Oleh : Elis Herawati (Muslimah Peduli Umat)
Dilansir dari
Liputan6.com, Jakarta - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian
Barat memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan uji coba full cycle QR Code
serta untuk mendorong peningkatan pendaftaran kendaraan di website subsidi
tepat. Kali ini sosialisasi diberikan kepada para pengusaha mobil rental yang
tergabung dalam Lintas Komunitas Bisnis RentCar (LKBR) di Bandung.
Ketua Lintas
Komunitas Bisnis RentCar, Michael Randalna Ginting atau yang akrab dipanggil
dengan panggilan Michael berharap dengan adanya sosialisasi dari Pertamina
dalam pertemuan bulan Februari 2023 LKBR dapat mengedukasi kepada seluruh
anggotanya mengenai Program Subsidi Tepat QR Code Pertamina.
“Diharapkan
seluruh anggota LKBR dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik – baiknya untuk
bertanya kepada Pertamina terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
proses pendaftaran dan mendapatkan QR Code”, ujar Michael dalam keterangan
tertulis, Sabtu (25/2/2023).
Dengan program
subsidi Tepat QR Code mewajibkan konsumen pengguna BBM subsidi untuk
mendaftarkan kendaraannya ke aplikasi MyPertamina dengan tujuan memisahkan
konsumen pengguna yang berhak dengan yang tidak berhak. Di Pertamina melakukan
pemeriksaan dan pencocokan sesuai Perpres 191/2014. Dengan demikian, pertamina
berharap bisa membuat penyaluran BBM subsidi makin tepat sasaran.
Tindakan yang
diambil pemerintah dirasa kurang tepat yakni dengan menggunakan aplikasi
MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi tersebut. Justru hal ini hanya akan
mempersulit masyarakat untuk setiap aktivitas transaksi pembelian BBM
bersubsidi. Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran QR Code tidak lain wujud kebijakan zhalim dari rezim. Mewajibkan
konsumen pengguna BBM Subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya dengan tujuan
memisahkan konsumen pengguna yang berhak dengan yang tidak berhak. Dalam Islam BBM merupakan kepemilikan umum yg
bebas diakses oleh seluruh rakyat tanpa ada pembedaan.
Harusnya yang
dilakukan masyarakat adalah mengambil sikap untuk menolak kebijakan sistem
kapitalis ini, sebab tidak memiliki landasan yang kuat. Terbukti dengan mudah
mengutak atik kebijakan, membuat masyarakat bingung sehingga menambah berat
beban hidup ditengah keterpurukan ekonomi. Pada hakekatnya, persoalan mendasar
terkait BBM di negeri ini adalah tata kelola energi yang berkiblat pada
kapitalisme - neoriberal. Dengan begitu pembatasan pembelian pertalite dengan
menggunakan uslub pemakaian aplikasi untuk pembelian tidak akan memberikan
solusi yang tepat.
Lain hal nya dalam
Islam,
dimana Islam
sebagai sistem kehidupan memiliki solusi sistematis dalam menghadapi berbagai
persoalan. Islam memiliki sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan umum seperti
minyak bumi, batu bara, gas alam dan lain sebagainya. Agar dikelola negara dan
hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dalam hal ini, negara boleh menjual BBM
kepada masyarakat dengan harga pasar maupun harga nol (gratis).
Dalam penerapan Islam tidak ada perbedaan harga BBM
subsidi atau non subsidi untuk masyarakat umum. Walaupun negara bisa saja
menerapkan subsidi pada BBM, namun lapisan masyarakat tetap mudah
menjangkaunya. Lantaran penerapan sistem ekonomi Islam menjamin distribusi kebutuhan
harian. Hanya dengan penerapan sistem pemerintahan Islam yang mampu memberikan
kesejahteraan masyarakat dengan mengembalikan hak rakyat mendapatkan BBM mudah
bahkan gratis. Wallahua’lam Bishowwab
Post a Comment