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya negara harus mengambil peran penuh dalam menyediakan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sehingga beban dan biaya hidup masyarakat menjadi ringan. Dengan begitu kondisi kemiskinan ekstrem yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan tuntas.
Adanya fakta kebebasan dalam kepemilikan yang legalkan demokrasi, juga menjadi penyebab lahirnya kemiskinan. Ketidak jelasan mana harta yang boleh dimiliki individu, harta yang dimiliki masyarakat dan harta milik negara. Saat ini, individu diperbolehkan memiliki apa saja yang diinginkan selama memiliki uang. Sehingga harta hanya beredar pada sebagian orang tertentu saja.
Harus disadari penuh bahwa kondisi kemiskinan ekstrem yang terjadi saat ini adalah buah penerapan sistem demokrasi kapitalis sekuler. Sebuah sistem kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga sistem ekonomi, sistem pemerintahan, sistem sosial tidak berpijak pada syariat islam.
Islam memberikan penyelesaian masalah kemiskinan dengan cara yang unik. Intinya, harus ada pola distribusi yang adil. Sebagaimana firman Allah Swt: " ... Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, Anak-anak yatim, Orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras syariatnya". (QS Al Hasyr:7)
Oleh karena itu, dengan penerapan Islam secara total akan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem, tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Melalui mekanisme yang sudah dijelaskan di atas. Hadirnya negara yang berperan sebagai penanggung jawab terjaminnya kebutuhan masyarakat. Dengan mekanisme tertentu sesuai syar'i Allah Swt.
Post a Comment