Oleh Waryati
(Aktivis Muslimah)
Pertarungan politik tahun depan segera dimulai. Hawa panas-dingin sepertinya sudah menyebar ke seantero negeri, terutama di kalangan petinggi partai.
Kendati demikian, keadaan tersebut berbanding terbalik dengan situasi di masyarakat. Tak sedikit dari mereka justru terlihat acuh dengan aksi partai yang begitu sibuk menyiapkan setrategi demi menghadapi pilpres 2023. Hal ini senada dengan hasil survei indikator yang menyatakan bahwa telah terjadi penurunan terhadap DPR dan partai politik.
Menurut survei, masyarakat yang sangat percaya terhadap DPR hanya 7,1 persen saja. Disusul yang kurang percaya 26,6 persen dan cukup percaya mencapai 61,4 persen.
Adapun kepercayaan publik terhadap partai politik berada di level paling bawah. Masyarakat yang sangat percaya 6,6 persen, yang cukup percaya 58,7 persen dan kurang percaya 29,5 persen.
Menyoal ketidakpercayaan terhadap DPR dan parpol bukan terjadi tiba-tiba, melainkan akibat realita yang ada pada DPR maupun parpol. Sebelumnya masyarakat begitu besar menaruh harapan pada keduanya, agar nasib dan kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Rakyat ingin diperhatikan, diperjuangkan, dan dibela hak-haknya melalui berbagai undang-undang yang berpihak pada mereka. Namun nyatanya setelah rakyat memutuskan keberpihakan pada parpol dan ikut memilih calon dari partai untuk menduduki parlemen, yang rakyat dapat hanya kecewa.
Nasib rakyat tak kunjung membaik. Rakyat tetap dengan problem kehidupannya. Kondisi susah dan serba sulit menjadi persoalan yang tak kunjung mendapat perhatian dari pejabat publik. Untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sebagian masyarakat tak dapat mencukupinya. Dengan kata lain, semua persoalan yang menimpa rakyat kembali menjadi PR rakyat. Rakyat sendirilah yang harus menghadapi dan menyelesaikan semua problematika kehidupan mereka.
Parpol saat ini tak lebih hanya mendulang suara saat pemilu dan tidak berperan sebagaimana partai seharusnya. Idealisme serta cita-cita partai untuk memperjuangkan rakyat demi tercapainya kesejahteraan di masyarakat seketika sirna saat para calon telah terpilih dan duduk di bangku kekuasaan.
Kebijakan yang dibuat anggota dewan bukan lagi prioritas kepentingan rakyat. Namun sebatas legislator untuk para korporasi. Maka pantaslah jika rakyat merasa mereka diabaikan. Suara rakyat dibutuhkan untuk sekadar pemulus jalan mencapai kekuasaan. Selebihnya kepentingan diri dan kelompok menjadi prioritas utama. Para pejabat nyata tidak menjalankan amanah wakil umat. Bahkan hanya menjalankan amanah partai sebagai petugas partai semata.
Dengan fakta-fakta di atas, pantas kiranya jika kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR sangat rendah. Untuk mengembalikan kepercayaan dari rakyat perlu perjuangan ekstra dari para pejabat publik. Mereka harus memperbaiki kinerja serta meningkatkan pelayanan untuk rakyat. Apa yang dijanjikan saat kampanye dibuktikan secara nyata. Berbagai UU yang dibuat pun harus pula demi kepentingan rakyat.
Sekalipun demikian, mustahil rasanya berharap perubahan ke arah lebih baik bisa terwujud, jika sistem negara masih berpijak pada sistem sekularisme kapitalisme. Pasalnya, sistem sekularisme menafikan aturan Tuhan untuk mengatur negara dan juga tidak mau melibatkan agama dalam membuat berbagai kebijakannya.
Hal itulah penyebab kekuasaan berjalan pada kendali manusia, sehingga sulit menghadirkan pelayanan untuk umat. Karena realitasnya ketika negara diatur oleh aturan berasal dari manusia, maka kesewenang-wenangan akan nampak pada setiap kebijakan maupun diri para penguasa.
Pun akibat penerapan kapitalisme, landasan manusia di setiap perbuatannya hanya berdasar manfaat. Alhasil setiap gerak dan aturan yang ada bertujuan untuk meraih materi belaka. Ketika tidak ada satu pun manfaat bisa diraih, sekalipun terdapat maslahat untuk umat, niscaya geraknya akan terhenti. Serta aturan yang dihasilkan tak mungkin digulirkan.
Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi umat pada posisi stabil dan meminimalisir persoalan dalam kehidupan, perlu adanya sistem yang berpihak pada rakyat, yakni sistem Islam. Sistem ini akan mengatur keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kebutuhannya akan Pencipta. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan, manusia menyadari bahwa kekuasaan tersebut diperuntukkan tuk pelayanan serta pengabdian terhadap rakyat. Terlebih sistem Islam memandang kekuasaan sebagai amanah. Maka dari itu, ketika amanah tidak ditunaikan dengan baik, orang yang memikul amanah akan dikenakan dosa.
Islam dan segenap aturannya berasal dari Pencipta manusia alam semesta. Islam pun bukan sekadar agama yang hanya mengatur tata cara ibadah, namun juga sebuah ideologi komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Di saat kehidupan, alam semesta dan manusia diatur oleh aturan-Nya, bisa dipastikan keberkahan meliputi seluruh penjuru negeri.
Penguasa yang dihasilkan sistem ini akan sekuat tenaga berupaya memperbaiki keadaan tidak baik menjadi baik. Aturan serta kebijakan yang dibuat oleh negara tak lain demi kepentingan manusia. Sehingga Islam menjadi sumber cahaya bagi kehidupan umat secara keseluruhan. Tanpa diminta sekalipun, kepercayaan umat terhadap partai politik Islam dan para penguasa yang menerapkan sistem Islam akan terbentuk dengan sendirinya.
Wallahu a'lam bishawwab
Post a Comment