Lemahnya Ketahanan Pangan di Indonesia rakyat Bisa Apa?

Oleh: Rahmatul Aini S.Sos* 

Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, mulai dari kultur budaya, agama, suku, Sumber Daya Alam yang meliputi tambang, kelapa sawit,  dan lain-lain, dan Sumeber Daya Manusia menempati dengan jumlah usia pruduktif terbanyak. Kekayaan ini menjadi keunggulan bagi negara Indonesia di bandingkan negara yang lain, tapi sayangnya kebanyakan sumber daya manusia justru tidak mendapatkan kesejahteraan dari kekeyaan alam. Seperti problem pangan misalnya yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi setiap saat, oleh karena itu krisis pangan merupakan salah satu masalah yang sangat urgent.  

Baru-baru ini Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetio Adi mengatakan swasembada pangan merupakan tantangan besar. Negara hanya mengucurkan 0,6 persen dari total anggaran negara untuk bidang pangan. Ia menegaskan pangan merupakan hidup mati nya suatu bangsa. Kebutuhan pangan rakyat harus bisa dipenuhi dengan cara besar-besaran dan revolusi, sehingga tidak menimbulkan malapetaka. (katadata.co) Ketahanan pangan adalah persoalan penting bagi suatu bangsa karena berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, sayangnya hal ini belum diperhatikan serius oleh pemerintah, faktanya masih banyak penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan disebabkan harga pangan semakin tinggi, tidak terpenuhinya kebutuhan pokok sehingga menyebabkan bertambahnya gizi buruk bahkan kematian. Bahkan sarana dan prasana sangat minim seperti kebijakan pencabutan subsidi pertanian yang dilakukan pemerintah, oleh karena itu persoalannya bukan pada pangan yang tidak beragam tetapi pengelolaan pangan yang belum maksimal. 

Sektor pertanian menjadi sasaran empuk bagi sistem kapitalisme untuk menguasai lahan pertanian, siapa yang punya cuan lebih besar dia yang akan menguasai kekayaan. Sistem kerja kapitalisme selalu menstandarkan kepada asas manfaat. Disaat yang sama negara tak bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat padahal disaat kampanye partai, mereka bak rakyat jelata yang membaur dengan masyarakat berucap janji manis dan visi misi, tetapi setelah menjabat mereka tak menengok nasib rakyat walaupun dulu datang dengan segudang visi misi untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih parahnya lagi pangan tidak lagi dikelola untuk rakyat dan menjamin kedaulatan pangan tetapi dikelola untuk korporat. 

Ketahanan pangan hanya akan terwujud dalam sistem Islam yang menstandarkan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan ummat, tak hanya itu negara juga akan memfasilitasi sarana dan prasarana pertanian dan pengelolaan sumber daya sehingga rakyat mendapatkan hak dengan sempurna, tak ada lagi persoalan harga barang yang terus meningkat mencekik rakyat, mereka di berikan dengan harga murah bahkan gratis hanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Karena Islam adalah agama yang sempurna ia tak hanya agama tetapi sebagi aturan hidup dalam bernegara dan problem solving manusia, pantas saja dengan kegemilangannya 14 abad mampu menjadi mercusur dunia, kiblat bagi semua negara, jangan ditanya soal kesejahteraan bagi islam dan non muslim semua sama tak ada beda dari segi kesehatan, keadilan, keamanan, dan lainnya bahkan mampu madi role model untuk negara dulu, hari ini, dan seterusnya. Islam mensyaratkan seorang kepala negara dengan adil, ia bahkan mendahulukan hak kewajiban rakyat dibandinngkan hak individu. Lihatlah bagaimna sosok Kholifah Umar Bin Al Khattob  memberikan contoh kepemimpinan dalam Islam sepeninggal Rasulullah SAW teladan terbaik sepanjang masa, tanggung jawab, kesederhanaan, keadilan dan lainnya semua di contohkan jauh sebelum barat menjadi contoh dunia, padahal berkaca pada barat pun lemah dan rusak. Rusak sistem peradilan, sistem sosial, sistem kesejahteraan dan lain-lain. Maka saatnya masyarakat kembali pada aturan Islam yang akan mampu mensejahterakan dan mampu menuntaskan semua problematika. Tak hanya masalah ketahanan pangan yang akan di tuntaskan problema pergaulan, kemiskinan, kesehatan, keadilan, pendidikan pun mampu di atasi oleh negara Khilafah, karena aturan yang didasarkan bukan pada kepentingan atau aturan lemahnya manusia, tetapi pada aturan syariat yang didasarkan kepada kepentingan ummat. bukan seperti negara demokrasi yang menstandarkan kesejahteraan hanya diperuntukan untuk pribadi dan memenuhi kerakusan mereka. Wal hasil rakyat menderita, sengsara atas kelalian dari tanggung jawab mereka.

Padahal Rasulullah SAW bersabda 

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggunjawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278).

Wallahu 'alam.