Harga Telur Naik, Rakyat Makin Tercekik

 

Oleh:  Nasiroh

Ibu Rumah Tangga

 

Beberapa hari ini harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan seperti telur. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengatakan harga telur di wilayah Jabodetabek berkisar Rp 31.000 sampai Rp 34.000 per kilogram sedangkan di luar Pulau Jawa mencapai Rp 38.000 per kilogram, bahkan lebih dari 40.000 per kilogram.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, sebagaimana yang diberitakan Kumparan.com, menilai pemerintah tidak berbuat banyak terhadap kenaikan harga telur. Telur di pasaran terus merangkak naik, namun tidak ada upaya melakukan penurunan harga, sehingga harga telur secara nasional naik.

Ternyata harga telur terus membumbung tinggi karena faktor produksi seperti harga pakan tinggi, maupun proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Dari aspek distribusi negara tidak menjamin ketersediaan bahan.  Begitu pun tidak mengantipasi persoalan ini akibatnya rakyat kehilangan sumber protein hewani.

Kita ketahui telur bagian dari sumber protein hewani yang murah dan mudah didapatkan oleh masyarakat, sebab telur bagian dari zat gizi yang dibutuhkan untuk anak-anak dalam kondisi stunting, dengan begitu mampu mengurangi angka stunting di masyarakat. Namun kenyataannya harga telur terus mengalami kenaikan yang justru bisa berdampak buruk pada angka stunting.

Terjadinya kenaikan harga bahan pokok karena sistem saat ini tidak mampu menjadikan penguasa sebagai pengurus rakyat. Sistem saat ini hanya memberikan keuntungan kepada para pengusaha sehingga mereka bisa menguasai kebutuhan pokok dan kekayaan rakyat. Peran negara pun bukan sebagai pengurus kebutuhan rakyat tetapi sebagai regulator sehingga pasar dan harga pangan dapat dikuasai oleh produsen yang berdampak hilangnya kendali negara atas penguasaan cadangan dan stok pangan.

Kepenguasaan ekonomi saat ini terjadi karena sistem demokrasi kapitalis menjadikan kedaulatan hukum di tangan penguasa sehingga aturan dapat diubah selama kebijakan yang dibuat dapat menguntungkan para korporat.

Berbeda dengan sistem Islam yang mampu memberikan solusi dan tindakan untuk menjamin kestabilan harga dan memastikan setiap individu dapat mengakses kebutuhan pangan dengan mudah dan murah bahkan gratis.

Sistem Islam mampu menyejahterakan rakyat. Islam sebagai agama dan ideologi yang tidak hanya mengatur urusan ibadah saja tetapi, mengatur juga kebijakan sistem kehidupan dalam masyarakat dan bernegara.

Negara dalam Islam akan menjaga kebutuhan pangan dengan menerapkan politik pertanian, memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan dan menerapkan kebijakan pemberian subsidi untuk keperluan produksi. Sesuai hadits Rasulullah SAW "Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga, dan masyarakat), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).[]