Nama: Cici Kurnia
Mahasiswi
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang mereka tetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji itu sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang dibuat pemerintah.
Tahun ini Kemenag telah mengusulkan BPIH naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp514.888,02. Karena rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp98.893.909,11. Sedangkan, rerata BPIH 2022 ada di angka Rp98.379.021,09.
Hilman menjelaskan, itu terjadi karena perubahan skema prosentase komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPIH) bernilai manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang berkeadilan dengan komposisi 70% BiPIH dan 30% nilai manfaat.
Total BPIH pada 2023 adalah Rp98.893.909, diusulkan 30% sama dengan Rp29 juta dilihat dari komponen nilai manfaat (optimalisasi) dana haji BPKH. Sedangkan, sisanya 70% sama dengan Rp69 juta dari jumlah uang jemaah haji. Jika jemaah sudah membayar setoran awal Rp25 juta saat pendaftaran, maka Rp69 juta dikurangi Rp25 juta, atau Rp44 juta yang harus dilunasi. (Muslimahnews.net, 24/1)
Menengok mahalnya biaya perjalanan haji, Direktur Indonesia Justice Monitor, Agung Wisnuwardana, menyatakan perlu melihat solusi Islam karena saat ini penyelenggaraan haji menggunakan pola kapitalisme sekularisme.
“Perlu melihat solusi Islam dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena kenyataan bahwa mahalnya biaya haji di Indonesia saat ini tidak terlepas dari sistem hidup atau ideologi yang diterapkan, yaitu kapitalisme sekularisme,” ungkapnya dalam “Menag Yaqut Usul Biaya Haji 69 Juta".
Akibatnya, ia mengatakan, ini memengaruhi pola pikir dan pola sikap penguasa negeri-negeri muslim. “Asasnya adalah materi, standar kebahagiaan adalah materi. Tak salah, pelayanan publik acap kali dikomersilkan, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan ibadah haji,” ucapnya ironis.
Agung menilai, penguasa seharusnya menjadi pelayan rakyat, berubah menjadi pengusaha yang pertimbangannya untung rugi. “Mahalnya biaya haji, misalnya, hanya berdampak dari rantai kepentingan kapitalis yang terkait dalam urusan haji,” jelasnya.
Ia membahas, ibadah haji dilihat dari kapitalisme adalah bisnis dan pasar yang kemudian dieksploitasi, mulai dari bisnis transportasi, perhotelan, katering, hingga jasa perizinan, termasuk jasa pembimbingan, dan lainnya yang serba komersil.
“Begitu pula tentang panjangnya antrian haji. Sejak lembaga perbankan berbisnis dana talangan haji, masyarakat yang belum punya uang pun dengan mudah mendapatkan nomor porsi,” ujarnya.
Agung membandingkan dengan catatan sejarah penyelenggaraan haji dalam sistem Islam. “Betapa besar perhatian dan pelayanan antara khalifah kepada jemaah haji dari berbagai negara. Para jamaah dilayani sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah tanpa ada unsur bisnis. Hanya untuk melayani. Jauh dari konteks perdagangan atau mengambil keuntungan dari ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara,” terangnya.
Lalu ia menuturkan, ada beberapa langkah yang dilakukan negara dalam melayani jemaah haji. “Pertama, khalifah menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji dengan sebaik-baiknya. Mereka dipilih dari orang-orang bertakwa dan cakap dalam memimpin,” urainya.
Kedua, jika negara harus menetapkan biaya penyelenggaraan haji, nilainya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari Tanah Suci.
“Dalam penentuannya, paradigma negara adalah ri’ayatu syu’un al-hujjaj wa al-‘ummar (mengurus urusan jamaah haji dan umrah). Bukan paradigma bisnis, untung dan rugi. Negara juga bisa membuka beberapa opsi, yakni rute darat, laut dan udara. Masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda,” jelasnya.
Maka jelaslah bahwa dalam sistem pemerintahan Islam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah begitu dimudahkan dan difasilitasi oleh negara dengan sangat baik. Dan itu sangat berbeda jauh dengan sistem kapitalisme saat ini yang malah mempersulit kaum muslim untuk melaksanakan haji dan umrah.
Wallahu Alam Bishowab
Post a Comment