Oleh: Vina Meilany
Aktivis Muslimah dan Pendidik Generasi
Kebijakan bansos yang kembali menuai sorotan. Kemensos menemukan daftar bansos yang salah sasaran. Stranas PK sebut data penerima bansos Kemensos buruk, ribuan pemilik perusahaan terdaftar.
REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta (Rabu, 14 Juni 2023) - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menilai, sistem pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) masih buruk. Sebab, diduga ada ribuan pemilik perusahaan yang terdaftar sebagai penerima bansos. "Ada nama 10 ribu (orang) yang disebut beneficial ownership, pengendali perusahaan, padahal penerima bansos di Kemensos," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan di Jakarta.
Pendataan penerima bansos tidak profesional. Ketidak profesionalannya ini telah mengakibatkan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga masalah kemiskinan tidak terselesaikan. Pengentasan kemiskinan di negeri ini tetap menjadi PR besar.
Ditambah lagi pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalisme yang tidak amanah dan abai terhadap kepentingan rakyat, bahkan para penguasa lebih condong kepada para pemilik modal. Bansos yang seharusnya didapatkan oleh rakyat miskin malah dinikmati oleh orang-orang berduit. Dengan beralasan data yang semrawut, tapi kejadian penyalahgunaan dana bansos yang sudah sering terjadi menunjukan tidak adanya upaya serius dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut kepada pihak yang berhak. Tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan dana bantuan bagi rakyat.
Bukankah ini menegaskan jati diri penguasa saat ini sebagai rezim kapitalis?
Penguasa yang lahir dari sistem politik demokrasi memang bukan dari kepercayaan utuh rakyat, tapi lebih banyak disokong oleh kampanye masif yang membutuhkan anggaran besar. Dan diketahui bahwa dana tersebut bersumber dari para kapitalis.
Sistem kehidupan sekuler demokrasi sulit melahirkan pejabat bermental pelayan masyarakat. Kebanyakan para pejabat yang terpilih dan dipilih adalah materi, yaitu harta dan jabatan. Tolok ukur perbuatannya adalah manfaat. Standar kebahagiaannya adalah meraih materi sebanyak-banyaknya.
Persoalan bansos tidak lepas dari APBN sistem ekonomi kapitalisme. Banyak pakar menyatakan bahwa polemik bansos berawal dari anggarannya yang sedikit, sedangkan jumlah rakyat miskin yang semakin bertambah.
Selain itu, sebab utamanya adalah menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama pemasukan negara, padahal ada sumber yang jauh lebih besar, yaitu pengelola SDA. Sayangnya liberalisasi dan privatisasi menjadikan SDA mudah diambil oleh asing. Alhasil negara kehilangan sumber APBN yang melimpah, rakyat pun terhalangi untuk memanfaatkan hasil SDA yang ada.
Kondisi berbeda akan kita temui manakala Islam diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam aspek politik dan ekonomi. Islam menggariskan manakala pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban negara. Pangan adalah salah satu kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi negara, negara harus memastikan bahwa setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan pangannya secara layak. Mekanismenya bisa secara langsung melalui pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat yang kekurangan bahan pangan, baik tidak ada penghasilan, dana tidak cukup, fakir miskin atau juga ketika harga sedang tidak stabil akibat pasokan kurang. Demikian pula, saat terjadi bencana atau wabah. Negara yang menjamin kebutuhan pangan rakyat terdampak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada rakyat tanpa mekanisme yang sulit dan berbelit.
Kepala negara dalam Islam akan terus mencari keberadaan rakyat yang berhak mendapat bantuan, bahkan mereka yang membutuhkan tapi tak mau menunjukannya. Sebab, membiarkan adanya rakyat miskin tanpa mendapatkan bantuan karena mereka tak mengajukan diri termasuk bentuk kelalaian negara.
Sejatinya rakyat dalam negara yang menerapkan sistem Islam dijamin kesejahteraannya oleh negara. Penerapan sistem ekonomi Islam akan menjamin hal tersebut. Islam mewajibkan penguasa sebagai pelaksana syariat Islam untuk memberikan jaminan kebutuhan pokok setiap individu warga negaranya, baik muslim ataupun non muslim. Kebutuhan pokok yang bersifat individual seperti pangan, sandang, papan akan dipenuhi jalan negara memampukan setiap kepala keluarga dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat. Lapangan pekerjaan yang luas akan terbuka lebar dalam sistem Islam. Pasalnya Islam memiliki konsep kepemilikan yang menyatakan bahwa seluruh SDA merupakan milik rakyat dan hanya boleh dikelola oleh negara. Pengelolaan SDA yang melimpah inilah yang akan menyerap tenaga kerja sangat banyak.
Adapun kebutuhan pokok yang bersifat publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan yang langsung ditanggung oleh negara. Artinya setiap warga negara akan memperoleh pelayanan secara gratis. Maka, sudah seharusnya kita kembali pada aturan hidup yang hakiki. Aturan hidup yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu Islam semata.
Wallahualam bissawab
Post a Comment