KEMISKINAN PAPUA TAK KUNJUNG TERURAI

Oleh : Wakini

Aktivis Muslimah

Papua merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik itu dari sektor tambang yang mencakup emas, perak, uranium, dan di tambah lagi dengan migasnya. Namun, limpahan kekayaan alam yang ada tak mampu membawa berkah bagi masyarakat Papua, malah menjadi wilayah termiskin di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret 2022 sebesar 922,12 ribu orang atau setara dengan 26,56% dari total penduduk. Prosentase kemiskinan ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh propinsi di Indonesia. Angkanya pun jauh melampaui prosentase kemiskinan nasional yaitu 9,54% pada periode yang sama.

Namun baru baru ini, kemiskinan di Papua diklaim mengalami penurunan diukur dari naiknya IPM  (Indeks Pembangunan Manusia) dan meningkatnya angka harapan hidup. Tenaga Ahli Utama KSP Theofransus Litaay menuturkan, beberapa kabupaten/kota di Papua telah melampaui IPM Nasional yang berada pada angka 72,29 yaitu Kota Jayapura 80,6, Kabupaten Mimika 75,08, Kabupaten Biak Numfor 72,58 dan Kota Sorong 78,98 (cnnindonesia,11-06-2023).

Di tambah lagi masalah stunting yang kian hari mengalami peningkatan hingga menempati urutan ketiga teratas. Menurut data Survei Status Gizi Indonesia ( SSGI) pada 2022 sebesar 34.6 persen. Di tambah lagi carut marutnya pembangunan infrastruktur yang di sebabkan bentrok antar warga dan suku di Papua  hingga berakhir perusakan dan pembakaran insfratruktur. penyerangan oleh KKB yang terus terjadi menambah kondisi semakin tidak kondusif.

Di tambah lagi sistem yang tidak mendukung dalam kemajuan masyarakat Papua, sehingga wilayah yang di kenal dengan kekayaan alam yang melimpah salah satunya Freeport di miliki dan di kelola oleh perusahaan asing. Sehingga masyarakat yang hidup di dalamnya tidak sedikit pun menikmati sumber kekayaan yang mereka miliki. Bahkan mereka seperti masyarakat yang tertinggal dalam segala kemajuan sains dan teknologi. 

Berbagai macam kebijakan telah di galakkan oleh pemerintah namun hingga kini tidak ada perubahan yang membawa kemajuan masyarakat Papua, mereka tetap saja hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Semua ini berawal dari kesalahan tata kelola sistem yang eksis sekarang ini, walaupun sistem yang eksis selalu di percaya mampu dalam mengatasi segala macam carut marut persoalan yang melanda di Dunia kini, namun perubahan yang hakiki tidak dapat di rasakan.

Karena yang mendominasi perekonomian dunia yaitu para kapitalis yang bermain dalam merampas kekayaan alam yang di miliki negeri-negeri muslim, di tambah lagi pemimpin yang hanya mengekor pada kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bak ibarat " mengurai benang yang kusut" karena sejatinya tidak akan bisa kalau tujuannya hanya mengurai, karena yang di butuhkan bukan benang kusut melainkan ganti dengan benang yang baru yaitu sistem Islam. Inilah analogi yang dapat menggambarkan realitas kebijakan penguasa, mereka sibuk untuk memperbaiki ekonomi agar tidak terjadi resesi, sibuk memperbaiki taraf hidup agar di akui di kanca internasional, namun mereka lupa pada perbaikan aqidah dan sistem.

Kalau sistem nya masih sistem kapitalis, tentu perubahan hakiki yang di rindukan tidak akan terwujud. Karena kerusakan dan masalah kemiskinan yang melanda negeri-negeri kaya semuanya dampak di terapkan sistem kapitalis. Sistem ini tidak membawa sebuah keberkahan karena jelas bukan berasal dari sang pembuat hukum melainkan dari kejeniusan manusia.

Sejatinya, yang di butuhkan Papua adalah kepemimpinan berbasis ideologi yang kuat, yaitu kepemimpinan dan ideologi Islam yaitu tegak di atas aqidah Islam. Dengan aqidah Islam juga para penguasa akan menempatkan posisi yang seharusnya yaitu sebagai pelayan umat sehingga tidak akan ada kompromi dengan para kapitalis. Karena dalam sistem Kapitalis kekayaan alam tergadaikan.

Di dalam Islam kebijakan ekonomi harus di atur sesuai dengan Islam, baik dalam pengaturan kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Karena semua itu harus di realisasikan untuk kemaslahatan umat termasuk di bumi Papua, di haramkan swastanisasi dalam kekayaan alam yang sifatnya milik umum. Semua itu adalah kewajiban penguasa dalam memberikan semua kebutuhan dasar baik berupa sandang, pangan,papan, kesehatan, keamanan, pendidikan dan terpenuhinya hak-hak rakyat seluruhnya. 

Wallahu a'lam bishowwab