Oleh : Ika Wulandriati, S.TP
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 104,3 triliun — Rp 124,3 triliun untuk meningkatkan produk pangan domestik pada 2024 mendatang. Adapun anggaran ini naik dibandingkan tahun ini sebesar Rp 104,2 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan anggaran tersebut digunakan ketahanan pangan di Tanah Air. (Republika, 4/6/2023).
Ketika kita menelisik lebih dalam, masalah pangan ini, tidak lagi hanya berkaitan dengan luas lahan pertanian dan cuaca yang mendukung. Ada faktor lainnya, sebagaimana definisi ketahanan pangan itu sendiri. Menurut Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pasokan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ketahanan pangan negeri ini bermasalah, khususnya sarana dan prasana pertanian tak sepenuhnya berpihak pada rakyat, walaupun anggaran yang dianggarkan sangatlah besar.
Misalnya : luas lahan pertanian yang semakin menyempit. Kondisi ini berkorelasi dengan kebijakan pembangunan wilayah industri, perumahan, infrastruktur yang semakin pesat. Semakin pesat pembangunan sektor tersebut, justru membuat lahan pertanian semakin sempit. Keadaan ini memperlihatkan buruknya tata kelola dan rancangan wilayah. Padahal, kebutuhan pangan akan meningkat terus, seiring dengan pertambahan penduduk.
Kemudian kebijakan impor yang longgar, yang didukung oleh pemerintah, biasanya harga bahan impor lebih murah jika dibanding hasil pertanian dalam negeri.
Kemudian masalah lain lagi seperti, keterbatasan bibit dan kelangkaan pupuk di musim tanam. Apalagi subsidi pupuk juga dikurangi. Akhirnya petani harus mencari pupuk di luar yang harganya cukup tinggi. Jika para petani punya banyak modal tentu tak masalah. Kenyataannya, petani negeri ini banyak yang modalnya pas-pasan. Ujung-ujungnya mereka terlilit utang. Belum lagi munculnya mafia. Mulai dari mafia pupuk, mafia impor, beras, dan lain-lain. Mereka mengambil untung di tengah kondisi rakyat yang kian buntung. Karena ulah mereka harga-harga akan menjadi naik, bahkan barang juga bisa jadi langka.
Semua masalah ini akibat penerapan sistem kapitalisme. Ideologi yang berasaskan materialisme ini telah memberi kebebasan para kapitalis menguasai berbagai usaha, mulai dari hulu hingga hilir. Semuanya dikuasai oleh pihak swasta, dan negara yang memberikan kemudahan pihak swasta tersebut. Akhirnya, para petani kesulitan mendapatkan stok pupuk, obat-obatan, bibit, penjualan hasil panen yang layak, dan lain-lain.
Masalah pangan tak terlepas dari kebijakan negara di bidang ekonomi, seperti di bidang produksi bahan pangan, distribusinya, tersedianya lahan pertanian, dibolehkan dan tidaknya impor oleh negara, dan lain-lain. Semuanya tercantum dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki prinsip bahwa negara benar-benar memegang kendali, bukan diserahkan kepada swasta. Negara juga harus berpegang teguh pada ideologi Islam dan syariat Islam yang diambil untuk menjalankan pemerintahannya. Islam dengan ideologinya mampu menangani kebutuhan pangan negaranya dengan tuntas.
Post a Comment