Pajak dalam Sorotan Publik

Oleh: Nunung Nurjanah, S.Pd.I 

(Pengajar)

Pejabat pegawai pajak hidup mewah hingga anaknya tidak segan unjuk gigi dan pamer harta. Padahal, jumlah harta kekayaannya tidak sebanding dengan pendapatannya sebagai pejabat pajak. Walhasil, patut diduga adanya tindak korupsi, terlebih ada lebih dari 13 ribu pegawai pajak yang belum melaporkan hartanya.

Ini berawal dari kencang berita penganiayaan oleh anak pejabat Ditjen Pajak terhadap anak pengurus sebuah ormas. Namun, yang paling disorot publik ialah gaya hidup hedonistik keluarga para pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

Hal yang biasa dalam sistem kapitalisme, masyarakat menengah hingga atas, bahkan pejabat kelas kakap, hidup dalam atmosfer materialistis. Apalagi saat ini masyarakat terstimulasi oleh media sosial menjadi manusia yang senantiasa mengejar kesenangan dan hedonisme. Di sisi lain, penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah memaksa keluarga kalangan kecil untuk fokus berjuang demi memenuhi kebutuhan ekonomi.

Akhirnya, kesenjangan sosial antara kaya dan miskin akan terus terpelihara dalam sistem kapitalisme. Nilai-nilai materialistis memengaruhi kualitas interaksi sosial dan mengubah hubungan manusia menjadi serba transaksional. Memiliki orang tua pejabat sebagai “mesin ATM” menyebabkan sang anak pamer harta dan merasa hebat. 

Dua sebab di antaranya, pertama, sistem kapitalisme masih diterapkan di banyak negeri, termasuk negeri muslim Indonesia yang melahirkan gaya hidup materialistis dan individualistis. Sehingga lahirlah individu-individu materialistis. 

Kedua, tidak ada pengawasan ketat oleh negara terhadap kinerja pejabat dan harta yang dimiliki setelah menjabat. Sekali pun ada, masih saja ada pejabat yang tidak jujur. Padahal, peluang korupsi oleh pejabat di negeri ini sangat terbuka lebar akibat lemahnya sanksi negara.

Sejatinya, penguasa hari ini harus berani bersikap dan tegas mendisiplinkan para pejabatnya, sebagaimana teladan para Khulafa Rasyidin setelah Rasulullah tiada.

Namun, adakah penguasa muslim saat ini yang melakukan kebijakan yang sesuai dengan syariah Islam? Jawabnya, tidak ada. Penguasa negeri muslim saat ini masih betah menerapkan sistem kapitalisme sebagai aturan negara. Kekayaan penguasa dan jajarannya kian bertambah, sedangkan rakyatnya kian susah. Kita tentu begitu berharap kembalinya kepemimpinan Islam dalam naungan sistem Islam, karena para pemilik jabatan dan pemangku kekuasaan dalam Islam tidak silau terhadap harta. Mereka bersikap zuhud terhadap dunia, ikhlas menaati Allah, Rasul-Nya, dan Amirul mukminin yang menerapkan syariat; serta berkhidmat dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat.

 

Wallahualam bi shawwab