Moderasi Agama Indonesia Mendunia, Benarkah Kunci Kemajuan Dunia?

Oleh: Fina Fadilah Siregar

 (Aktivis Muslimah)

Forum Lintas Agama G20 tahun 2023 telah berlangsung 8-10 Mei di Rumah Ibadah Baha’i, New Delhi, India.  Forum tersebut dihadiri oleh Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Prof. Siti Ruhaini Dzuhayatin. Dalam forum tersebut, Ruhaini mengatakan ketangguhan sosial di Indonesia terbentuk dari moderasi beragama. 

"Moderasi beragama di Indonesia dinilai (sebagai) modalitas yang sangat besar pengaruhnya. Jadi, Indonesia dinilai bisa mendesakkan pesan-pesan moral ke G20 agar kemajuan ekonomi tidak mendegradasi kemanusiaan seperti (kasus-kasus) human traficking (perdagangan orang) dan (kerusakan) lingkungan,” ujar Ruhaini dari New Delhi kepada Kompas, Kamis (11/5/2023).

Dalam Forum tersebut, Ruhaini menjadi pembicara dalam dua sesi. Sesi pertama terkait proteksi sosial dan transformasi kemanusiaan, sedangkan sesi kedua terkait penghapusan perdagangan manusia. Di sesi pertama, Ruhaini menjelaskan, proteksi sosial dan proteksi warga negara merupakan prioritas pemerintahan Presiden Indonesia. Hal ini dilakukan melalui kemitraan kolaborasi dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil. 

"Modalitas resiliensi kolaboratif tersebut merupakan best practice yang banyak dipuji dunia, utamanya pada saat menghadapi pandemi Covid-19. Indonesia pulih dan bangkit secara cepat,” ujarnya. (kompas.id).

Karena itu, ketangguhan sosial ini perlu terus dirawat melalui saling percaya dan menguatkan faktor-faktor yang paling mendasar, yakni keberagaman, agama, dan budaya. Salah satu yang dikerjakan adalah penguatan literasi beragama oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Leimena Institut.

Selain itu, penghargaan pada kemanusiaan juga ditegaskan melalui prioritas Indonesia untuk menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia dari hulu ke hilir. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas. Para tokoh agama dan lembaga agama bisa mencegah dengan memberikan pedoman moral. Penghargaan sesama manusia dinilai akan menghindari kemungkinan eksploitasi sesama warga negara.

Apa yang disampaikan oleh Ruhaini tersebut mendapat respon positif dari peserta forum sebagai modalitas keagamaan yang baik, sehingga ke depan Indonesia perlu mendesak semangat untuk mewujudkan kemajuan ekonomi tanpa mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan ataupun merusak alam. 

Indonesia memasarkan moderasi beragama sebagai solusi atas problem masyarakat saat ini dan peran pentingnya untuk kemajuan dunia. Padahal sejatinya moderasi  beragama justru menjauhkan umat dari agamanya yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan baru yang membahayakan umat. 

Derasnya arus moderasi beragama menjadikan umat tak lagi menjadikan Islam sebagai pedoman dalam mengatur kehidupannya dan tak lagi mau mempelajari Islam secara keseluruhan yang akhirnya akan menimbulkan islamofobia pada tiap-tiap individu muslim. Umat Islam tak lagi memahami Islam yang merupakan solusi atas berbagai permasalahan dalam kehidupan.

Selain itu, kesadaran umat untuk melaksanakan aturan-aturan Islam sangat rendah karena tidak adanya negara sebagai pengatur rakyat untuk menjalankan syariat Islam. Akibatnya, terjadilah kekacauan dan kehancuran pada semua lini kehidupan.

Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah). Dalam sistem pemerintahan Islam, akidah Islam adalah asas yang menjadikan umat paham akan agamanya serta mengamalkan  ajaran Islam dengan penuh kesadaran dalam penjagaan negara.

Negara dalam Islam memiliki kewajiban untuk menerapkan Islam secara kaffah dan mendakwahkannya ke seluruh penjuru dunia. Dengan sampainya Islam ke seluruh penjuru dunia, negara Daulah  mencapai kejayaannya di masa lampau.  

Jadi jelaslah bahwa moderasi agama Indonesia yang mendunia bukanlah kunci kemajuan dunia. Justru moderasi agama akan membawa kerusakan di dunia. Kunci kemajuan dunia yang sesungguhnya adalah diterapkannya Islam secara kaffah di muka bumi dibawah naungan negara Daulah Khilafah Islamiyyah. Wallahu a'lam bishshowaab.